Data persebaran serta jumlah kasus Covid-19 yang dirilis Pemerintah Indonesia dinilai banyak pengamat dan para ahli masih jauh dari apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kemampuan deteksi yang kurang mumpuni, tidak presisinya data serta reputasi tidak transparannya pemerintah disinyalir akan memperburuk situasi yang ada jika tidak segera diatasi.
PinterPolitik.com
Rakyat Indonesia tentu merekam jelas dalam memori masing-masing ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 Maret 2020 menyatakan bahwa ada hal yang memang sengaja tidak disampaikan pemerintah terkait penanganan Covid-19 di Indonesia. Dengan dalih tidak ingin menimbulkan keresahan dan kepanikan di masyarakat, pernyataan seperti ini nyatanya dinilai berbahaya dan justru membangun persepsi liar di masyarakat
Berawal dari hal tersebut, rilis informasi harian pemerintah melalui Gugus Tugas Covid-19 mengenai perkembangan kasus di Indonesia disinyalir semakin memperlihatkan bahwa ada hal yang tidak beres. Ketidakberesan itu sendiri berdasarkan dari fakta awal di lapangan bahwa kemampuan serta kualitas tes Covid-19 Indonesia masih dinilai tidak maksimal. Selain itu, mobilitas masyarakat yang masih sangat tinggi – bahkah sampai saat ini – menambah faktor posibilitas penyebaran Covid-19 di Indonesia lebih dari data-data yang telah disampaikan pemerintah.
Jika dibandingkan dengan Korea Selatan, otoritas kesehatannya sangat transparan memberikan data lengkap perkembangan. Korea Center for Disease Control (KCDC) memberikan informasi perkembangan terbaru kasus Covid-19 dua kali dalam sehari langsung ke telepon genggam masyarakat Korea Selatan. Otoritas kesehatan di tingkat bawah pun juga menjelaskan tempat mana saja yang pernah dikunjungi pasien Covid-19 tanpa mengungkap identitas mereka.
Sementara di negara tetangga, Singapura, pemerintahnya dengan sangat baik mengelola informasi dengan sangat ketat. Hampir serupa dengan di Korea Selatan, informasi yang diberikan otoritas Singapura memungkinkan masyarakatnya untuk mengetahui klaster wilayah yang berisiko tinggi hingga riwayat kontak penularan, namun dengan tetap menjaga data serta identitas pasien.
Kemudian keterbukaan data juga diimplementasikan Taiwan. Taiwan Center for Disease Control (CDC) menjabarkan informasi dengan jelas mengenai kapan dan kemana saja pasien dengan riwayat mobilitas pasien tanpa membuka identitas pasien seperti halnya di Korea Selatan. Berdasarkan data ini, masyarakat Taiwan bisa segera menilai dan menganalisa apakah dirinya berpotensi terkena kontak serta mengetahui daerah mana saja yang rentan terjadinya kontak atau infeksi.
masi Covid-19 di negara-negara tersebut, bagaimanakah sebenarnya arah penanganan Covid-19 oleh pemerintah Indonesia dengan transparansi informasi serta kemampuan teknis lainnya yang justru dinilai masih sangat minim?
Fabrikasi Statistik
Di Indonesia, dengan merujuk pada statistik perkembangan kasus pada bulan Maret lalu, terdapat beberapa kejanggalan. Kejanggalan ini juga cukup terekspos di linimasa Twitter, bahkan menjadi concern tersendiri bagi ekspatriat yang ada di Indonesia.
Konsep umum meratakan kurva atau flattening the curve untuk memperlambat penyebaran virus sedang diupayakan berbagai negara di dunia, salah satunya dengan menerapkan lockdown yang dibarengi dengan dilakukannya tes secara masif. Hal tersebut dilakukan untuk menekan bertambahnya kasus positif harian sehingga tidak terjadi kenaikan kurva yang mengartikan penularan kasus semakin masif dan semakin sulit dikendalikan.
Berdasarkan data yang dihimpun dari kawalcovid19.id serta situs resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di mana memuat seluruh informasi dari pemerintah terkait perkembangan Covid-19 di Indonesia, terdapat beberapa hal yang dinilai membuat kecurigaan akan tidak transparannya informasi. Selain itu, ada indikasi pemerintah memang benar-benar sedang melakukan manipulasi dengan membingkai rangkaian angka dan statistik agar tidak bertambah secara ekstrim dan justru perlahan terlihat terjadi penurunan atau flattening the curve.
Marcia Baron dalam tulisannya “The Mens Rea and Moral Status of Manipulation” menyatakan bahwa manipulasi bahkan dapat terjadi ketika manipulator hanya memiliki niat dan kecerobohan. Niat yang bertujuan membuat skenario tertentu, namun karena diiringi dengan kecerobohan, hasil yang didapat justru tidak seperti yang diharapkan di awal.
Mengacu pada tulisan Baron tersebut, ada indikasi potensial yang mengarah pada manipulasi data secara sistematis dengan ditemukannya beberapa kejanggalan. Yang pertama, berdasarkan data keseluruhan di bulan Maret 2020. Dalam periode tersebut rerata penambahan kasus positif per hari di Indonesia hanya bertahan di kisaran 100 kasus di delapan hari terakhir bulan tersebut.
Berikutnya, jika dilihat berdasarkan grafik pada statistik keseluruhan bulan Maret 2020, ada anomali pada tanggal 28 Maret hingga 31 Maret 2020 yang mengindikasikan kurva penurunan telah terjadi pada tanggal tersebut. Padahal, dinilai hampir mustahil bahwa kasus baru Covid-19 di seluruh dunia bergerak tidak secara eksponensial hanya dalam waktu kurang dari satu bulan sejak kasus pertama terkonfirmasi.
Namun setelah diteliti lebih lanjut, korelasi antara kejanggalan pertama dan anomali tersebut disebabkan spesimen hasil tes yang telah diterima pemerintah cederung berbeda-beda bahkan ada yang lebih sedikit jumlahnya dibanding hari sebelumnya. Bahkan spesimen hasil tes yang kemudian terkonfirmasi per harinya selalu berubah-ubah secara fluktuatif.
Selain itu, hal tersebut juga dinilai semakin memperjelas ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan tes Covid-19 secara profesional dan menyeluruh untuk mendeteksi sebaran kasus. Lalu, dapat diinterpretasikan pula hal ini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk “mengelola” angka keseluruhan kasus itu sendiri yang akan muncul dalam statistik agar seolah bentuk kurva yang tergambar tidak naik secara drastis, atau bahkan semakin menurun.
Dengan semakin terlihatnya gelagat tidak transparan pemerintah, dampak seperti apa yang akan timbul?
Potensi Bahaya?
Timur Kuran dan Cass Sunstein dalam publikasinya berjudul “Availability Cascades and Risk Regulations” menyatakan bahwa ketidakterbukaan data atau tidak transparannya kebijakan pemerintah membuat rakyatnya rentan mengalami mispersepsi dan di saat yang sama meningkatkan risiko konflik sosial.
Dari pernyataan tersebut, implikasi dari ketidakterbukaan pemerintah yang disebutkan oleh Kuran dan Sunstein tampaknya telah terjadi di Indonesia menyusul dengan merebaknya pandemi Covid-19. Implikasi pertama telah terjadi bahkan ketika pemerintah justru mengeluarkan kebijakan insentif pariwisata di saat Covid-19 telah terkonfirmasi di Indonesia, yang membuat masyarakat tidak memiliki kesadaran dan antisipasi lebih dan berakibat mispersepsi akut di waktu-waktu berikutnya.
Ketika pemerintah Indonesia menginisiasi social distancing serta imbauan aktivitas bekerja, belajar, dan beribadah di rumah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kombinasi menyepelekan pandemi oleh pemerintah di awal penyebaran serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakatnya tampak telah menciptakan mispersepsi di tengah masyarakat yang notabene dipengaruhi oleh gestur dan kebijakan pemerintah itu sendiri. Pada saat awal diterapkan misalnya, justru beberapa keluarga yang memanfaatkannya untuk berlibur ke objek wisata hingga pulang ke kampung halaman masing-masing. Sebagai akibatnya, jumlah terinfeks di Indonesia dinilai berpotensi kuat akan meningkat.
Beberapa lembaga riset epidemilogis dan universitas terkemuka di dunia membuat estimasi perhitungan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Pemodelan Centre for Mathematical Modelling of Infectious Diseases di London School of Hygiene and Tropical Medicine misalnya, mengemukakan bahwa terdapat 22-37 ribu kasus terinfeksi di Indonesia saat ini.
Estimasi lebih mengkhawatirkan bahkan dirilis oleh Future of Humanity Institute, University of Oxford yang mengkalkulasikan sebanyak hampir 80 ribu kasus seharusnya telah terkonfirmasi di Indonesia.
Bertolak dari penelitian berbagai lembaga tersebut, tentunya itu harus menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya dalam melakukan tes uji Covid-19. Bagaimana pun juga, tentunya ini adalah momen yang pas bagi pemerintah untuk menunjukkan dirinya kepada masyarakat.
Akan tetapi, jika berbagai hasil penelitian tersebut, justru tidak menjadi evaluasi, nampaknya, Indonesia mungkin akan mengalami kasus terburuk, yakni dengan terus meningkatnya kasus positif Covid-19 secara masif. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
