Jokowi disarankan untuk mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno sesegera mungkin. Tepatkah saran tersebut?
Pinterpolitik.com
[dropcap]M[/dropcap]enang atau tidak menang pada Pilpres 2019, masa jabatan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) tinggal hitungan hari. Meski usia kabinet ini sudah tidak lama lagi, ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menilai ada menteri yang seharusnya dicopot dari jabatannya oleh Jokowi, tanpa harus menunggu masa kerja kabinet berakhir.
Menteri BUMN Rini Soemarno merupakan sosok yang disarankan Faisal untuk segera dilepaskan dari jabatannya. Usulan Faisal ini bukannya tanpa alasan. Menurutnya Rini memiliki potensi besar menyebabkan kerugian negara melalui kebijakannya.
Pendapat Faisal ini tidak mengagetkan bagi banyak kalangan oposisi dan pengritik kebijakan Rini. Meski begitu, bagi kubu Jokowi, hal ini dapat dianggap sebagai sesuatu yang tidak wajar. Banyak kabar yang menyebutkan bahwa Rini adalah salah satu menteri yang dipercayai oleh Jokowi.
Bagaimana tidak, Rini menjadi salah satu sosok yang banyak terlibat dalam ambisi kebijakan pembangunan infrastruktur Jokowi. Nyaris di setiap peninjauan atau peresmian proyek-proyek besar Jokowi selalu didampingi oleh Rini.
Pendapat Faisal ini seperti sebuah upaya untuk mempertanyakan ulang kepercayaan Jokowi kepada Rini. Lalu, benarkah pendapatnya bahwa Rini harus dicopot segera? Pertanyaan yang tak kalah penting adalah, beranikah Jokowi mencopot menteri yang dipercayainya ini?
Skandal dan Kerugian Negara
Memang, dalam kadar tertentu Rini dapat dikatakan memiliki peran dalam berbagai proyek ambisius pemerintah. Sebagian besar proyek-proyek ini memang dipegang oleh BUMN, sehingga tidak berlebihan jika Rini dianggap memiliki peran besar.
Meski begitu, cukup aman juga untuk menilai bahwa Rini tak bisa dibilang suci bagaikan nabi. Ada beberapa indikasi bahwa sang menteri ini tak hanya dianggap membantu pemerintahan Jokowi, tetapi juga justru menghambatnya.
Salah satu indikasi teranyar boleh jadi muncul dari cuitan Faisal Basri. Ekonom UI ini menyebutkan bahwa kebijakan untuk mengambil alih pabrik gula bobrok Gendhis Multi Manis oleh Bulog misalnya, dianggap berpotensi merugikan negara. Ia menyebutkan bahwa Rini terlibat langsung dalam langkah yang berpotensi merugikan negara tersebut.
Selain itu, ada banyak ragam permasalahan di perusahaan pelat merah yang menyeret Rini sebagai Menteri BUMN. Pengusutan kasus PLTU Riau 1 yang baru-baru ini menjerat Dirut PLN Sofyan Basir juga merupakan salah satu masalah yang mendera perusahaan pelat merah di era Rini.
Keterlibatan langsung Rini Sumarno yg berpotensi merugikan Negara adalah pengambilalihan pabrik gula bobrok Gendhis Multi Manis oleh Bulog. Sepantasnya dipecat, tidak perlu menunggu Oktober.
— Faisal Basri (@FaisalBasri) April 23, 2019
Di dalam persidangan, nama Rini sempat disebut oleh Eni Maulani Saragih, anggota DPR yang terlebih dahulu terungkap keterlibatannya dalam kasus tersebut. Di luar itu, dalam kaitannya dengan PLN, nama Rini juga sempat jadi obrolan akibat rekaman suaranya dengan Sofyan tersebar ke publik.
Rekaman tersebut bukanlah rekaman percakapan yang bisa dianggap biasa. Ada pembahasan tentang “bagi-bagi fee” yang membuat masyarakat merespons bocornya rekaman itu dengan heboh. Meski hingga kini tak berujung pada hal serius, bocornya rekaman itu sempat membuat pemerintahan Jokowi kerepotan karena harus menjawab pertanyaan publik.
Perkara kebocoran pembicaraan yang merepotkan Jokowi ini tidak hanya terjadi sekali. Jelang debat terakhir Pilpres 2019, terungkap pembicaraan Rini dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang pembentukan holding BUMN penerbangan. Bocornya pembicaraan ini menjadi bahan bagi Sandiaga Uno untuk menyulitkan Jokowi di debat terakhir tersebut.
Jokowi tampak amat mempercayai sosok Rini Soemarno. Meski begitu, banyak pihak yang memintanya mencopot Rini. Share on XBelakangan, masalah laporan keuangan Garuda Indonesia juga menyeret nama sang menteri. Beberapa pengamat menyebutkan bahwa ia seharusnya bisa ikut bertanggung jawab pada laporan keuangan yang dianggap memiliki kejanggalan tersebut.
Beragam jenis perkara ini membuat Rini kerap kali diminta mundur atau harus jadi korban reshuffle kabinet Jokowi. Meski demikian, nama Rini Soemarno nyatanya tak pernah diumumkan sebagai menteri yang posisinya digantikan oleh orang lain.
Lingkaran Dalam
Meski kerap memiliki sejumlah masalah saat menjadi Menteri BUMN, nyatanya Rini tetap berhasil menjaga kursinya sebagai menteri. Padahal, kritik dan seruan untuk mundur tak hanya muncul dari kalangan oposisi atau pengritik pemerintah saja, partai-partai di koalisi Jokowi juga melakukan hal serupa.
Merujuk pada kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa Rini adalah salah satu sosok kepercayaan Jokowi yang tak bisa dicopot dari jabatannya. Boleh jadi, salah satu alasan rasionalnya adalah ada banyak proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan dirinya melalui berbagai perusahaan pelat merah.
Secara spesifik, Rini kerap disinyalir menjadi pembuka jalan bagi masuknya berbagai proyek yang dialiri dana dari Tiongkok. Salah satu indikasi paling awal dari hal ini adalah ketika Rini mengantarkan tiga bank BUMN menandatangani perjanjian utang dengan China Development Bank (CDB).
Tak hanya itu, Rini juga kerap disebut-sebut sebagai pihak yang paling berperan dalam meloloskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung melalui kerja sama dengan Tiongkok. Padahal, sebelumnya rencana proyek ini dikabarkan akan bekerja sama dengan Jepang.
Di luar itu, dalam laporan yang dimuat oleh situs berita Singapura The Straits Times, Rini dianggap sebagai salah satu sosok inner circle dalam pemerintahan Jokowi. Tulisan tersebut menggambarkan bagaimana Rini menjadi sosok yang memiliki pengaruh besar di kabinet Jokowi.
Kekuatan Rini di kabinet boleh jadi tak bersifat tunggal. Menurut artikel tersebut, Rini mendapatkan dukungan penuh dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono. Sosok Hendropriyono sendiri diketahui sebagai figur yang menjadi penasihat kunci bagi kampanye Jokowi.
Di luar itu, artikel itu juga menggambarkan bahwa Rini adalah sosok yang memiliki pengaruh. Ia dipercaya bisa mempengaruhi para politisi di parlemen, bahkan yang senior sekalipun.
Kondisi-kondisi tersebut boleh jadi membuat Rini mendapatkan kepercayaan besar dari Jokowi. Jauh sebelum menjadi menteri, ia sudah lebih dahulu mengomandoi tim transisi Jokowi dan Jusuf Kalla. Kini, setelah hampir lima tahun ia jadi menteri yang belum terjamah oleh reshuffle kabinet.
Berani Copot?
Kepercayaan tentu merupakan hal yang penting. Apalagi, dalam menjalankan sebuah kabinet tentu keberadaan orang yang dapat dipercayai adalah hal yang amat dibutuhkan agar kebijakan dapat dijalankan sesuai keinginan sang pemimpin.
Meski demikian, kepercayaan juga dalam kadar tertentu memiliki risiko bahaya. Kepercayaan yang berlebih dapat meminimalisasi pandangan bahwa pihak yang dipercaya bisa saja tidak sepenuhnya mampu menjalankan hal yang dipercayakan.
Salah satu pandangan seperti itu diungkapkan misalnya oleh akademisi filsafat Karen Jones. Ia menyebutkan bahwa kepercayaan menimbulkan optimisme kepada sosok yang dipercaya. Dalam kadar tertentu, optimisme ini dapat timbul berlebih, sehingga bisa saja menimbulkan kekecewaan.
Merujuk pada kondisi tersebut, Jokowi bisa saja memberi kepercayaan kepada Rini karena memegang banyak proyek pemerintah yang dijalankan oleh BUMN. Jokowi juga bisa saja percaya padanya karena pengaruhnya baik di tingkat nasional maupun dalam berhubungan dengan Tiongkok.
Meski demikian, menaruh optimisme berlebihan kepadanya juga boleh jadi tak terlalu bijak. Rangkaian persoalan menjadi sesuatu yang identik dengan kiprah Rini sebagai menteri. Tak jarang, pemerintah harus melakukan klarifikasi terkait dengan gerak-gerik Rini agar tak berdampak pada citra Jokowi sebagai presiden.
Secara spesifik, potensi kerugian negara yang disebutkan oleh Faisal juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan serius dalam mempercayai Rini. Idealnya, potensi kerugian negara adalah hal yang perlu dihindari dari kebijakan seorang menteri.
Pada titik tersebut, idealnya Jokowi bisa mempertanyakan kembali kepercayaannya kepada sosok Rini, apakah hal itu bisa memberikan kebaikan bagi pemerintahannya atau justru menghambat laju kabinetnya. Jika ternyata unsur kerugian negara dan yang lainnya menjadi lebih dominan, boleh jadi Jokowi harus mengikuti saran Faisal. Pertanyaannya adalah, beranikah Jokowi? (H33).
