Di tengah-tengah pandemi yang disebabkan oleh virus Corona (Covid-19), pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dianggap terlalu berfokus pada kebijakan guna meminimalisir dampak ekonomi. Kira-kira, mengapa pemerintah menerapkan strategi tersebut?
PinterPolitik.com
“So I could come back a brand-new me” – Eminem, penyanyi rap asal Amerika Serikat
Siapa yang tidak cemas dengan kehadiran virus Corona (Covid-19)? Virus yang bermula di Tiongkok ini kini tengah mengancam banyak jiwa manusia di berbagai belahan dunia.
Banyak pemerintahan di negara mulai mengeluarkan rencana-rencana kebijakan dalam menghadapi pandemi ini. Ada negara yang menerapkan karantina wilayah (lockdown). Ada pula negara yang mempertimbangkan dampak ekonomi seperti Indonesia dan Brazil.
Bukan tidak mungkin kecemasan ini semakin menjadi-jadi dengan terus meningkatnya jumlah kasus positif di Indonesia. Tingkat kematian yang disebabkan oleh Covid-19 di Indonesia juga dianggap masih tinggi.
Desakan yang semakin kuat akhirnya membuat Presiden Jokowi memutuskan untuk menerapkan kebijakan lebih lanjut. Meski sebelumnya sempat menyebutkan istilah “darurat sipil,” mantan Wali Kota Solo tersebut akhirnya memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Presiden Jokowi juga meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 yang berfokus pada pengendalian stabilitas ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Tentunya, Perppu ini akhirnya dinilai terlalu mengabaikan elemen kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi.
Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat. Khusus untuk warga pedesaan, pemerintah menyiapkan program padat karya tunai.
Pelaksanaannya akan dipercepat untuk membuka lapangan kerja dan menjaga daya beli masyarakat di pedesaan. pic.twitter.com/3z8GeEP0Tm
— Joko Widodo (@jokowi) April 7, 2020
Hal ini tentunya membuat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) semakin banyak mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Pasalnya, pemerintah sedari awal dinilai tak becus dalam menanggapi ancaman pandemi Covid-19.
Sebelum kasus positif secara resmi dilaporkan, pemerintahan Jokowi bahkan malah berencana untuk memanfaatkan jasa para influencer untuk mempromosikan pariwisata Indonesia yang menurun akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di banyak negara.
Kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi semacam ini tentunya membuat publik menilai bahwa kesehatan masyarakat tengah dinomor-dua-kan. Keengganan pemerintah untuk menerapkan karantina wilayah (lockdown) – meski mendapat banyak desakan – juga menjadikan ekonomi sebagai salah satu faktor alasan.
Keputusan pemerintah yang akhirnya lebih mengutamakan ekonomi ini bukan tidak mungkin mengundang banyak pertanyaan dari publik. Mengapa pemerintahan Jokowi tampak keberatan dengan dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi? Lantas, bagaimanakah sebenarnya strategi Jokowi?
Ekonomi, Legacy Jokowi?
Boleh jadi, keputusan pemerintahan Jokowi untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang berfokus pada ekonomi disebabkan oleh upaya presiden guna menjaga legacy (warisan) yang dimilikinya. Pasalnya, bukan tidak mungkin legacy ini menjadi motivasi dalam kebijakan.
Politisi pada umumnya ingin menorehkan warisan politik yang membekas di masyarakat. Bagaimana pun juga, warisan itu akan teringat dan kerap mengisi kembali diskursus politik.
Hal inilah yang berusaha dijelaskan oleh Christian Fong, Neil Maholtra, dan Yotam Margalit dalam tulisan mereka yang berjudul Political Legacies. Dalam tulisan itu, Fong dan rekan-rekan penulisnya ini meyakini bahwa politisi juga memiliki motivasi untuk membentuk warisan politik yang ditinggalkannya.
Pasalnya, bukan tidak mungkin warisan politik ini dapat memengaruhi perdebatan politik dan kebijakan di masa mendatang. Dengan begitu, seorang pemimpin atau politisi dapat memiliki pengaruh politik meski telah meninggalkan jabatannya.
Lantas, bagaimana dengan Jokowi? Apa hubungan legacy ini dengan kebijakan pemerintahan Jokowi kala pandemi Covid-19 menghantui?
Layaknya pemimpin-pemimpin pada umumnya, bukan tidak mungkin Jokowi tengah membangun warisan politik miliknya. Hal ini bisa diwujudkannya melalui kebijakan (hard legacy) dan prinsip nilai yang diyakininya (soft legacy).
Salah satu legacy yang ingin diberikan oleh Jokowi adalah kebijakan ekonomi. Share on XDalam hal kebijakan, salah satu legacy yang ingin diberikan oleh Jokowi adalah kebijakan ekonomi. Infrastruktur – seperti pembangunan jalan tol – yang digalakkan pada periode pemerintahan pertamanya misalnya dapat menjadi hard legacy yang dimiliki Jokowi.
Di periode pemerintahan yang kedua kini, bisa jadi pemerintahan Jokowi ingin meningkatkan dan mempertahankan legacy-nya dalam bidang ekonomi tersebut. Hal ini terlihat dari bagaimana mantan Wali Kota Solo tersebut mengejar perampungan sederet peraturan yang berfokus pada penyederhanaan birokrasi yang dinilai kerap menghambat laju investasi, yakni Omnibus Law.
Warisan politik serupa juga ditinggalkan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt di Amerika Serikat (AS). Ketika menjabat, presiden yang dikenal dengan nama FDR tersebut meninggalkan warisan kebijakan ekonomi yang masih mengisi diskursus politik di negeri Paman Sam hingga kini, yakni program New Deal.
Bisa jadi, warisan-warisan politik seperti ini penting bagi Jokowi. Pasalnya, terdapat asumsi bahwa mantan Wali Kota Solo tersebut ingin membangun poros politik ketiga pada tahun 2024 nanti. Dalam hal ini, legacy-nya dapat menjadi salah satu komponen yang berkontribusi bagi pengaruh politiknya.
Terlepas dari kemungkinan itu, motivasi legacy inilah yang bisa jadi membuat pemerintahan Jokowi keberatan menerapkan kebijakan lockdown yang dapat berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, tentu saja, keputusan ini menjadi tidak populer di kalangan masyarakat.
Lantas, bagaimana kebijakan pemerintahan Jokowi yang berfokus pada ekonomi dibandingkan penanganan bahaya kesehatan masyarakat ini dapat berdampak pada warisan politik sang presiden? Strategi apa yang mungkin akan digunakan Jokowi untuk mengatasinya?
Rebranding Politik?
Sebenarnya, bukan tidak mungkin pengabaian kesehatan publik di tengah pandemi ini dapat menjadi noda dalam warisan politik Jokowi. Namun, bukan tidak mungkin pula mantan Wali Kota Solo tersebut dapat menggunakan beberapa strategi guna meminimalisir dampak tersebut.
Bagaimana pun juga, kebijakan yang menjadi warisan politik bukanlah hanya kebijakan yang baik saja. Kebijakan yang dinilai buruk pun akan tetap teringat di benak masyarakat dan bisa mengisi diskursus politik di masa mendatang.
Kebijakan Presiden AS George W. Bush untuk memutuskan invasi Irak misalnya, dianggap sebagai kebijakan yang tak manusiawi menurut banyak pihak – karena tidak ditemukannya senjata pemusnah massal yang disebut-sebut oleh AS. Selain Bush, Perdana Menteri Inggris Tony Blair juga menghadapi warisan serupa di Inggris ketika bergabung dengan AS kala itu.
Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Apakah pandemi Covid-19 dapat menjadi warisan yang buruk bagi Jokowi?
Tentu, bila berkaca pada Bush di AS dan Blair di Inggris, kebijakan yang dinilai buruk kala pandemi ini dapat menggerus legacy yang dibangun oleh Jokowi. Noda ini bukan tidak mungkin dapat membekas dalam memori kolektif publik dengan jumlah kasus dan korban meninggal yang terus meningkat.
Bila mengacu pada filosofi yang diajarkan oleh Konfusius (atau Confucius), suatu pemerintah sebenarnya harus menjaga tiga komponen kekuatan, yakni tentara (army), makanan bagi masyarakat (food), dan kepercayaan masyarakat (trust). Dari tiga komponen tersebut, secara berurutan, tiga hal yang harus paling dijaga bila situasi mendesak terjadi adalah kepercayaan, makanan, baru kemudian tentara.
Bisa jadi, dalam pandemi yang tengah terjadi kini, Jokowi ingin tetap mempertahankan komponen makanan – dalam hal ini ekonomi. Hal ini terlihat dari bagaimana pemerintah berupaya meningkatkan stimulus ekonomi dan pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak oleh kebijakan PSBB.
Meski begitu, pemerintahan Jokowi bisa saja menghilangkan komponen kepercayaan masyarakat yang menurut ajaran Konfusius harus benar-benar dijaga. Lantas, apa yang perlu dilakukan oleh Jokowi dalam menghadapi hilangnya kepercayaan publik?
Di sinilah letak strategi politik yang bisa jadi berbeda dengan ajaran Konfusius. Dalam dinamika politik modern, trust di masyarakat ini dapat terbangun dengan political rebranding.
Strategi inilah yang dilakukan oleh Blair di Inggris. Margaret Scammell dalam tulisannya yang berjudul Political Brands and Consumer Citizens menjelaskan bahwa reputasi Blair dan partainya benar-benar hancur pada tahun 2005 akibat kasus Perang Irak dan kritik yang secara konstan datang dari media.
Oleh sebab itu, Blair dengan pandai memainkan strategi rebranding terhadap dirinya dan partainya. Blair akhirnya membangun marketing politik dan koneksi yang lebih personal dengan publik.
Bisa jadi, seperti Blair, Jokowi dapat memainkan strategi politik serupa setelah krisis kesehatan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Dengan begitu, legacy ekonomi milik Jokowi bisa saja tetap terjaga.
Beberapa model skenario penghitungan yang dibuat para ahli juga telah memprediksi bahwa pandemi ini akan berakhir pada sekitar bulan Agustus-September mendatang. Bukan tidak mungkin, skenario dan penghitungan seperti ini menjadi gambit – tindakan dalam suatu permainan atau situasi lain yang dapat menghasilkan keuntungan sekaligus risiko – bagi Jokowi.
Meski begitu, kemungkinan yang telah dijelaskan di atas belum tentu benar dapat terjadi. Yang jelas, pemerintahan Jokowi yang kini masih berjalan tetap akan meninggalkan warisan politik bagi masyarakat Indonesia di masa depan, entah itu legacy yang baik atau menjadi memori buruk. (A43)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
