“Kontrol minyak maka Anda akan kendalikan negara; kontrol pangan maka Anda akan mengendalikan rakyat.” ~Henry Kissinger
PinterPolitik.com
[dropcap]M[/dropcap]enjelang Pilpres 2019, kritik demi kritik tak henti diluncurkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kepada pemerintahan Joko Widodo. Apa aja dikritik, kecuali soal kerukunan rumah tangga. Hiya, hiya, hiya…
Terutama soal isu pangan nih. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo makin membuat kegagalan Jokowi mengatur bawahannya semakin jelas, terpampang nyata, tanpa fatamorgana.
Iya gaes, kalau kata Edhy, Jokowi ini nggak bisa mengatur para menterinya untuk menjalankan ekspor-impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa impor pangan nggak melalui rekomendasi maupun koordinasi dengan menteri teknis terkait? Ini kayak jalan sendiri-sendiri gitu loh. Kayaknya menteri-menteri Jokowi sudah terlalu lama asik sendiri. Ckckckck. Padahal di undang-undang ada aturannya.
Jokowi garis keras jangan keburu menghakimi media ini bagian dari kampret ya. Coba simak baik-baik contoh yang diberikan Edhy berikut ini.
Ehm… misalnya impor beras beberapa waktu lalu. Tahu kan sempat kisruh antara Kementerian Perdagangan dengan Bulog? Gimana bisa Kementrian Pertanian punya data adanya peningkatan data beras, terus pemerintah malah impor beras?
Gara-gara ini para petani menjerit gaes. Udah bertani capek-capek, panas-panasan, kulit terpapar sinar UV A UV B, ehhh, hasil panennya digempur sama barang impor. Sedih banget tahu nggak sih? Pantes aja petani kita miskin. Hiksss…
Jadi petani itu sebuah pengorbanan loh, tapi kenapa harus dikorbankan dengan kebijakan impor yang asal-asalan? Share on XNggak cuma soal menjalankan aturan ya. Edhy juga menyoroti kelakuan pemerintah yang kuang serius mengelola berbagai persoalan terkait pangan, terbukti dari ketiasaan Kelembagaan Pangan khusus. Padahal dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan sudah diamanatkan untuk membentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Pangan itu merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan oleh negara. Tapi menurut Edhy, kita punya lembaga pangan aja nggak. Padahal tugas pokok dan fungsinya diperlukan demi kelangsungan di tanah air.
Kalau koordinasi antar kementrian terkait bisa kompak dalam menerapkan satu kebijakan, Edhy yakin kedaulatan pangan kita lambat laun akan terwujud. Karena itu, Edhy meyakinkan dalam visi dan misinya Prabowo-Sandi memastikan setiap lembaga di pemerintahannya nanti akan kompak dan berkoordinasi dengan baik.
Hmmm, tapi beneran bisa berkoordinasi dengan kompak nggak ya? Sekarang aja koalisi partainya keliatan nggak kompak. Satu bilang A, satu bilang B. Gimana kalau ngurus negara nanti? Kecuali kalau ngambil menterinya benar-benar dari kalangan professional, masih mungkin dah tuh. Hihihi. (E36)
