Isu instruksi penggalangan dukungan yang dilemparkan oleh mantan Kapolsek Pasirwangi di Jawa Barat berpotensi akan memunculkan skandal politik yang mungkin akan merugikan petahana. Mungkinkah legitimasi Pilpres 2019 pasca berita ini beredar akan terusik?
PinterPolitik.com
[dropcap]D[/dropcap]etective Zhong Wen yang diperankan oleh aktor kenamaan Jackie Chan dalam film Police Story dikenal sebagai sosok teladan dalam kisahnya mengungkap berbagai tindakan kriminalitas dan kejahatan. Sementara, konteks yang berbeda kini merujuk pada eksistensi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Indonesia jelang Pilpres kali ini yang justru dipertanyakan banyak orang.
Menjelang Pilpres 2019, suhu politik nampaknya kian terasa panas dengan pengakuan seorang eks Kapolsek di daerah Pasirwangi, Garut, Jawa Barat yang menyebut bahwa dirinya pernah mendapatkan instruksi dari atasannya untuk mendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.
Polisi galang dukungan? Share on XAdalah AKP Sulman Azis, mantan Kapolsek yang mengaku diperintahkan untuk menggalang dukungan kepada pasangan calon nomor urut 01 itu oleh Kapolres Kabupaten Garut.
Ia juga menyebutkan perintah serupa juga diberikan kepada Kapolsek lainnya di wilayah Kabupaten Garut. Sulman menyebut ada 22 Kapolsek di wilayah hukum Polres Garut yang bahkan ada di antaranya mendapatkan ancaman bahwasannya jika perolehan suara paslon 01 lebih rendah ketimbang rivalnya, maka mereka akan dimutasi.
Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa instruksi tersebut sempat dinyatakan oleh Kapolres Garut dalam rapat di Kantor Polres Garut. Tepatnya, dalam rapat sebelum acara deklarasi dukungan untuk Prabowo-Sandi yang berlangsung di Pasirwangi, Garut, Jawa Barat pada 25 Februari 2019 silam. Arahan penggalangan itu juga disebar melalui pesan WhatsApp.
Pengakuan ini tentu saja mengejutkan banyak pihak. Apalagi, selama Pilpres ini netralitas aparatur negara termasuk Polri sendiri banyak disorot.
Meskipun AKP Sulman diberitakan telah memberikan keterangan pers bahwa ia mencabut pernyataanya, namun persoalan netralitas polisi di tahun politik ini tetap cukup penting untuk dibahas.
Lalu, bagaimana sesungguhnya melihat hal ini dalam konteks politik menjelang Pilpres 2019? Benarkah memang telah ada gerakan polisi menggalang dukungan untuk paslon tertentu dan bagaimana dampaknya?
Politisasi Polisi?
Dalam sebuah kontestasi politik, netralitas aparat negara, termasuk Polri menjadi hal yang penting demi menjaga tegaknya marwah demokrasi.
Namun, legitimasi Polri sebagai aparat keamanan yang netral dan bersih cukup tercoreng dari adanya pengakuan AKP Sulman tersebut.
Terlepas dari benar atau tidaknya, rumor tentang ketidaknetralan Polri memang cukup lama beredar di masyarakat, meskipun Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menyebarkan imbauan kepada seluruh bawahannya untuk menjaga netralitas.
Haris Azhar soal Eks Kapolsek Cabut Pernyataan: Ada Apa Ini? https://t.co/UgVARz9Ykp
— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) April 1, 2019
Bola panas isu ini sesungguhnya dimulai ketika Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar dalam salah satu keterangan persnya menyebutkan bahwa pihak kepolisian melakukan pendataan kekuatan dukungan masyarakat terhadap paslon capres dan cawapres hingga ke desa-desa.
Ia mengklaim bahwa pihaknya memiliki data terkait aktivitas ini dan mengatakan data itu didapatkan dari sejumlah daerah yang dihimpun oleh polres dan polsek.
Meskipun pihak Polri membantah dan menyebutkan bahwa pendataan itu hanya sebatas untuk memetakan potensi konflik, namun dugaan intervensi politik polisi dalam Pilpres kali ini cukup menguat.
Keterlibatan polisi dalam politik pun sesungguhnya bukan hal baru di negara-negara demokrasi. Di Amerika Serikat (AS) misalnya, keterlibatan polisi dan politik juga jamak terjadi.
Hal ini bisa dilihat dalam kasus Bill de Blasio yang mencalonkan diri sebagai Wali Kota New York dan mendapat dukungan dari kepolisian setempat yang juga berperan mengupayakan kemenangannya.
Begitu de Blasio menang, ia menunjuk polisi veteran Bill Bratton untuk memimpin New York Police Department (NYPD) sebagai balas jasa atas dukungan terhadapnya.
Dalam sebuah artikel di Washington Post, Phillip Bump menyebut bahwa polisi akan selalu memiliki potensi terlibat dalam politik. Hal ini disebabkan karena popularitas institusi polisi di antara para pemilih, dan para politisi cenderung membutuhkan bantuan mereka sebelum dan sesudah hari pemilihan.
Meskipun mendapatkan endorsement dari polisi bukanlah sebuah tiket emas untuk pemilihan, namun polisi memiliki kekuatan alternatif dalam membentuk persepsi publik tentang seorang kandidat, terutama stigma apakah seorang kandidat yang akan dipilih “berbahaya” atau tidak.
Pengaruh politik polisi juga bisa dilihat dari popularitasnya di mata publik. Survei Gallup menyebut kepercayaan warga AS terhadap institusi kepolisian ada di peringkat tertinggi ketiga, di bawah militer dan institusi bisnis-bisnis kecil. Bahkan warga AS lebih percaya pada polisi daripada pemuka agama.
Dalam konteks Indonesia, Markplus Insight merilis indeks kepercayaan publik terhadap Polri di awal tahun ini, utamanya terhadap sejumlah Polres dan Polda di luar Jawa mencapai angka di atas 90 persen.
Sementara menurut Lembaga Kajian Strategis Kepolisian (Lemkapi), tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 82,3 persen di tahun 2018.
Realitas tersebut menunjukkan bahwa kehadiran polisi cukup mendapat legitimasi di tengah masyarakat. Maka, bukan tidak mungkin polisi juga memiliki kekuatan untuk menggalang dukungan politik.
Potensi Skandal Politik?
Memang selama ini keterlibatan polisi dalam politik tak banyak mendapatkan sorotan layaknya keterlibatan TNI yang beberapa waktu terakhir menjadi pemberitaan utama setelah isu kembalinya Dwifungsi.
Selama ini, isu ketidaknetralan TNI dan rumor kembalinya Dwifungsi sudah cukup mengusik masyarakat, utamanya di kalangan kelompok pemilih terpelajar dan aktivis.
Artinya, jika kepercayaan masyarakat terhadap ketidaknetralan polisi di pesta demokrasi kali ini semakin besar, maka tentu hal ini akan menjadi persoalan serius. Ini juga terkait dengan legitimasi aparatus negara yang kini juga tak hanya terjadi di tubuh Polri, namun juga TNI.
Sementara itu, jika merujuk pada hubungan Jokowi – termasuk juga parpol di lingkaran kekuasaannya – dengan Polri sendiri, selama ini memang dapat dikatakan cukup erat. Secara khusus, hubungan PDIP dan Polri disebut-sebut telah terjalin cukup lama.
Dheeerr… https://t.co/cKvyo5Exxn
— Yoes C. Kenawas (@yoeskenawas) March 31, 2019
Indikasi kedekatan ini misalnya terlihat ketika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo – yang juga kader PDIP – sempat menunjuk beberapa petinggi Polri untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur jelang Pilkada 2018 lalu.
Selain itu, ada juga sosok seperti Jenderal Polisi (Purnawirawan) Budi Gunawan (BG) yang cukup dekat dengan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP. Kedekatan tersebut telah menjadi rahasia umum dan juga terjalin cukup lama, mengingat BG adalah ajudan Mega saat menjabat sebagai presiden.
BG disebut-sebut menjadi sosok yang berpengaruh dalam tubuh Polri dan berjasa besar dalam reformasi di tubuh lembaga tersebut pasca berpisah dari ABRI. Hal ini diungkapkan langsung oleh Tito Karnavian jelang pensiunnya BG.
BG bahkan sempat diusulkan menjadi Kapolri dan sempat diisukan akan mendampingi Jokowi sebagai cawapres pada Pilpres 2019. Hal-hal tersebut memang menjadi indikator kedekatan Polri dengan lingkaran kekuasaan.
Jika memang benar bahwa polisi memiliki keterlibatan dalam agenda penggalangan dukungan seperti yang dikatakan oleh Sulman Aziz, maka hal ini akan berpotensi menjadi sebuah skandal politik yang cukup besar, utamanya bagi Jokowi sebagai petahana.
Skandal politik sendiri merupakan tindakan atau peristiwa yang dianggap salah secara moral atau hukum dan menyebabkan kemarahan publik.
Politisi, pejabat pemerintah, pejabat partai, pelobi dapat dituduh melakukan berbagai praktik ilegal, korup, atau tidak etis yang melibatkan melanggar hukum atau kode moral negara.
Mengingat semakin dekatnya hari pencoblosan, tentu saja potensi skandal politik dengan munculnya isu ketidaknetralan polisi ini cukup mengganggu perkara etika dalam Pemilu dan proses demokrasi.
Lebih spesifik, tentu hal ini cukup riskan bagi citra Jokowi yang awalnya dikenal sebagai sosok presiden sipil yang tak menggunakan kekuatan angkatan bersenjata untuk meraih kekuasaan.
Skandal politik ini pada kadar tertentu juga akan menguntungkan bagi kubu oposisi untuk bermanuver menyerang petahana. Greg Fealy dari Australian National University (ANU) dalam salah satu tulisannya menyebutkan bahwa skandal politik adalah momentum bagi Prabowo jika ingin mengalahkan Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2019.
Terlebih lagi, selama ini oposisi kerap kali mempermasalahkan sikap Polri yang dianggap tebang pilih dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu misalnya yang menimpa Ahmad Dhani, Rocky Gerung, hingga Habib Bahar Bin Smith.
Bahkan Prabowo juga sempat menyinggung ketidaknetralan polisi dalam menangangani sejumlah kasus dalam debat pertama Pilpres.
Tentu persoalan ini bukanlah hal yang bisa dianggap main-main. Jika memang isu ini dikapitalisasi oleh kubu oposisi, maka delegitimasi Pemilu bukan hanya isapan jempol semata.
Dengan adanya isu ketidaknetralan polisi pada Pilpres kali ini dan latar belakang hubungan antara Jokowi, PDIP dan Polri secara politik, maka bukan tidak mungkin pilpres kali ini akan menjadi pertarungan berat bagi petahana untuk berkuasa dua periode. Apalagi jika isu tersebut mampu dikapitalisasi oleh kubu oposisi, sekalipun akan ada potensi chaos yang bisa saja terjadi. (M39)
