Kemarahan Megawati Soekarnoputri terhadap para pemilih golput menunjukkan adanya female leadership paradox. Idealnya, dalam hal kepemimpinan, perempuan dapat menjadi “penenang” di balik panasnya suhu politik yang ada mengingat sifat-sifat feminine yang dimilikinya. Namun sayangnya, sang Ketua Umum PDIP tak menunjukkan hal tersebut
PinterPolitik.com
“To make peace, one must be an uncompromising leader. To make peace, one must also embody compromise.” ~ Benazir Bhutto
[dropcap]S[/dropcap]iapa yang tak tahu Megawati Soekarnoputri. Ketua Umum PDIP sekaligus putri biologis Bung Karno ini menjadi sosok yang boleh dikatakan cukup “tangguh” dalam dinamika perpolitikan tanah air.
Selain status darah birunya sebagai keturunan sang pahlawan revolusi, kepiawaianya dalam berpolitik juga tak perlu diragukan lagi.
Mega sempat mengecap posisi sebagai presiden kelima RI sekaligus presiden perempuan pertama dan satu-satunya di Indonesia, meskipun kekuasaanya dapat dikatakan tak berlangsung lama.
Ia bahkan adalah perempuan pertama yang menjadi ketua umum partai politik dan berani menantang dominasi-dominasi kepemimpinan laki-laki hingga saat ini.
Meskipun telah memasuki usia kepala tujuh, aktifnya Mega dalam politik cukup menggambarkan ketangguhan sosoknya sebagai politisi senior perempuan di negeri ini.
Namun, tak semuanya berjalan baik. Mega juga tak jarang melahirkan kontroversi, termasuk lewat pernyataan-pernyataannya. Baru-baru ini, ia bahkan kembali menggemparkan jagat maya dengan pernyataanya yang menyerang golongan putih alias golput menjelang Pilpres 2019 ini.
Dalam kesempatan Rapat Umum PDIP di GOR Pandawa, Solobaru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, ia menyebut bahwa orang-orang yang memilih untuk golput sebaiknya tak usah jadi Warga Negara Indonesia (WNI).
Menurutnya, golput adalah sekelompok pengecut dan tidak memiliki pendirian dalam berpolitik. Ia juga mengatakan bahwa setiap orang yang tidak mau memilih pemimpin berarti tidak menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.
Tentu sikap Mega tersebut sedikit banyak membuat geram beberapa pihak, utamanya kelompok pemilih yang selama ini gencar menyuarakan golput di media sosial.
Sebelumnya tak hanya Mega saja yang menyinggung soal pelarangan golput. Calon petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja juga sering kali mengimbau agar masyarakat tak golput.
Bahkan Menkopolhukam Wiranto sempat menyebut golput sebagai ancaman yang setara teror dan bisa dijerat dengan UU Terorisme.
Oleh karenanya, tentu menarik melihat sikap Megawati ini, tidak hanya dalam konteks konsekuensi ucapanya terhadap kemarahan kelompok-kelompok golput saja, tetapi juga melihat sikapnya ini berdasarkan kepemimpinannya sebagai seorang politisi perempuan.
Golput dan Kemarahan Megawati
Sejumlah pengamat politik memang telah memprediksi bahwa dalam Pilpres kali ini angka golput akan tinggi.
Banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, di antaranya adalah kekecewaan sebagian masyarakat terhadap realitas politik yang ada saat ini, serta momentum Pemilu yang jatuh pada hari libur panjang.
Untuk poin pertama, kekecewaan masyarakat terhadap kondisi politik yang ada adalah alasan yang paling masuk akal.
Hal ini sejalan dengan pendapat Grant M. Hayden dalam tulisannya yang berjudul Abstention: The Unexpected Power of Withholding Your Vote di mana pilihan golput terjadi karena adanya tendensi pemilih yang apolitis.
Secara spesifik, pemilih semacam ini memang tidak peduli dengan dinamika politik dan pengaruhnya. Hal tersebut biasanya disebabkan kandidat-kandidat dalam Pemilu memiliki karakter dan program yang jauh dari titik ideal.
Sementara untuk poin yang kedua, hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan sebanyak 7 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) atau sekitar 13 juta orang akan berencana pergi berlibur saat 17 April nanti.
Semua mesin dikerahkan. Bukannya sibuk kompetisi ama paslon 2 tapi malah sibuk nyerang golput. Ini berarti kan memang yang golput bakal signifikan jumalhnya. Kalau dari berita ini https://t.co/4Mpzw1z5X8 dan ini https://t.co/n3kxpbqEq4 ternyata Megawati sudah banyak berubah. pic.twitter.com/vctnioDNdD
— febriana firdaus (@febrofirdaus) March 31, 2019
Dalam konteks tersebut, kemarahan Mega terhadap para golputers – jika ingin disebut demikian – sesungguhnya hanyalah serentetan upaya dari kubu petahana untuk menekan angka orang-orang yang tidak ingin memilih itu. Pasalnya, jika golput tinggi, hal ini akan berpengaruh terhadap berkurangnya core voters atau pemilih utama petahana di Pilpres kali ini – mengingat Jokowi disebut-sebut paling terdampak jika hal ini terjadi.
Namun, sikap sang Ketua Umum PDIP tersebut tidak sepenuhnya tepat di mata kelompok-kelompok pendukung golput, utamanya para aktivis-aktivis yang sedari awal telah menyatakan sikap golput dalam Pilpres kali ini.
Mega lebih terlihat emosional dan memperlihatkan sikap tak ramah pada pemilih. Apa yang ia lakukan justru memperlihatkan politik kemarahan.
Politik kemarahan ini menurut Joanne Freeman, profesor sejarah dan studi Amerika dari Yale University, memang cukup berdampak membangkitakan emosi masyarakat.
Politics of anger kini sepertinya tengah menjadi tren setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menggunakan taktik tersebut untuk menaikkan popularitasnya. Namun, tak sedikit pula yang membenci gaya politik kemarahan ini.
Sementara, apa yang dilkaukan Mega justru akan membuat para golput semakin marah dan akan lebih berpotensi merugikan bagi petahana nantinya dibandingkan membuat mereka bersimpati.
Paradoks Kepemimpinan Perempuan
Dalam percaturan politik di Indonesia, boleh jadi Megawati adalah satu-satunya pemimpin politik perempuan yang kekuasaanya bertahan cukup lama di panggung politik nasional. Hal tersebut menunjukkan supremasinya sebagai satu-satunya pemimpin perempuan yang memiliki kekuatan politik yang cukup besar.
Dini Safitri dari Universitas Negeri Jakarta dalam salah satu tulisannya, melihat kepemimpinan Megawati sebagai sosok pemimpin simbolik.
Merujuk pada Orrin Edgar Klapp dalam bukunya yang berjudul Symbolic Leaders: Public Dramas and Public Men, pemimpin simbolik adalah seseorang yang menjalankan kepemimpinanya melalui status, prestise dan reputasi.
Megawati bilang golput tak punya harga diri dan tak pantas jadi WNI. Hidayat Nur Wahid kemakan foto editan penonton pake topi berpin PKI. Sementara Fahri Hamzah ikut kemakan sama video Jokowi yg ngomong soal Index Persepsi Korupsi itu.
Semoga 2030 Indonesia tidak bubar.
— Agus Mulyadi (@AgusMagelangan) April 2, 2019
Dalam hal ini, menurut Dian Safitri, kepemimpinan simbolik Megawati dapat dilihat dari statusnya sebagai putri biologis Soekarno, di mana ia dibesarkan dalam suasana keistanaan. Sehingga, hal tersebut membuat Mega memiliki prestise bahwa ia bukan “orang biasa”.
Selain dengan statusnya tersebut, Mega juga aktif berkecimpung di dunia politik, di mana pada tahun 1986 ia menjadi Wakil Ketua PDI cabang Jakarta Pusat.
Akhirnya pada 1993, ia terpilih menjadi Ketua Umum PDI. Meskipun kepemimpinanya sempat diguncang oleh Soerjadi pada Kongres PDI di Medan tahun 1996, nyatanya sosok mantan aktivis GMNI tersebut tak tergantikan hingga sekarang.
Sementara menyoal kepemimpinan, idealnya posisi perempuan sebagai seorang pemimpin dapat dikatakan lebih “berkualitas” daripada kepemimpinan laki-laki.
Hipotesis ini sempat diuji oleh Mala N. Htun dalam tulisannya yang berjudul Women in Political Power in Latin America di mana kepemimpinan perempuan nyatanya lebih baik dibanding kepemimpinan laki-laki dalam konteks politik di Amerika Latin.
Dalam sebuah jajak pendapat, masyarakat Amerika Latin nyatanya merasa bahwa kepemimpinan perempuan lebih efektif dibandingkan kepemimpinan laki-laki. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan bahwa perempuan lebih memiliki sifat-sifat kejujuran dan mampu mengambil kebijakan dengan baik, serta mampu memerangi korupsi dan melindungi lingkungan.
Pendapat di atas bukan tanpa alasan mengingat kepercayaan terhadap kepemimpinan perempuan juga menjadi tren global yang cukup meningkat beberapa waktu belakangan ini.
Namun persoalanya adalah, apakah kepemimpinan perempuan menjamin tidak terjadinya abuse of power? Jawabanya tentu saja tidak.
MUI: golput haram
Megawati: golput tidak usah jadi WNIDua senjata pamungkas NKRI sudah keluar: agama dan nasionalisme.
Senjata pamungkas biasanya dipakai kalau sudah buntu, kepepet, dan hampir kalah.
— Roy Thaniago (@roythaniago) April 1, 2019
Dalam hal kepemimpinan, sayangnya sejarah banyak mencatat bahwa terdapat perempuan-perempuan yang menyalahgunakan kekuasaanya demi kepentingan politik tertentu.
Imelda Marcos di Filipina adalah salah satu contohnya. Istri dari Presiden kesepuluh Filipina, Ferdinand Marcos ini menempati berbagai posisi di pemerintahan hingga tahun 1986 seiring dengan kekuasaan politik suaminya yang semakin besar. Namun sayangnya, image Imelda lebih dicitrakan sebagai sosok penguasa perempuan yang terlalu menikmati kekuasaan, bahkan mendukung sepenuhnya gaya kepemimpinan diktator suaminya.
Sedangkan dalam konteks Indonesia, apa yang ditunjukkan Mega melalui “marah-marahnya” terhadap golput bisa menimbulkan kesan negatif di mata para pemilih dan lebih menunjukkan adanya female leadership paradox atau paradoks kepemimpinan perempuan dan bertolak belakang dengan pandangan Mala N. Htun.
Idealnya, Mega mampu menjadi sosok yang berusaha menciptakan suasana damai di tengah kondisi Pilpres yang sudah semakin panas ini.
Tapi apakah itu berarti Mega menjadi contoh kegagalan kepemimpinan perempuan di Indonesia di mana ia terkesan terlalu kompromistik dengan kekuasaan yang selama ini cenderung dijalankan oleh sudut pandang maskulin-sentris? Tidak ada yang tahu pasti.
Yang jelas, dengan marah-marahnya terhadap golput tersebut, justru tak mencerminkan bahwa ia memiliki kemampuan women leadership seperti yang digambarkan oleh Mala N. Htun yang seharusnya mampu menjadi penyeimbang sifat abuse of power laki-laki.
Pada akhirnya, sikap Mega justru semakin membuka lebar peluang semakin meningkatnya golput pada Pilpres kali ini. Ada baiknya, baik PDIP maupun Jokowi berhati-hati. (M39)
