Pernyataan komisioner KPK terkait kebocoran kekayaan negara yang mencapai Rp 2000 triliun menjadi bola panas jelang Pilpres. Pasalnya, Prabowo Subianto menggunakan hal tersebut untuk membuktikan tuduhannya terkait kebocoran kekayaan negara. Menariknya, komisioner KPK yang lain kemudian mengklarifikasi hal tersebut dan menyebutkan bahwa yang dimaksud bukan kebocoran, melainkan potensi penerimaan negara. Konteks ini membuat banyak pertanyaan bermunculan, tidak sedikit yang menyebut KPK belakangan mulai makin terlihat politis.
PinterPolitik.com
“Reality exists outside language, but it is constantly mediated by and through language”.
:: Stuart Hall (1932-2014), aktivis dan sosiolog ::
[dropcap]S[/dropcap]ebuah surat dari seorang warga London bernama William Salomon dimuat oleh Financial Times pada September 2018 lalu, mengungkapkan keresahannya terkait politisasi lembaga hukum oleh pemerintah negaranya.
Adalah National Crime Agency (NCA) – lembaga penegak hukum independen yang bertugas menangani kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba dan manusia, serta berbagai investigasi lainnya di Inggris – yang disorot oleh Salomon.
Lembaga yang dijuluki sebagai “British FBI” itu, menurut Salomon telah digunakan menarget individu-individu tertentu untuk kepentingan politik tertentu.
Apa yang dikemukakan oleh Salomon sesungguhnya menjadi konsen isu yang tengah dibicarakan di banyak negara terkait politisasi yang menimpa banyak lembaga penegakan hukum. Hal serupa pun sering terjadi di Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang beberapa waktu terakhir mendapatkan sorotan terkait hal tersebut.
Politisasi lembaga hukum semacam ini menjadi hal yang cukup sering terjadi, bahkan termasuk di negara besar seperti Amerika Serikat (AS). Namun, hal ini berbahaya bagi demokrasi. Share on XKerap dikritik oleh kubu oposisi, lembaga itu kini disorot karena beberapa operasi terakhir dianggap memiliki bias politik jelang Pilpres 2019.
Dugaan tersebut tentu bukan isapan jempol sebab lembaga ini punya pertalian yang sangat erat dengan konteks kepentingan politik dan berbagai hal yang terjadi di belakangnya.
Kasus terbaru yang melibatkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK adalah salah satu contohnya.
Kasus tersebut memang kemudian dipergunjingkan secara luar biasa, mengingat Rommy adalah ketua partai dalam koalisi pemenangan kandidat petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan terlihat cukup dekat dengan sang presiden.
Hal serupa juga terjadi ketika KPK melakukan OTT terhadap politisi Partai Golkar – partai anggota koalisi Jokowi – Bowo Sidik Pangarso dan menyita 400 ribu amplop berisi uang dengan total sekitar Rp 8 miliar yang diklaim sebaga dana yang akan digunakan untuk “serangan fajar” di hari pemungutan suara.
Spekulasi serupa bertambah kuat setelah beberapa hari lalu Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan menyebutkan bahwa potensi pendapatan negara seharusnya mencapai Rp 4000 triliun, sementara dalam APBN jumlahnya hanya Rp 2000-an triliun.
Kata-katanya tersebut kemudian digunakan oleh Prabowo Subianto yang kerap menunjuk isu kebocoran kekayaan negara, dalam kampanye politiknya.
Belakangan, pernyataan Basaria itu coba diluruskan oleh Wakil Ketua KPK yang lain, Saut Situmorang yang menyebutkan bahwa Prabowo salah persepsi. Ia menjelaskan bahwa Rp 2000 triliun tersebut bukan kebocoran, melainkan potensi pendapatan negara.
Memang terkesan konspiratif untuk menilai bahwa pucuk-pucuk pimpinan lembaga anti-rasuah tersebut memainkan posisi yang berbeda-beda untuk kubu-kubu yang berbeda. Namun, beberapa pihak menyebutkan bahwa konteks ini mempertegas kesan politis di KPK itu sendiri.
Apalagi, lembaga tersebut telah terpersepsikan sebagai salah satu lembaga penegakan hukum yang paling dipercaya oleh publik. Tentu pertanyaannya adalah apakah benar di tubuh KPK terdapat kubu-kubu yang mewakili kepentingan dan entitas politik tertentu?
Gaya Xi Jinping di KPK?
Wacana “kepentingan politik” dalam lembaga-lembaga penegakan hukum memang menguat beberapa waktu terakhir. Tom Power dari Australian National University misalnya, menyinggung hal ini sebagai cara Presiden Jokowi untuk mengukuhkan kekuasaannya.
Apalagi, lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Badan Intelijen Negara (BIN) dipimpin oleh orang-orang yang punya afiliasi politik dengan kekuasaan.
Hal ini pernah disinggung oleh pengamat politik Rocky Gerung, ketika menyebut nama Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang merupakan mantan politisi Partai Nasdem dan Kepala BIN Budi Gunawan (BG) yang punya kedekatan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Terkait korupsi, secara spesifik Tom Power juga menyebut bahwa politik dalam pemberantasan kejahatan tersebut menjadi lebih terbuka di era Jokowi, terutama terkait kepentingan patron-patron tertentu. Bahkan, menurutnya, penggunaan kasus-kasus korupsi untuk kepentingan politik penguasa – dalam hal ini Jokowi – terhadap lawan-lawan politiknya juga semakin kuat.
Konteks ini memang beralasan, mengingat Jokowi punya peranan yang cukup besar ketika menentukan pucuk pimpinan lembaga ini. Sekalipun DPR-lah yang memutuskan dan melakukan fit and proper test untuk kandidat komisioner KPK, namun nama-namanya diusulkan oleh sang presiden. Artinya, kemungkinan pertalian hubungan antara orang-orang tersebut dengan sang presiden sangat besar terjadi.
Di satu sisi, hal ini tentu positif bagi pemberantasan korupsi, mengingat citra itulah yang melekat dengan garis politik Jokowi yang dianggap bersih. Namun, ada spillover effect atau efek luapan – istilah yang umumnya dipakai di dunia ekonomi untuk menggambarkan keuntungan lanjutan – yang bisa berdampak pada kekuatan politik Jokowi sebagai petahana.
Tak heran jika Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kerap berteriak-teriak dan menyebut KPK sebagai partai politik. Pasalnya, kepentingan politik penguasa sangat mungkin ikut tercapai lewat kerja-kerja KPK, katakanlah yang berhubungan dengan lawan politik Jokowi atau patron-patron yang berusaha mengendalikannya.
Artinya, konteks tersebut bukan hanya terjadi terhadap kubu oposisi, tetapi terhadap oligarki-oligarki politik di sekitaran sang presiden.
Sangat mungkin Jokowi menggunakan KPK untuk “mengunci” patron-patron tersebut – hal yang mulai terlihat lewat kasus-kasus macam korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Bank Century, KTP elektronik, atau bahkan kasus suap PLTU Riau yang punya pertalian dengan tokoh tertentu di tingkatan elite teratas.
Kasus-kasus itu secara spesifik berkaitan dengan elite politik tertentu dan kadang menjadi “kasus musiman” yang selalu dimunculkan pada saat tertentu dan untuk tujuan spesifik tertentu pula.
Menariknya, model politik kekuasaan dengan menggunakan pemberantasan korupsi – pun penegakan hukum secara umum – adalah cara yang populer dilakukan oleh Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Pemimpin tertinggi Negeri Tirai Bambu itu memang kerap menggunakan korupsi sebagai cara untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya dan mengokohkan kekuasaannya.
Jokowi adalah salah satu pemimpin yang sangat mengidolakan Xi Jinping. Ia juga pernah diberi resep pembangunan dan peningkatan daya saing negara yang – menariknya – salah satu di antaranya juga terkait dengan cara penciptaan kondisi politik domestik yang kondusif, hal yang tentu saja berhubungan dengan penegakan hukum.
Inilah yang membuat beberapa pihak memang menyebut bahwa Jokowi menggunakan cara yang sama dengan yang dipakai Presiden Xi untuk menghadapi rival-rival dan lawan politiknya, termasuk lewat konteks pemberantasan korupsi tersebut.
Kubu-kubu, Politisasi Hukum
Dari konteks tersebut, beberapa pihak menyebutkan bahwa jelas ada kubu Jokowi di dalam KPK karena konteks penentuan komisioner – sekalipun hal ini pun belum bisa dipastikan kebenarannya secara utuh.
Sementara, kubu lain adalah yang berkaitan dengan institusi seperti kejaksaan dan kepolisian yang juga menempatkan orang-orangnya di KPK.
Artinya, institusi atau patron tertentu, katakanlah Megawati yang dekat dengan BG sebagai orang yang pernah menduduki posisi tinggi di kepolisian – bahkan disebut berjasa besar dalam reformasi Polri oleh Kapolri Tito Karnavian – juga bisa menjadi salah satu kubu yang mempengaruhi internal KPK.
Rekaman pembicaraan Setya Novanto terkait kasus “Papa Minta Saham” pernah menyebut kemarahan Mega kepada Jokowi karena tak dilantiknya BG sebagai Kapolri akibat pengungkapan rekening gendut yang dilakukan oleh KPK kala itu. Kasus ini menjadi bagian “pertarungan” antara KPK dengan kepolisian yang kelihatannya masih terjadi hingga hari ini.
Sementara, kubu lain adalah dari pegawai-pegawai KPK, katakanlah mereka-mereka yang berdiri bersama Novel Baswedan yang pernah menjadi Ketua Serikat Pekerja di lembaga tersebut.
Menariknya, Novel kini adalah korban kasus penyiraman air keras yang penyelesaian kasusnya melibatkan benturan kepentingan elite dan seolah tak bisa mendapatkan ketegasan Jokowi terkait penyelesaiannya. Bukan tidak mungkin, kubu tersebut justru kini berdiri di seberang garis politik Jokowi.
Sekalipun demikian, keberadaan kubu-kubu ini masih sekadar analisis berdasarkan kaitan antara satu variabel dan variabel lain. Asumsi tersebut bisa jadi benar, bisa jadi pula salah.
Yang jelas, politisasi lembaga hukum semacam ini menjadi hal yang cukup sering terjadi, bahkan termasuk di negara besar seperti Amerika Serikat (AS).
Hal ini salah satunya disebutkan oleh pendiri sekaligus CEO Truman National Security Project, Rachel Kleinfeld dalam salah satu tulisannya. Menurutnya, politisasi lembaga penegakan hukum pada akhirnya bisa dilihat dari persepsi yang muncul di masyarakat.
Ia misalnya menyebut bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang berasal dari Partai Republik, publik cenderung melihat lembaga macam Immigration and Customs Enforcement (ICE), para sheriffs, kepolisian, dan bahkan militer sebagai “institusinya” sang presiden dan partainya.
Sementara FBI, agen-agen CIA dan Departemen Luar Negeri, serta polisi di kota-kota besar sebagai “institusinya” Partai Demokrat.
Konteks ini tentu berbahaya untuk demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal ini berkaitan dengan kapasitas lembaga-lembaga tersebut, apalagi yang punya kekuasaan atas senjata, punya kuasa mengadili, menangkap, menyadap, dan lain sebagainya.
Selain itu, dalam konteks KPK, lembaga tersebut telah mendapatkan persepsi publik yang baik akibat encoding – proses kontruksi citra – dan decoding – proses interpretasi citra – yang dilakukan oleh media massa kepadanya. Konsep ini dicetuskan oleh Stuart Hall, orang yang kutipannya dipakai di awal tulisan ini.
Artinya, konteks politisasi di KPK sangat mungkin suatu saat akan membentuk persepsi baru di masyarakat, katakanlah seperti yang ditulis oleh Kleinfeld.
Pada akhirnya, Basaria telah berbicara, Saut telah meluruskan. Yang tersisa hanyalah grasak-grusuknya. Siapa di kubu mana, hanya Tuhan yang tahu. (S13)
