Terpilihnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR menjadi jalan pembuka munculnya perdebatan terkait makin kuatnya posisi politik PDIP dalam satu dekade terakhir. Partai banteng moncong putih ini setidaknya telah menempatkan tokohnya di dua pucuk kekuasaan, yakni di lembaga eksekutif lewat sosok Presiden Jokowi, dan di lembaga legislatif lewat Puan. Di tengah pergunjingan tentang menteri baru yang akan menduduki kabinet periode kedua, PDIP diprediksi akan kembali merengkuh jabatan strategis – hal yang mungkin saja menunjang posisinya menjadi partai dominan di tahun-tahun mendatang.
PinterPolitik.com
“Any political party that includes the word ‘democratic’ in its name, isn’t”.
:: Patrick Murray, aktor Inggris ::
Pesta demokrasi bertajuk Pemilu 2019 telah usai. Dari sekian banyak partai yang bertarung, pada akhirnya lahir satu pemenang, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP.
Bukan tanpa alasan, sebagai partai pemerintah dan telah berkuasa selama 5 tahun, PDIP tentu diuntungkan dengan status tersebut. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan kadernya juga mencalonkan diri sebagai presiden pada kontestasi elektoral ini – hal yang secara tidak langsung berdampak pada suara partai merah tersebut yang terasosiasikan dengan sang presiden.
Konteks ini pun makin kuat ketika partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri ini juga menguasai kursi Ketua DPR lewat Puan Maharani. Hal inilah yang membuat muncul beberapa prediksi yang menyebutkan bahwa PDIP berpotensi akan menjadi “partai dominan” dalam beberapa tahun ke depan, dan bisa menjadi partai yang kembali berkuasa di Pemilu 2024.
Hal tersebut bukan hanya dalam kaitan peningkatan suara semata, melainkan juga terkait jaminan kemenangan dalam kontestasi elektoral.
Istilah partai dominan yang disematkan pada PDIP ini mungkin belum akan sampai ke level perubahan sistem partai politik Indonesia, katakanlah misalnya seperti yang terjadi pada Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) di Turki yang begitu mendominasi politik negara tersebut.
Konteks partai dominan terhadap PDIP ini mungkin bisa dilihat dalam jaminan untuk terus memenangkan Pemilu. Ini bisa jadi pendekatan yang paling rasional untuk menyebutkan bahwa PDIP akan menuju ke arah tersebut dalam beberapa tahun ke depan.
Ramalan ini memang tidak muncul begitu saja. Jika menggunakan kalkulasi politik saat ini, PDIP memang menjadi kekutan politik yang paling dominan di jabatan-jabatan penting yang ada di pemerintahan, termasuk dalam konteks kursi di kabinet. Lalu, benarkah PDIP akan menjadi partai dominan?
Mimpi Partai Terkuat
PDIP adalah simbol demokrasi Indonesia. Setidaknya status tersebut tidak berlebihan untuk diberikan jika berkaca dari kiprah partai tersebut sejak era Orde Baru. Tak diragukan lagi bahwa hal yang mungkin paling melekat dari PDIP adalah simbolnya sebagai perlawanan terhadap otoritarianisme Orde Baru.
Namun, status tersebut tidak menjadi jaminan bahwa PDIP selalu bisa menjadi partai paling dominan pasca Indonesia memasuki era demokrasi. Pada Pemilu 1999, suara PDIP sempat mencapai angka 33,7 persen dan menjadi partai pemenang. Jumlah tersebut kemudian terus menurun di Pemilu setelahnya.
Di Pemilu 2004, suara PDIP hanya menyentuh angka 18,5 persen. Kemudian di Pemilu 2009, suaranya merosot hingga hanya 14 persen. Suaranya baru naik di Pemilu 2014 dengan 18,9 persen dan di Pemilu 2019 dengan 19,33 persen.
Kondisi ini memang menunjukkan bahwa ada dinamika politik yang terjadi, terutama dengan semakin banyaknya partai politik yang ikut berkontestasi dalam Pemilu.
Yang jelas, status untuk menjadi partai terkuat kini bukanlah hal yang mudah untuk diraih begitu saja. Namun, hal itu bisa diraih, jika PDIP mampu menguasai jabatan di posisi-posisi yang sentral. Jabatan yang dimaksud adalah yang mampu memberikan dampak politis bagi partai. Posisi Presiden dan Ketua DPR adalah dua contoh di antaranya.
Posisi lain yang vital adalah jabatan yang berhubungan dengan sektor politik, hukum dan keamanan. Posisi seperti Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, menteri-menteri yang strategis macam Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, hingga pimpinan di lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah beberapa contoh jabatan yang bisa memperkuat posisi partai politik yang menguasainya.
Di periode pertama kekuasaan Jokowi, PDIP setidaknya sudah merengkuh kursi Mendagri dan Menkumham. Kemudian, posisi Kepala BIN yang diduduki oleh Budi Gunawan (BG) bisa dianggap sebagai jabatan yang linear dengan kepentingan politik PDIP, mengingat kedekatan BG dengan Megawati Soekarnoputri.
Hal ini pernah disinggung oleh pengamat politik Rocky Gerung yang menyebutkan bahwa kekuatan politik PDIP adalah karena “punya BIN”. Menurut Rocky, hal ini menyebabkan PDIP menjadi sangat kuat dan membuat banyak partai ingin berkoalisi dengan partai tersebut. Sudah menjadi rahasia publik bahwa BG adalah mantan ajudan Megawati saat menjabat sebagai presiden antara tahun 2001-2004.
Menariknya, pimpinan KPK yang baru saja terpilih juga disebut-sebut punya “kedekatan” dengan PDIP – setidaknya menurut penelusuran yang dilakukan oleh Tempo. Bahkan, disebut-sebut bahwa PDIP telah bergerilya menentukan para pimpinan KPK tersebut sebelum uji kepatutan dan kelayakan dilakukan di DPR.
Jabatan lain yang bisa disinggung adalah posisi Panglima TNI. Saat ini, jabatan ini dipegang oleh Hadi Tjahjanto. Namun, santer beredar bahwa sosok berikutnya yang akan menduduki posisi ini adalah Andika Perkasa yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Menariknya, sosok Andika adalah menantu dari mantan Kepala BIN, A.M. Hendropriyono. Nama terakhir nyatanya punya pertalian panjang dalam hubungannya dengan Megawati secara personal. Stefan Eklöf dari Linnaeus University Swedia menyebutkan bahwa Hendropriyono adalah salah satu petinggi militer yang mendukung karier politik Mega jelang akhir-akhir kekuasaan Soeharto.
Artinya, sangat mungkin akan ada pertalian hubungan – walaupun terkesan konspiratif – di antara entitas-entitas politik ini, yang sangat mungkin justru akan menguntungkan PDIP nantinya.
Buruk untuk Demokrasi?
Jelang Pemilu 2019 lalu, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA sempat melakukan survei terkait status posisi partai terkuat atau dominan. Hasilnya, sebanyak 37,4 persen responden menyebut bahwa PDIP adalah partai yang paling mungkin menjadi partai kuat atau dominan, menyingkirkan partai-partai lain seperti Golkar, Gerindra, atau Demokrat.
Survei ini juga memperlihatkan bahwa publik memang menginginkan adanya stabilitas politik, yang salah satunya bisa terwujud dengan keberadaan satu partai dominan. Alan Arian dan Samuel H. Barnes bahkan menyebutkan bahwa sistem partai dominan adalah model demokrasi stabil yang sering diabaikan.
Sebenarnya, ada banyak partai di seluruh dunia yang menikmati posisinya sebagai partai dominan. Partai-partai seperti AKP di Turki, lalu ANC di Afrika Selatan, hingga United Russia di Rusia adalah beberapa contoh partai dominan yang begitu kuat di negaranya masing-masing.
Contoh lain yang terdekat mungkin bisa dilihat di Singapura dengan People Action Party (PAP). Partai ini memang bisa menjadi begitu kuat karena strategi serangan politik yang tepat, pun juga karena keberadaan sosok seperti Lee Kuan Yew sebagai sentral ketokohan partai.
Kebesaran sosok Lee memang mampu menjaga dominasi PAP selama bertahun-tahun, apalagi setelah Singapura menjadi sangat maju secara ekonomi. Saat Lee wafat di tahun 2015, banyak yang menyebutkan bahwa PAP akan mengalami kemunduran. Namun, hal tersebut tidak terjadi. Bahkan partai tersebut mampu meraih suara hingga 70 persen di Pemilu 2015.
Namun, perlu menjadi catatan juga bahwa adanya partai dominan boleh jadi akan mengancam demokrasi karena pada akhirnya akan ada satu kekuatan tunggal yang mendominasi politik di tingkat nasional.
Hal ini sangat mungkin akan terjadi di Indonesia, jika pada akhirnya lahir satu partai dominan – katakanlah jika hal tersebut benar-benar terjadi pada PDIP.
Walaupun demikian, ada beberapa argumentasi lain yang menyebutkan bahwa PDIP masih cukup jauh dari status partai dominan. Pasalnya, kemenangan di dua Pemilu terakhir disebut-sebut juga dipengaruhi oleh kehadiran sosok Jokowi.
Sementara, Jokowi adalah “presiden yang mbalelo atau keras kepala” dalam hubungannya dengan PDIP – demikian mengutip penggalan kata-kata mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam rekaman di kasus “Papa Minta Saham”.
Artinya, status politik PDIP juga akan ditentukan oleh seberapa besar partai tersebut mampu mengontrol Jokowi. Wacana amendemen UUD 1945 dan menghadirkan kembali GBHN disebut-sebut menjadi bagian dari upaya untuk mengadakan kontrol kekuasaan terhadap pucuk di lembaga eksekutif – dalam hal ini Jokowi.
Pada akhirnya, publik tentu akan menanti, akankah PDIP mampu melawan mitos penurunan dominasi partai politik di akhir periode kedua kekuasaannya, katakanlah seperti yang dialami oleh Partai Demokrat di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ganjalannya tentu ada pada kasus hukum seperti korupsi.
Selain itu, wacana akan pensiunnya Megawati juga akan menjadi isu yang sentral. Pasalnya, jika tak mampu menghadirkan pengganti yang sepadan, bukan tidak mungkin suara PDIP justru akan anjlok dan mimpi untuk menjadi partai dominan – katakanlah seperti PAP di Singapura – hanya akan menjadi bayang-bayang semu. (S13)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
