Andi Gani Nena Wea yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) siap kehilangan posisinya sebagai Komut di perusahaan pelat merah PT Pembangunan Perumahan (PP) (Persero) kalau dianggap menganggu stabilitas pemerintah menyusul atas sikapnya yang menentang Omnibus Law Cipta Kerja.
PinterPolitik.com
“Kalau pun memang langkah perjuangan yang saya ambil menganggu pemerintah dan akhirnya diputuskan diberhentikan, saya siap, enggak ada masalah sama sekali,” ujar Andi di Jakarta, Jumat (28/2).
Andi Gani sapaan akrab pria murah senyum ini, mengatakan sejak isu Omnibus Law Cipta Kerja berhembus, dirinya telah melakukan protes atas produk hukum yang tengah disiapkan pemerintah tersebut.
Puncaknya ketika ia memimpin puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar aksi di depan DPR RI guna menyuarakan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja yang dicurigai akan merugikan kalangan buruh.
Andi menilai, paket penyederhanaan regulasi yang ditawarkan pemerintah akan mengganggu angkatan buruh Indonesia. “Lebih baik saya dikorbankan dengan keluarga saya dibanding ratusan juta rakyat. Ini pilihan hidup buat saya. Saya siap kalau misalnya langkah perjuangan saya dianggap menganggu dan akhirnya diberhentikan,” tegas Andi.
Andi mengaku sudah beberapa kali mendapat imbauan dari sejumlah tokoh nasional. Mereka meminta supaya dirinya tak terlalu mengkritik kebijakan yang disiapkan pemerintah.
Sebab, apabila kritik keras terus dilontarkan, tak menutup kemungkinan ia dapat dipaksa angkat kaki dari PT Pembangunan Perumahan (PP). Terlebih, ia notabene dikenal cukup dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat Pilpres 2019, ia juga menaruh dukungan penuh kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Bahkan, namanya bahkan sempat santer diisukan menjadi Menteri Ketenagakerjaan di Kabinet Indonesia Maju.
“Diingatkan sudah oleh beberapa tokoh nasional, bahwa ‘jangan terlalu keras, Anda orang dekat Presiden’,” terang Andi menirukan imbauan para tokoh nasional.
Andi yang juga menjabat sebagai pimpinan buruh se-ASEAN itu mengaku mendapat dukungan dari buruh di berbagai negara. Mereka memberikan dukungan moril menyangkut langkahnya menentang Omnibus Law Cipta Kerja.
Dukungan itu datang mulai dari Singapura, Malaysia, Myanmar, Thailand, hingga Timor Leste. “Saya sebagai pimpinan buruh ASEAN menerima banyak WA dari teman-teman (buruh luar negeri) soal gerakan buruh dan mereka tidak lupa mengingatkan ‘kok Anda sebagai pejabat utama perusahaan negara pimpin demo’,” katanya.
“Saya sampaikan bahwa ini pertama dalam sejarah republik ada pimpinan BUMN, pimpin aksi ke jalan, itu pilihan perjuangan karena saya punya tanggung jawab sebagai presiden konfederasi buruh,” tegasnya.
Andi bersama Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal bahkan telah sepakat menghidupkan kembali Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI).
Setidaknya ada sembilan alasan spesifik mengapa mereka menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Kesembilan alasan itu, yakni hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, penggunaan outsourcing yang bebas di semua jenis pekerjaan dan tak berbatas waktu.
Kemudian, jam kerja eksploitatif, penggunaan karyawan kontrak yang tidak terbatas, penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dan PHK yang dipermudah. Disamping itu ada pula hilangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh, khususnya kesehatan dan pensiun, serta sanksi pidana terhadap perusahaan yang dihilangkan. (R58)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
