Sambutan Tahun Baru Fadli Zon

“Poin penting dari tahun baru bukanlah kita akan menghadapi tahun baru. Tetapi, kita menghadapi tahun baru dengan jiwa yang baru.” ~Gilbert Keith Chesterton

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]elamat tahun baru semuanya!!! Gimana, udah semangat menyongsong resolusi baru belum? Ya, awal tahun harusnya semangat dong. Apalagi tahun ini tahun politik. Tahun yang bersejarah untuk demokrasi negeri ini. Jadi udah siapa belum? Siap cenat-cenut, siap melihat banyak orang musuhan karena beda pilihan politik, dan tentunya siap dibohongi. Hiya, hiya, hiya.

Yup, siap nggak siap kita harus tetap menghadapi tahun 2019 dengan semangat. Atau biar lebih semangat, bagaimana kalau kita buka tahun 2019 dengan quote-quote ajaib dari politikus kesayangan Fahri Hamzah, Fadli Zon? Yeay seru sekali…

Tahun politik emang lebih maknyus bila dibuka dengan cuit-cuitan dari Wakil Ketua DPR RI satu ini. Insyaallah mampu membuat suasana politik makin membara. Hehehe.

Jadi gaes, Fadli Zon memposting kultwit yang cukup panjang dan bikin garuk-garuk kepala? Tentang apa? Bukan tentang kutu rambut gaes, tapi tentang demokrasi di Indonesia.

Ternyata, Fadli mengemukakan fakta kurang mengenakkan soal perkembangan politik di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dipandang jeblok oleh beberapa pihak. Fadli mengatakan, demokrasi kita itu amat sangat memalukan di era Jokowi. Bahkan lebih parah dari Timor Leste. Nah loh…

Menurut Fadli Zon, ini merupakan ironi, karena kemunduran terjadi bahkan sampai kini menjelang Pemilu serentak 2019.

Fadli menyebut, berdasarkan data The Economist Intelligence (EIU), peringkat demokrasi Indonesia 2018 berada di posisi 68, nyungsep 20 peringkat dibanding dengan 2016 yang menempati angka 48.

Nggak cuma satu sumber itu aja, Fadli juga merekam data dari Freedom House yang menyebutkan peningkatan ancaman kebebasan sipil telah medorong Indonesia turun status dari negara ‘bebas’ (free) di 2016 menjadi negara ‘bebas sebagian’ (partly free) di tahun 2018.

Kata Fadli, indikator kemunduran demokrasi ini ada hubungannya dengan keluhan masyarakat, misalnya keluhan soal persekusi terhadap ulama yang kritis maupun keluhan adanya upaya pembungkaman dan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh oposisi.

Lebih dari itu, Fadli juga menilai demokrasi Indonesia juga dinodai praktik manajemen pemilu yang amburadul, terutama terkait buruknya administrasi kependudukan yang sangat mempengaruhi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2019.

Menurut politisi Gerindra ini, di 2018 ada banyak pelanggaran administrasi kependudukan. Mulai dari ditemukannya jual beli blangko e-KTP, tercecernya ribuan e-KTP di Bogor dan Jakarta, serta adanya isu 31 juta pemilih yang belum masuk dalam DPT. Ini menurutnya, sangat mengancam kredibilitas pelaksanaan Pemilu 2019.

Hmm, tapi mohon maaf, selain beberapa isu yang disebutkan Bang Fadli di atas, kayaknya ada fakta juga yang terlupa deh. Tahu nggak apa yang bikin demokrasi kita tercoreng? Yakni praktik politisasi identitas yang kental.

Masa negara demokrasi milih pemimpin harus dilihat dulu agamanya apa dan dari suku apa? Dari semua itu kan faktor keahlian dan kemampuan harusnya jadi yang lebih dikedepankan bukan? Hanya sekadar mengingatkan. Siapa tahu hal ini yang sebenarnya menjadi faktor terbesar jebloknya nilai demokrasi negera kita sekarang. Hehehe. (E36)