“Saat pragmatisme menjadi sobat kekuasaan, idealisme yang akan menyemai perlawanan”. – Najwa Shihab
Pinterpolitik.com
[dropcap]P[/dropcap]astinya tau ya cuy kalau Indonesia memang mempunyai hubungan dekat dengan Tiongkok di era Presiden Jokowi. Hal ini memang kelihatannya sudah diketahui oleh hampir seluruh masarakat Indonesia.
Terlebih pada masa kampanye Pilpres 2019, Presiden Jokowi sempat dengan isu kedekatannya dengan Tiongkok tersebut. Memang masalah kedekatan hubungan kerja sama, hal tersebut memang bukan isapan jempol cuy. Pasalnya, bulan April 2019 lalu, Pemerintah Indonesia telah menandatangai 23 kesepakatan perjanjian kerjasama dengan Tiongkok. Wadaw, banyak banget ya cuy.
Padahal proyek kerja sama tersebut di bawah panji kebijakan luar negeri Tiongkok yang dikenal dengan One Belt One Road (OBOR) atau yang sering disebut belt road initiative (BRI). Apa pemerintah gak takut dengan jebakan utang atau adanya kepentingan terselubung gitu?
Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Jika dihitung, nilai kerjasama OBOR mencapai US$ 91,1 miliar alias sekitar Rp 1.299 triliun! Wadaw, banyak banget kan. Kalau dibelikan es cendol bisa buat seluruh masyarakat Indonesia berenang cuy. Share on XMenteri Luhut mengatakan bahwa kerjasama yang telah ditandatangani ini sifatnya business to business. Jadi menurut doi, tidak akan membahayakan atau merugikan negara. Tau gak cuy berapa total nilai kerjasamanya?
Jika dihitung-hitung jumlahnya mencapai US$ 91,1 miliar alias sekitar Rp 1.299 triliun! Wadaw, banyak banget kan. Kalau dibelikan es cendol bisa buat seluruh masyarakat Indonesia berenang cuy. Hehehe.
Di antara 23 proyek yang akan dikerjakan, terdapat lima proyek dengan total nilai US$ 14,21 miliar cuy. Lima proyek tersebut yaitu Proyek PLTA Kayan (US$ 1,5 miliar), investasi pengolahan limbah (US$ 3 miliar), PLTA Salo Pebatua (US$ 560 juta), pengembangan kawasan ekonomi khusus seluas 31.000 Ha (US$ miliar), dan industri perikanan terintegrasi di Pulau Seram, Maluku (US$ 150 juta). Adapun lokasi proyek tersebut di Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Pulau Bali.
Hmmm, kalau lokasinya di sini, jadi negative thinking deh. Hehehe. Hayooo, apa hayoo.
Di balik kerjasama mega proyek ini, seharusnya Indonesia belajar dari Sri Lanka loh. Coba tebak kenapa?
Gini cuy, sebelumnya Sri Lanka juga menjalin kerjasama BRI dengan Tiongkok. Nah, karena tidak bisa membayar pinjaman yang diberikan untuk pembangunan, terpaksa negara tersebut harus melepas 70 persen saham Pelabuhan Hambatota kepada BUMN Tiongkok. Beneran bahaya kan?
Itu sama aja menjual aset negara kan. Gimana nanti kalau 23 proyek yang akan dibangun itu merugi dan Indonesia nggak bisa pulangin duit pinjamannya? Beh, bisa perang kemerdekaan lagi cuy.
Kalau memang seperti itu, harusnya pemerintah lebih jeli dalam melihat ya cuy. Jangan main gabung dan tanda tangan proyek aja. Kalau udah begini, publik kan jadi bertanya-tanya, ini beneran inisiatif pemerintah atau jangan-jangan ada makelar proyek nih? Hehehe.
Semoga saja yang mendapat tender proyek ini bukan yang itu-itu lagi ya. Upsss, kan jadinya kelepasan. Hehehe.(F46)
