Misteri Pemilu Hotel Borobudur

Amien Rais menolak rekapitulasi suara pemilu dilaksanakan di Hotel Borobudur, mengatakan karena adanya jin dan genderuwo di hotel tersebut. Tetapi di balik itu, penyataan Amien pada dasarnya merujuk pada transparansi hasil suara pemilu dan dugaan akan adanya kecurangan.

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]etua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais meminta agar penghitungan suara Pemilu 2019 tidak dilaksanakan di Hotel Borobudur. Ia menganggap hotel tersebut memiliki banyak misteri dan berpotensi menghasilkan kecurangan.

Misteri yang dimaksud oleh Amien Rais adalah banyaknya hal-hal mistis dan klenik di sana, seperti jin dan genderuwo. Hal itu juga disetujui oleh Faldo Maldini, jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Faldo menerangkan substansi dari pernyataan Amien adalah mengenai keterbukaan, agar hasil pemilu memiliki legitimasi yang kuat. Ia merasa pernyataan Amien tidak tertuju spesifik pada Hotel Borobudur, tetapi tempat manapun yang memudahkan terjadinya intervensi dan kecurangan.

Maksud dari pernyataan tersebut adalah mengenai tempat sepi atau yang sulit terpantau oleh masyarakat. Maka, permintaan Amien pada dasarnya adalah agar perhitungan suara bersifat transparan dan tidak berpihak pada penguasa tertentu.

Jika ditelusuri dari sejarahnya, Hotel Borobudur memang telah dua kali menjadi tempat dilaksanakannya rekapitulasi suara pemilu. Rekapitulasi suara pemilu 2004 dan 2009 diselenggarakan di sana, baru kemudian pada pemilu 2014 diselenggarakan di gedung kantor KPU.

Di samping pernyataan berbau kleniknya, apakah Hotel Borobudur memang memiliki keterkaitan dengan hacker? Ataukah Amien Rais hanya mencurahkan kekhawatirannya akan kecurangan suara?

Kesesatan Berpikir Amien Rais

Pernyataan Amien membuat pihak Hotel Borobudur angkat bicara. Rizki Permata Sari, Marketing Communications Manager Hotel Borobudur, menolak keras pernyataan Amien. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan.

Jika merujuk pada pernyataan Amien yang terkait dengan hal-hal mistis, apa yang dinyatakan Rizki tampaknya tepat. Sebab, pernyataan Amien memiliki suatu kesimpulan yang tidak sesuai dengan premisnya.

Pernyataan tersebut dilontarkan Amien saat menghadiri diskusi di Gedung Nusantara DPR yang digelar oleh kubu Prabowo-Sandiaga. Mereka pada mulanya membahas mengenai temuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dianggap janggal, invalid, bahkan diduga terdapat rekayasa.

Namun, pembicaraan selanjutnya ternyata tak hanya menyinggung DPT. Hal-hal teknis seperti mengenai lokasi rekapitulasi penghitungan suara juga dilontarkan Amien, salah satunya adalah Hotel Borobudur.

Dengan argumen banyaknya jin dan genderuwo di sana, kemudian ia menyarankan rekapitulasi suara dilakukan di gedung KPU atau di DPR, karena Hotel Borobudur juga dituding memiliki banyak hacker.

Kalau aku yg punya hotel borobudur mgkn aku bakal nuntut pak amien rais krn sudah menuduh hotel borobudur byk jin dan genderuwo yg merusak namaa baik hotel dan dpt merugikan juga

— Raharjo adyarto (@raharjoadyarto) March 27, 2019

Dari pernyataan tersebut, dapat kita lihat bahwa premisnya adalah “besok perhitungan hasil pemilu jangan pernah di Hotel Borobudur” dengan kesimpulannya adalah “mereka banyak jin, banyak genderuwo di sana,”.

Pernyataan itu memiliki dua lapis logical fallacy atau kesesatan berpikir. Dalam studi logika, kesesatan berpikir adalah kesalahan dalam penalaran yang memunculkan argumentasi yang tidak valid, yaitu argumen di mana memiliki kesimpulan yang tidak mengikuti kaidah logis dari premis atau apa yang mendahuluinya.

Kesesatan lapisan pertama adalah kesesatan ignorantio elenchi atau kesesatan irelevansi, yaitu kesesatan karena kesimpulan yang tidak relevan, memperlihatkan loncatan sembarangan dari suatu premis ke kesimpulan yang tidak berkaitan.

Sebagaimana yang dituliskan Y.P. Hayon dalam Kesesatan Berpikir, faktor utama penyebab kesesatan berpikir ini biasanya adalah prasangka, emosi, perasaan subjektif, dan kepercayaan mistis atau klenik.

Kesesatan itu disebabkan oleh argumen “mereka banyak jin, banyak genderuwo di sana,” di mana hal tersebut tidak memiliki relevansi logis dengan perhitungan hasil suara pemilu.

Kesesatan lapisan kedua adalah kesesatan non-causa pro-causa, yaitu sebuah penalaran yang menganggap sesuatu sebagai penyebab padahal itu bukan merupakan penyebab yang sesungguhnya. Maka, penyebab yang disebutkan merupakan penyebab yang dibuat-buat.

Hal ini juga menyangkut pada argumen banyaknya jin dan genderuwo di Hotel Borobudur. Tetapi jika Amien hanya menyinggung soal hacker sebagai kesimpulannya dengan menyatakan “karena di Hotel Borobudur banyak hacker” dan merujuk pada pencegahan kecurangan pemilu, terlihat lebih argumentatif ketimbang karena banyaknya jin dan genderuwo.

Karena Adanya Kecurangan?

Mengenai pernyataan Amien tentang terdapatnya hacker di Hotel Borobudur pada dasarnya juga merupakan argumen yang belum berdasar karena minimnya data mengenai hacker di hotel tersebut.

Justru KPU terlihat mempercayai Hotel Borobudur untuk menjadi tempat perhitungan suara jika melihat dari pemilu 2004 dan 2009.

Tetapi setidaknya, argumen ini dapat dikaji sekalipun tidak terkait dengan Hotel Borobudur. Hacker atau kecurangan lain dalam pemilu merupakan sesuatu yang perlu diwaspadai, mengingat KPU pernah menyatakan adanya upaya peretasan pada data KPU oleh hacker Tiongkok dan Rusia.

Peretasan tersebut memengaruhi daftar pemilih karena memanipulasi dan memodifikasi daftar pemilih di Indonesia, termasuk data yang menunjukkan lebih dari 187 juta pemilih yang memenuhi syarat sekaligus menambah jutaan ghost voters atau “pemilih hantu”.

Harry Sufehmi, konsultan infrastruktur IT di KPU, mengatakan adanya upaya peretasan yang tampaknya berasal dari negara-negara luar seperti Tiongkok, Rusia dan AS, tetapi terdapat pula dugaan kemungkinan para hacker tersebut berasal dari dalam negeri. Mereka seolah-olah menggunakan alasan berasal dari luar negeri untuk menutupi jejak dan identitasnya.

Dalam konteks kontestasi pilpres 2019, secara instan dapat diduga jika memang para hacker tersebut merupakan hacker lokal, maka seolah-olah menjadi framing untuk menggiring opini masyarakat bahwa Tiongkok ingin memenangkan Jokowi-Ma’ruf dan Rusia ingin memenangkan Prabowo-Sandiaga.

Kecurangan tampaknya menjadi sesuatu yang bersifat tetap dalam setiap fenomena pemilu. Salah satu contoh dugaan kecurangan pemilu yang terjadi akhir-akhir ini adalah kecurangan di pemilu Thailand yang diselenggarakan pada 24 Maret 2019 lalu, di mana parpol besar di sana menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai akurasi hasil rekapitulasi suara.

Hal itu terjadi setelah Partai Phalang Pracharat yang dibentuk junta militer, yaitu partai petahana di Thailand, yang secara tiba-tiba mengungguli perolehan suara yang membuat mereka dapat tetap berkuasa di pemerintahan sipil.

Terdapat protes dari partai oposisi di sana, yaitu Partai Pheu Thai yang sempat unggul dalam perhitungan hasil pemilu. Mereka menganggap terdapat kejanggalan dalam pemilu tersebut yang berdampak pada kredibilitas negara dan kepercayaan publik.

Peristiwa tersebut menimbulkan munculnya petisi online yang mendesak pembubaran Komisi Pemilihan Umum Thailand, yang mendapatkan 500 ribu tanda tangan dengan lonjakan 300 ribu tanda tangan dalam waktu beberapa jam.

Jika dikaitkan pada pernyataan Amien, tampaknya argumen mengenai adanya hacker tidak dapat serta merta merujuk pada Hotel Borobudur, karena kecurangan pemilu bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja.

Traumatis Pilpres 2014?

Pada 2014, Mahkamah Konstitusi menolak klaim Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa telah terjadi kecurangan dalam daftar pemilih dan 52 ribu TPS dan meminta pemilihan ulang di beberapa TPS.

Saat itu Hashim Djojohadikusumo, yang merupakan adik dari Prabowo, mengatakan bahwa salah satu kejanggalan yang ditemukan adalah adanya penambahan suara dalam proses rekapitulasi, yang berbeda dengan C1.

Pada saat itu, Bawaslu juga mendapat laporan banyaknya dugaan kecurangan dan kekeliruan selama proses pemilu. Terdapat sekitar kurang lebih 36 laporan dari seluruh provinsi, yang pada saat itu dikhawatirkan terjadi juga pada tingkat rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten atau kota hingga provinsi.

Pernyataan Amien Rais dapat dikatakan sebagai antisipasi terhadap kecurangan pada Pilpres 2019 belaka, mengingat secara resmi KPU telah mengabulkan permintaan Amien, yaitu diselenggarakannya rekapitulasi suara di kantor KPU.

Hal ini dapat pula berarti bahwa Amien tengah mencari dalih untuk mendelegitimasi hasil Pemilu sejak jauh-jauh hari melalui berbagai tudingan tersebut.

Dapat dipertanyakan pula apa motif Amien di balik motif demi transparansi suara pemilu? Apakah pernyataan Amien akan keengganan dilaksanakannya perhitungan suara di Hotel Borobudur hanyalah sebuah alasan terselubung yang berkaitan dengan pemilik hotel tersebut? Siapa tahu. (D44)