Penangkapan Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy seperti tak bisa memilih waktu yang lebih tepat lagi. Anggota DPR RI tersebut harus berurusan dengan KPK di tengah ikhtiar partainya lolos ke parlemen.
Pinterpolitik.com
[dropcap]J[/dropcap]umat keramat KPK lagi-lagi memakan korban. Kali ini, yang menjadi sasaran tangkap komisi anti-rasuah tersebut bukanlah sosok sembarangan. M. Romahurmuziy alias Rommy, Ketua Umum PPP harus menanggung malu karena diciduk KPK dalam kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama.
Entah apa yang ada di benak Rommy di hari naas baginya itu. Sebagai pemimpin tertinggi di eksekutif partainya, kasus ini membuatnya tak bisa lagi memimpin operasional partainya. Padahal, waktu kini sudah semakin genting bagi para aktor politik, di mana hari pencoblosan untuk Pileg dan Pilpres 2019 tinggal hitungan hari.
Secara spesifik, penangkapan Rommy menjadi tanda tanya besar bagi peluang partai Kakbah di Pileg 2019. Tak hanya tengah sibuk untuk Pilpres, partai ini juga tengah berupaya untuk membalikkan prediksi lembaga-lembaga survei yang memprediksi mereka tak akan lolos ke parlemen.
Lalu, bagaimana nasib PPP di Pemilu 2019 pasca ditinggal Rommy? Akankah mereka mampu menjawab prediksi lembaga survei itu dengan suara besar? Ataukah justru ini akan jadi awal dari akhir partai yang tenar di era Orde Baru tersebut?
Nasib Malang Partai Bersejarah
Malang benar nasib PPP. Partai yang sempat memiliki jargon Rumah Besar Umat Islam ini menjadi satu-satunya partai politik yang dua nama ketua umumnya harus tersapu operasi penegakan korupsi oleh KPK. Hal ini menjadi tambah ironis jike melihat jargon PPP sebagai rumah besar umat Islam tersebut.
Sebelum Rommy diciduk dalam perkara jual beli jabatan di Kementerian Agama, ketua umum sebelumnya, Suryadharma Ali sudah lebih dahulu digelandang ke kantor KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Mantan Menteri Agama tersebut dicokok dalam kasus penyelewengan dana haji.
Mau tidak mau, rangkaian penangkapan itu menjadi pencoreng bagi salah satu partai Islam bersejarah tersebut. Padahal, partai tersebut kini tengah sedang menghadapi medan perang yang cukup berdarah, yaitu Pileg 2019.
Jika melihat riwayatnya, terlihat bahwa ada pola unik yang menimpa partai yang identik dengan warna hijau ini. Kedua ketua umum yang dipaksa berompi jingga itu sama-sama ditangkap di masa krusial jelang Pemilu. Suryadharma Ali harus berurusan dengan KPK jelang Pemilu 2014, sementara Rommy diciduk komisi antirasuah kala pencoblosan Pemilu 2019 tinggal hitungan hari.
Yang menjadi soal adalah, PPP nyaris tak punya banyak kader atau tokoh yang cukup kuat untuk dijual ke publik. Selama ini, PPP nyaris hanya bertumpu pada sosok Rommy sebagai ketua umum. Padahal, nama Rommy sendiri tak selalu muncul dalam top of mind masyarakat sebagai tokoh populer. Sebagai sebuah partai, PPP tak bisa mengekor popularitas tokoh di internal partainya untuk mendongkrak suara mereka.
Pandangan tentang minimnya figur ini terungkap misalnya melalui survei yang dirilis oleh LSI Denny JA. Menurut lembaga survei tersebut, PPP bersama partai menengah lain perlu sosok pendongkrak jika ingin aman posisinya di Pileg 2019. PPP dan partai-partai Islam lain dianggap tak memiliki figur jika dibandingkan dengan partai-partai besar berhaluan nasionalis.
Memang, boleh jadi ada sosok Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin yang juga cukup populer, terutama di media sosial. Akan tetapi, Lukman sendiri berpotensi ikut terjerat dalam kasus Rommy karena posisinya sebagai menteri terkait dengan kasus rasuah milik Rommy. Jika Lukman juga terjerat, kader PPP dengan popularitas tinggi boleh jadi semakin menipis.
Pemilih di Persimpangan
Berbagai kondisi tersebut membuat PPP berada dalam kondisi yang serba sulit. Memang, pada 2014 lalu, partai Kakbah ini berhasil lolos dari lubang jarum dan tetap lolos ke parlemen. Akan tetapi, bisakah mereka mengulang nasib tersebut untuk kedua kali di dua musim Pemilu?
Jika hasil survei yang jadi rujukannya, PPP memang sudah seharusnya ketar-ketir. Sebelum Rommy ditetapkan tersangka oleh KPK, elektabilitas partai Islam ini berada di ujung tanduk. Beberapa survei bahkan meramalkan PPP tak akan lolos ke Senayan untuk pertama kalinya.
Survei teranyar milik LSI Denny JA misalnya menyebut PPP hanya mendapatkan 3,5 persen suara dari responden. Angka tersebut tergolong berat jika melihat parliamentary threshold Pemilu 2019 yang mencapai 4 persen.
Merujuk pada kondisi tersebut, PPP berpotensi terkena disalignment atau ketidakselarasan dengan pemilih. Menurut Charles S. Mack, disalignment ini berarti kehilangan dukungan yang sangat parah dari sebuah partai besar terutama di basis pemilih inti mereka.
Berdasarkan pandangan Mack, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan disalignment tersebut dapat menimpa sebuah partai. Beberapa di antaranya adalah kegagalan kepemimpinan, alienasi basis pemilih inti, dan juga keberadaan partai alternatif.
Kegagalan kepemimpinan boleh jadi yang menjadi kunci utama dari kemungkinan erosi suara bagi PPP. Dua kali berturut-turut pemimpin tertinggi eksekutif partai mereka harus berurusan dengan kasus korupsi. Meski kerap disangkal, mau tidak mau ini akan menjadi salah satu faktor bagi pemilih untuk tak memilih partai ini. Stigma partai korup bisa saja diberikan terlebih karena pucuk pimpinannya yang melakukan praktik tersebut.
Faktor di atas boleh jadi faktor kunci yang bisa menurunkan perolehan suara PPP. Meski demikian, sesuai dengan pendapat Mack, faktor tersebut bisa berpadu dengan faktor lainnya. Dalam konteks tersebut, PPP juga selama ini kerap melakukan alienasi kepada pemilih inti mereka. keputusan DPP yang tak sejalan dengan aspirasi akar rumput menjadi penanda hal ini. Kondisi ini dapat tergambar misalnya melalui konflik PPP Sumut tatkala DPP mendukung Djarot Saiful Hidayat, padahal DPW tak sepakat.
Faktor keberadaan partai alternatif juga membuat pasar PPP kian sempit. Jika ingin memanfaatkan basis Nahdlatul Ulama (NU), PPP akan mengalami persaingan ketat dengan PKB. Dari pasar partai Islam, ada pula PKS yang selama beberapa periode Pemilu terakhir berhasil finish di atas PPP.
Menghindarkan Akhir
Kondisi-kondisi tersebut tampak cukup untuk mempertanyakan peluang partai Kakbah di Pileg 2019. Permasalahan dalam partai ini terlampau banyak sehingga banyak yang menganggap ini akan jadi akhir PPP, terutama di parlemen. Di luar itu, eksistensi dari partai ini juga tengah dalam tanda tanya besar karena terus-menerus dirundung masalah.
Sebagaimana disebut di atas kepemimpinan merupakan salah satu kunci agar disalignment itu tidak terjadi. Pada titik ini, PPP perlu menemukan sosok pemimpin pengganti Rommy agar nasib partai itu tak tamat riwayatnya.
Pasca Rommy dibawa ke Kuningan oleh KPK, spekulasi tentang siapa yang akan mengambil alih partai bernomor urut 10 ini seketika mengemuka. Kubu-kubu yang semula berseteru berpotensi akan saling sikut untuk mengambil posisi lowong yang ditinggalkan oleh Rommy.
Selama beberapa tahun terakhir, PPP dilanda konflik internal yang cukup berkepanjangan. Terjadi perebutan kekuasaan antara kubu Rommy dengan kubu yang dekat dengan Suryadharma Ali. Secara spesifik, perebutan kedua kubu ini juga menggambarkan persaingan dalam bentuk lain.
Perebutan tampuk kekuasaan PPP ini juga sebenarnya menggambarkan persaingan antara dua capres yang tengah bertarung dalam Pilpres 2019. Rommy selama ini menggiring PPP untuk mendukung kandidat petahana Joko Widodo (Jokowi). Sementara itu, kubu lawannya seperti Djan Faridz lebih cenderung dengan Prabowo, sesuai dengan garis politik mereka di bawah Suryadharma di Pilpres 2014.
Saat ini, PPP untuk sementara waktu dinakhodai oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum Suharso Monoarfa. Mantan menteri era SBY itu saat ini menjabat sebagai salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jokowi.
Berdasarkan kondisi tersebut, boleh saja ada yang mengartikan bahwa kubu Jokowi akan mendapatkan untung dari penunjukan Suharso. Sebagai lingkar satu Istana, Suharso bisa saja dianggap sebagai perpanjangan tangan Jokowi untuk mengendalikan partai Kakbah.
Meski kini dipegang Suharso, dengan riwayat konflik yang cukup panjang, peluang kubu lawannya untuk mengambil posisi itu kini lebih terbuka. Dalam konteks ini, kubu yang berafiliasi dengan Prabowo seperti Djan Faridz dan Humphrey Djemat memiliki kans untuk mengambilalih kekuasaan puncak PPP.
Pada titik ini, persaingan kedua kubu yang sempat padam kini berpotensi membara kembali. Apalagi, ada bumbu-bumbu capres yang didukung oleh masing-masing kubu sehingga persaingan bisa saja akan berjalan ketat.
Terlepas dari siapa yang akan memimpin, peluang PPP untuk mengarungi Pileg 2019 memang akan sangat berat. Ancaman kehilangan kursi parlemen yang kian nyata ditambah dengan ulah Rommy menjadi beban bagi mereka pada 17 April 2019 nanti. Lalu, akankah PPP akan tamat di musim Pemilu tahun ini? (H33)
