Banyak dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019 tersebar dan viral di media sosial seperti Twitter dan WhatsApp. Selain itu, warganet juga turut mengawal penghitungan suara melalui situs-situs real count.
PinterPolitik.com
“Yeah, trigger fingers turn to Twitter fingers,” – Drake, penyanyi rap asal Kanada
[dropcap]S[/dropcap]etelah pemungutan suara Pemilu 2019 selesai dilakukan Rabu lalu, jejaring media sosial menjadi wadah bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai dugaan kecurangan yang terjadi. Dugaan-dugaan tersebut menyasar perbedaan hasil penghitungan di berbagai tempat pemungutan suara (TPS) dengan real count yang disajikan dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Perbedaan hasil tersebut membuat banyak pihak menuduh kemungkinan adanya manipulasi suara dalam Pemilu 2019, berupa penggelembungan suara salah satu paslon dalam Situng KPU. Selain itu, beberapa video yang tersebar di media sosial menunjukkan adanya surat suara yang tercoblos dan petugas TPS yang diduga melakukan pencoblosan ilegal.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pun bereaksi dengan menyebut Pemilu 2019 kali ini sebagai penyelenggaraan Pemilu yang gagal karena ia melihat indikasi kecurangan yang terjadi secara masif. Politisi Gerindra tersebut pun menyarankan KPU agar bersikap netral dan menindaklanjuti berbagai indikasi kecurangan yang ada.
Berterima kasihlah kepada emak2 ya @KPU_ID ….jangan tangkap ibu2 Kartini yang melaporkan kecurangan… https://t.co/sdQZyU8a5E
— #ArahBaru2019 (@Fahrihamzah) April 21, 2019
Guna menanggapi berbagai dugaan kecurangan yang ada, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menginstruksikan anggota-anggotanya untuk mengusut informasi yang beredar di media sosial. Selain itu, lembaga pengawas tersebut mengaku tengah memproses berbagai laporan kecurangan tersebut.
Bersamaan dengan berbagai indikasi kecurangan yang terjadi, berbagai situs yang menyajikan hasil penghitungan real count turut bermunculan. Situs-situs seperti KawalPemilu.org ini juga mengajak masyarakat untuk turut memantau penghitungan suara agar meminimalisir adanya kecurangan – seperti dengan mengunggah dan memantau formulir C1 di tiap TPS.
Dengan berbagai indikasi kecurangan yang tersebar di media sosial, pertanyaan selanjutnya pun timbul. Mengapa internet dan media sosial menjadi medium kontrol yang mumpuni bagi masyarakat? Lantas, apakah pengunggahan berbagai kecurangan di internet – termasuk media sosial – memiliki pengaruh tertentu terhadap proses penghitungan suara di Pemilu 2019?
Pentingnya Udara
Media sosial dan internet merupakan wadah udara – penyebaran informasi melalui jaringan komunikasi – yang menjanjikan bagi masyarakat guna bertukar informasi, termasuk soal politik. Diskusi politik pun menjadi lebih mudah melalui media sosial dan internet.
Profesor dari University of Westminster, Graham Meikle, dalam bukunya yang berjudul Future Active menjelaskan bahwa internet merupakan media komunikasi publik luar biasa dengan sistem raksasa yang mampu menyalurkan dan saling menghubungkan pengguna-penggunanya. Dalam politik, internet pun bermanfaat dalam upaya untuk memengaruhi perubahan sosial dan kultural yang terjadi di dunia luring atau luar jaringan alias off-line.
Selain internet secara umum, media sosial sendiri juga menjadi wadah yang menjanjikan dalam memengaruhi dinamika politik. Andrea Calderaro dalam tulisannya berjudul Social Media and Politics menjelaskan bahwa media sosial menjadi saluran komunikasi politik yang penting dengan berbagai informasi yang tersedia.
Terkait fungsinya dalam politik, Sebastián Valenzuela dalam tulisan yang berjudul “Unpacking the Use of Social Media for Protest Behavior” menjelaskan bahwa media sosial mampu menjadi penghubung antar-individu. Dengan begitu, gerakan-gerakan sosial dan politik mampu tersebar dan memperoleh keterlibatan massal.
Selain penyebaran gagasan, media sosial juga memiliki peran sebagai sumber berita dan informasi. Valenzuela menjelaskan bahwa media sosial dapat memberikan penggunanya eksposur terhadap berita-berita publik. Eksposur ini pun dapat mendorong pengguna media sosial untuk terlibat dalam tindakan politik.
Hal serupa juga dijelaskan oleh Calderaro dalam tulisannya. Calderaro menyebutkan bahwa media sosial memiliki kekuatan untuk menciptakan dan memberikan akses terhadap konten-konten individu. Hal ini membuat pengguna-penggunanya menjadi sumber informasi langsung bagi masyarakat.
Penggunaan media sosial ini juga dapat memungkinkan terjadinya mobilisasi di masyarakat pada ujungnya, baik secara daring maupun luring. Calderaro menjelaskan bahwa media sosial dan internet mampu menyediakan wadah koordinasi bagi komunitas-komunitas politik, seperti gerakan akar rumput yang berujung pada aksi kolektif.
Penggunaan media sosial sebagai sumber informasi warganet dapat memungkinkan terjadinya mobilisasi di masyarakat, baik secara daring maupun luring. Share on XDengan berbagai penjelasan atas kemampuan media sosial sebagai sumber informasi dan penggerak masyarakat, apakah ada contoh faktual yang dapat menjelaskan kemampuan tersebut?
Tentunya, contoh faktual mengenai pengaruh media sosial dalam masyarakat banyak terjadi di berbagai belahan dunia. WhatsApp misalnya, mampu menjadi wadah berbagi cerita bagi perempuan yang mengalami pelecehan seksual dengan membentuk grup percakapan bernama the Second Source. Berbagai cerita yang dibagikan dalam grup tersebut pun dapat mendorongterbentuknya gerakan tertentu.
Selain WhatsApp, Instagram juga menjadi medium bagi kaum muda Amerika Serikat (AS) – seperti penyanyi terkenal Taylor Swift – untuk mendorong pemberlakuan kontrol atas penggunaan senjata api di masyarakat. Di sisi lain, Twitter menjadi wadah bagi sirkulasi informasi mengenai kekerasan jender di India.
Dengan kekuatan dan kemampuannya dalam memengaruhi diskursus publik, apakah media sosial dan internet juga menjadi penting dalam situasi pasca-Pemilu 2019 di Indonesia?
“Penguasa” Udara?
Dalam penyelenggaran Pemilu 2019, media sosial juga menjadi wadah informasi alternatif bagi masyarakat. Melalui platform ini, masyarakat dapat memperoleh informasi tambahan di luar media konvensional yang ada.
Andrea L. Kavanaugh dan tim penulisnya dalam tulisannya yang berjudul “Media Use during Conflicts” menjelaskan bahwa media sosial sendiri semakin sering digunakan sebagai saluran komunikasi oleh masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai Pemilu, serta perkembangan dan diskusi politik. Penggunaan media sosial pun semakin bermanfaat ketika kebebasan informasi di media tidak terjamin.
Di Meksiko misalnya, media sosial mengambil peran penting sebagai sumber informasi alternatif bagi masyarakat di tengah-tengah dinamika Pemilu. Kavanaugh dan tim penulisnya menjelaskan bahwa media-media luring di Meksiko cenderung bias dan tidak bebas meskipun negara tersebut merupakan negara demokratis akibat eratnya koneksi di antara media itu sendiri dengan para politisi di negara tersebut.
Media sosial pada akhirnya lebih dilihat sebagai sumber alternatif yang dapat diandalkan oleh masyarakat Meksiko. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kavanaugh dan tim penulisnya, masyarakat Meksiko pun melihat layanan-layanan daring sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan, terutama jejaring berbagi video YouTube dengan viralnya video 131 Alumnos de la Ibero responden (131 Mahasiswa Ibero Merespons) dan berbagai unggahan ulang Yo Soy 132 (Saya yang ke-132).
Selain YouTube di Meksiko, media sosial WhatsApp juga menjadi penting di Sudan. Dengan pembungkaman dan pengawasan akun media sosial yang dilakukan oleh pemerintah negara tersebut, aplikasi percakapan pribadi tersebut menjadi medium komunikasi yang penting bagi masyarakat Sudan untuk mendistribusikan berita dan melakukan koordinasi politik.
Lantas, bagaimana dengan konteks pasca-Pemilu 2019 di Indonesia? Seberapa pentingkah penggunaan media sosial?
Seusai pemungutan suara pada Rabu lalu, berbagai hasil hitung cepat pun menunjukkan paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019. Prabowo Subianto sebagai sang lawan pun mengomentari hal tersebut dengan menganggap lembaga-lembaga hitung cepat telah memihak dan telah dibayar.
Pernyataan Prabowo tersebut membuat sebagian pengguna media sosial menyebarkan ajakan untuk tidak menonton saluran-saluran televisi yang menampilkan hasil hitung cepat sementara. Ajakan tersebut juga disertai anggapan bahwa hasil hitung cepat tersebut merupakan kebohongan.
Sebelumnya, anggapan bias media, terutama televisi, memang pernah mencuat di masyarakat. Berbagai media televisi, seperti Metro TV, dianggap tidak netral dan secara dominan lebih memberitakan paslon Jokowi-Ma’ruf daripada Prabowo-Sandiaga Uno.
Di tengah-tengah biasnya media dan indikasi-indikasi kecurangan ini, layar ponsel pintar kemudian berubah menjadi sumber informasi yang mumpuni dalam diskursus pasca-Pemilu 2019 ini. Media sosial juga semakin berperan penting dengan meningkatnya jumlah pengguna dalam beberapa tahun terakhir.
Pada akhirnya, informasi-informasi indikasi kecurangan yang dibagikan dalam grup-grup WhatsApp, serta video-video pendek di Twitter dan Instagram bisa saja mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pesta demokrasi kali ini. Tentunya, hal ini dapat banyak membantu kubu Prabowo-Sandi dalam mengungkap kecurangan-kecurangan yang merugikan pihaknya – mengingat kuatnya basis dan motivasi pendukung kubunya di media sosial.
Mungkin benar bila kita kaitkan dengan lagu rapper Drake yang menyerang rapper lainnya, Meek Mill. Ternyata, cuitan Meek Mill yang mengkritik Drake pun mampu mendorong rapper Kanada tersebut untuk membuat lagu balasan dalam waktu beberapa hari saja. Mungkin, KPU dan Bawaslu perlu mencontoh Drake dalam menanggapi berbagai cuitan warganet, bisa kan? (A43)
