Isu renewable energy termasuk popular secara global. Namun tak demikian dengan yang terjadi di Indonesia. Ketergantungan yang tinggi akan batu bara membuat para kandidat yang akan bertarung dalam debat kedua 17 Februari nanti tak akan bisa all out membahas gagasan-gagasan tentang energi terbarukan
PinterPolitik.com
[dropcap]U[/dropcap]sia bumi kini semakin tua. Namun manusia semakin serakah dan acuh-tak-acuh akan kondisi lingkungan yang semakin rusak. Salah satunya adalah karena tingkat penggunaan energi yang tak ramah lingkungan.
Batu bara, minyak mentah, dan gas alam merekalah yang dianggap bahan bakar fosil yang tak ramah lingkungan itu. Sebagai bahan bakar fosil, selain merusak lingkungan, keberadaan mereka pun kini juga terancam habis.
Kini banyak pihak yang mulai khawatir tentang penggunaan bahan bakar fosil yang kian tak terkontrol, dan menyebabkan banyak masalah lingkungan, termasuk para pemangku kebijakan di negara-negara maju maupun berkembang. Mereka mulai sadar akan pentingnya mensubstitusi penggunaan energi yang tak ramah lingkungan ke energi terbarukan.
Lalu sudahkah Indonesia melakukan hal yang sama? Menjelang debat pilpres yang kedua, nampaknya menarik untuk membahas isu energi terbarukan ini dalam konteks politik Indonesia.
Setelah publik disuguhi menu debat Pilpres perdana pada Januari lalu, kini publik kembali akan disuguhi debat Pilpres ronde kedua.
Debat yang mengusung isu energi, pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan infrastruktur itu tampak digarap serius oleh masing-masing kubu yang terlibat.
Di tim pemenangan Jokowi misalnya, ada banyak menu latihan dengan menggelar Focus Grup Discussion (FGD) bersama para tim ahli dari internal TKN.Selain itu, mereka juga melakukan simulasi kemungkinan yang akan dijadikan senjata menyerang oleh lawan.
Sementara itu, tim Prabowo disebut akan fokus untuk mengangkat isu data mengenai pertanian yang menurut BPN menjadi persoalan utama yang kerap dihadapi masyarakat Indonesia. Selain itu, Prabowo juga akan menyorot efisiensi dan dampak proyek infrastruktur era Jokowi terhadap kesejahteraan rakyat.
Namun jika ditelaah lebih lanjut lagi, menuju debat kedua ini, masih banyak persoalan yang cukup pelik baik dari sisi politik maupun kebijakan, utamanya menyoal energi dan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Secara spesifik, isu energi terbarukan tampak tak banyak dibicarakan jelang debat nanti.
Lalu bagaimana sesungguhnya isu energi terbarukan Indonesia di pusaran politik menjelang Pilpres 2019? Mengapa isu ini seolah dianaktirikan dalam setiap momentum politik layaknya pemilihan umum?
Isu Tak Laku
Bak anak tiri, energi terbarukan memang bukan isu yang strategis dalam politik. Hal ini terlihat dari absennya isu ini dari panggung kampanye maupun sorotan-sorotan media massa dalam kurun waktu lima bulan lebih masa kampanye ini.
Padahal jika merujuk pada tren secara global, isu energi terbarukan menjadi konsen bagi banyak negara-negara maju maupun berkembang.Ambil contoh saja misalnya Bangladesh. Negara yang menempati urutan 139 dari 188 negara dalam hal Human Development Index menurut PBB ini ternyata menaruh perhatian lebih terhadap nasib energi terbarukan.
Sebagai negara berkembang yang mengalami over populasi, negara ini juga mengalami kekurangan suplai listrik di wilayah-wilayah terpencil. Oleh karenanya, pemerintah Bangladesh memiliki sebuah target ambisius untuk memastikan keterpenuhan akses listrik di tahun 2020.
Pemerintah juga memiliki kesadaran penuh bahwa kelangkaaan energi fosil memaksa otoritas pada akhirnya beralih menuju sumber energi alternatif. Selama dua dekade terakhir, Bangladesh menjadi negara yang fokus membangun dan memaksimalkan proyek energi terbarukan.
Bagaimana ini pak Presiden @jokowi @BappenasRI @dewanenergi @KementerianESDM @djebtke Pengembangan energi terbarukan makin kurang semangatnya. Apakah Indonesia kan terus bergantung pada energi fosil, sementara dunia telah bergegas meninggalkan pic.twitter.com/l20wcySumI
— IESR (@IESR) January 11, 2019
Lalu bagaimana dengan yang terjadi di Indonesia? Meskipun disebut-sebut sebagai negara berkembang bahkan masuk dalam salah satu negara dengan ekonomi terkuat, nampaknya energi terbarukan bukanlah prioritas pemerintah layaknya di Bangladesh.
Tentu bukan tanpa alasan mengapa isu energi terbarukan ini tak popular dalam konteks politik. Setidaknya terdapat argumentasi yang mampu menjelaskannya.
Dalam konteks politik Indonesia, isu energi menjadi hal yang sangat tidak biasa di kalangan masyarakat. Masyarakat belum sepenuhnya sadar makna penting dari energi terbarukan tersebut.
Hal ini disebabkan karena akses pengetahuan tentang apa itu energi terbarukan dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan juga tak terlalu mudah untuk di dapat dan di mengerti.
Meskipun di Indonesia terdapat beberapa lembaga non-pemerintahan yang bergerak di bidang lingkungan layaknya Greenpeace, Walhi dan lainnya, namun kenyataan yang ada tak menunjukkan bahwa masyarakat sadar betul akan potensi kerusakan alam akibat penggunaan energi fosil.
Selain itu, mitos bahwa teknologi energi terbarukan masih cukup mahal masih menjadi momok bagi pemerintah saat ini. Menurut majalah The Economist, beberapa piranti energi terbarukan layaknya turbin angin, panel tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air dan panas bumi masih sangat mahal dan sulit didapat.
Hal ini disebabkan karena masih terlalu sedikitnya perusahaan yang memproduksinya. Hambatan rantai pasokan tersebut yang kemudian menjadikan banyak pemerintah frustrasi untuk memulai program energi terbarukan.
Negara-negara maju sekelas Denmark dan Jerman pun masih harus berhadapan dengan tingginya harga tersebut. Bahkan di Inggris, listrik yang dihasilkan oleh tenaga angin harganya justru dua kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan sumber listrik tradisional.Realitas tersebut yang kini menjadi penghambat terbesar pengembangan teknologi energi terbarukan ini utamanya di Indonesia. Tentu saja fakta tersebut membuat pemerintah takut untuk beralih mengembangkan energi terbarukan.
“If you look at renewable energy, anyone, every house, can produce electricity” says Fabby Tumiwa, long-term @hivos partner in #Indonesia. Watch 'Who owns Energy?' and find out how Fabby is leading the way to a #RenewableEnergy revolution: https://t.co/EPXicVPkMc
— Hivos Renewable Energy (@HivosEnergy) December 27, 2018
Hal ini dapat terlihat dari respon kubu TKN misalnya, Arief Budimanta selaku juru bicara, yang mengatakan bahwa mengandalkan energi fosil seperti batu bara sebagai sumber energi masih menjadi prioritas pemerintah saat ini karena harganya yang murah.
Sementara itu, di kubu BPN isu energi juga hanya berhenti pada jargon-jargon nasionalisme yang sesungguhnya tak banyak menjawab persoalan. Setiap kali ada kesempatan bicara di hadapan relawan, tim ini hanya selalu menekankan adanya kedaulatan energi dan semacamnya..
Ironi ini semakin menjadi ketika jelang debat pilpres yang kedua, kedua kandidat calon presiden masih menggunakan jargon retoris yang terpaku pada populisme semata, sehingga tak berlebihan jika debat kedua kali ini tak akan ada gagasan-gagasan canggih tentang bagaimana cara menyelamatkan lingkungan yang semakin rusak karena polusi misalnya.
Tersandera Kepentingan?
Menurut analisis James Guild dalam tulisannya di East Asia Forum, yang menjadi faktor utama kenapa industry energi terbarukan terbilang stagnan di Indonesia disebabkan karena adanya dominasi industri batu bara sebagai satu-satunya sumber energi utama.
Selama ini, PLN mengonsumsi lebih dari 54 juta ton batu bara untuk kebutuhan listrik nasional pada tahun 2017.
Angka-angka yang mengecewakan ini diperparah oleh fakta bahwa, menurut International Energi Agency, Indonesia diberkahi dengan banyak sumber energi terbarukan yang potensial.
Lembaga ini juga memperkirakan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan 75.000 megawatt tenaga air, 4,80-kilowatt jam per meter persegi per hari tenaga surya, 32.654 megawatt biomassa dan memiliki 40 persen cadangan panas bumi dunia dengan besaran 28.000 megawatt.
Dalam tulisan James Guild juga sempat disinggung adanya peran pemerintah yang terlalu dominan dalam mengatur pasar energi. Ketidakpastian regulasi dan gangguan koordinasi juga menjadi faktor pendukungnya.
Melalui aturan-aturan yang sering berubah dan gangguan komunikasi dengan birokrasi juga sempat menurunkan kepercayaan investor.
Fabby Tumiwa, the executive director for @IESR , agreed with Alin’s statement, saying that both candidates were locked in populist issue, such as cheap energy
— Nusantara REC (@Nusantara_REC) February 12, 2019
Sebagai contoh, mekanisme penetapan harga untuk tenaga panas bumi awalnya dipatok pada harga minyak, yang kemudian berubah menjadi feed-in tariff yakni mekanisme kebijakan yang dirancang untuk mempercepat investasi dalam teknologi energi terbarukan yang diluncurkan oleh Kementerian Energi tanpa berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan.
Pola tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan intervensi pasar, bahkan bisa dibilang melakukan monopoli pasar dimana sebagai regulator, ia tak menempatkan pihak ketiga dalam rule game yang seharusnya. Sehingga dominasi akan selalu dikuasai oleh negara.
Padahal, jika dibandingkan dengan Bangladesh, mengapa negara tersebut tergolong sukses dalam mengembangkan energi terbarukan karena tidak terlepas dari peran investor maupun NGO yang mampu bersinergi dengan pemerintah.
Grameen Shakti adalah pihak yang pertama kali memperkenalkan low cost solar systems kepada orang-orang pinggiran Bangladesh mulai tahun 1996. Hingga pada tahun 1997, Bangladesh Rural Advancement Committee, BRAC, sebuah NGO meluncurkan proyek yang bernama Solar Energi Program for sustainable development.
Bahkan kini terdapat 30 lebih organisasi yang membantu pemerintah Bangladesh untuk mengembangkan bisnis energi terbarukan di negeri Bengal ini.
Realitas tersebut menunjukkan bahwa besarnya intervensi negara tak memberi ruang bagi pihak lain untuk turut serta dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Di samping itu, praktik-praktik korupsi yang melibatkan industry bahan bakar fosil ini juga masih menjadi ancaman bagi bertumbuhnya industri energi terbarukan di Indonesia.
Tentu publik juga tak lupa menyoal kasus korupsi yang melibatkan Bupati Kotawaringin Timur yang merugikan negara hampir 5,8 triliun. Jumlah tersebut bahkan lebih besar dari mega skandal korupsi BLBI. Dan korupsi yang menjerat sang Bupati tak jauh-jauh dari seputar pemberian ijin usaha tambang di daerah tersebut.
Kasus tersebut sejatinya menunjukkan bahwa industri tambang di Indonesia, termasuk batu bara, juga tak terlepas dari praktik-praktik kotor perselingkuhan pebisnis dengan otoritas setempat yang menjadi penghambat implementasi energi terbarukan di Indonesia.
Tantangan inilah yang kemudian seharusnya menjadi pekerjaan rumah bagi dua kandidat yang akan bertarung di gelanggang debat kedua. Semakin berkurangnya cadangan bahan bakar fosil, semakin rusaknya lingkungan akibat polusi yang dihasilkan, hingga persoalan korupsi yang tak kunjung usai menuntut komitmen serius dari keduanya.
Lalu bagaimana nanti pada gelanggang debat kedua? Apakah isu energi terbarukan akan menjadi salah satu topik bahasan? Ataukah hanya akan jadi perang jargon yang berpotensi membosankan? (M39)
