Strategi politik Jokowi mirip dengan strategi perang “loncat katak” Amerika Serikat di Perang Dunia II
PinterPolitik.com
[dropcap]B[/dropcap]eberapa waktu lalu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai Pilpres 2019 merupakan Pilpres terberat untuk Prabowo Subianto dibandingkan tahun 2009 dan 2014. Hal itu dikarenakan koalisi pendukung merasakan Prabowo “dikepung” dari berbagai lini.
Mendengar keluhan tersebut, kubu petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku heran. Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Irma Chaniago, justru merasa Jokowi-lah yang saat ini dikepung oleh kubu Prabowo. Tiga di antara kepungan itu adalah dikepung oleh hoaks, dikepung fitnah dan juga dikepung demo berjilid-jilid.
Terkait hal tersebut, Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno menilai kubu Prabowo sedang memainkan strategi The Politics of Victimhood atau politik korban. Seolah-olah, Prabowo telah menjadi korban dari otoritas dan kesewenang-wenangan. Tujuannya tak lain adalah untuk mencari simpati publik.
Namun, jika diperhatikan secara seksama kubu Jokowi seperti menelan ludah sendiri. Justru mereka memposisikan Jokowi sebagai korban dari politik hoaks dan demo berjilid-jilid.
Hendrawan Supratikno sendiri pernah mengatakan bahwa pada Pilpres kali ini Jokowi sudah lebih siap dan matang dibandingkan dengan tahun 2014. Bukankah pendapat ini sejalan dengan pendapat kubu Prabowo bahwa pada Pilpres kali ini mereka merasa seperti dikepung?
Mungkin saja kepungan itu bermakna, bahwa Prabowo merasa “kalah sebelum perang” dengan melihat peningkatan kekuatan politik Jokowi dari 2014 ke Pilpres 2019. Benarkah begitu?
Jokowi Sudah Lebih Kuat
Menjadi Wali Kota Solo pada tahun 2005 adalah kali pertama Jokowi terjun di dunia politik Indonesia. Dalam buku memoar “Jokowi Memimpin Kota Menyentuh Jakarta” karya Alberthiene Endah, Jokowi mengakui tak pernah menempatkan politik dalam target hidupnya. Namun, takdir berkata lain, pengusaha mebel itu sukses meniti karir dari Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga akhirnya ke Istana Negara.
Ketika masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta, popularitas Jokowi meningkat drastis. Ia mampu menggeser nama-nama politisi tua seperti Wiranto dan Aburizal Bakrie, hingga berhasil membuat Megawati Soekarnoputri mengalah untuk tidak maju pada kontestasi Pilpres 2014.
Karir politik Jokowi terbilang cepat dibandingkan politisi pada umumnya. Pada tahun 2004, Jokowi belum dikenal oleh publik secara luas. Tetapi sepuluh tahun kemudian, ia tampil di hadapan publik sebagai penantang Prabowo Subianto pada Pilpres 2014. Pengalaman minim Jokowi membuat ia seperti tak siap ketika masuk dalam arena politik nasional.
Pada tulisan di The Wall Street Journal, Jeffrey Winters pernah mengatakan bahwa Jokowi adalah presiden terlemah di Indonesia setelah Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Menurut Winters, kesalahan utama Jokowi adalah karena bergerak terlalu cepat dari seorang wali kota kecil menjadi pemimpin negara besar seperti Indonesia.
Jeffrey Winters pernah mengatakan bahwa Jokowi adalah presiden terlemah di Indonesia setelah Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Share on XJeffrey Winters seperti ingin mengatakan bahwa Jokowi datang ke arena politik nasional dengan “tangan kosong”. Bukan tak mungkin hal itu pula yang membuat Jokowi terkesan kaget ketika dihantam dengan sejumlah isu pada Pilpres 2014.
Jika ditelusuri, Jokowi pernah dituduh sebagai keturunan Tionghoa, bagian dari Partai Komunis Indonesia, sampai dituduh anti-Islam. Belum lagi pada Pilpres 2014, sebagian besar partai Islam tidak memihak Jokowi, maka isu anti-Islam itu pun semakin mudah ditujukan kepadanya.
Hal ini berbeda dengan Prabowo yang pada Pilpres 2014 didukung oleh sebagian besar partai Islam seperti PAN, PKS, PPP dan PBB. Saat itu, Prabowo tak mungkin bisa diserang dengan menggunakan politik identitas.
Apalagi, Prabowo juga didukung oleh dua konglomerat besar pemilik media seperti politisi senior Golkar Aburizal Bakrie dengan Viva Group yang memiliki TV One dan ANTV, hingga Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dengan kerajaan media MNC Group-nya, Koran Sindo dan Okezone. Dukungan pemilik media itu terbukti efektif. Riset dari Remotivi menyebutkan bahwa Jokowi adalah tokoh yang paling banyak diberitakan secara negatif oleh TV One.
Dengan melihat amunisi Prabowo pada Pilpres 2014, mungkin tepat untuk mengatakan kalau Jokowi saat itu terkepung. Namun, kepungan itu seperti sudah tak berlaku pada hari ini. Mengingat, status Jokowi saat ini adalah seorang petahana. Jokowi bukan lagi pemain baru dalam dunia politik.
Tom Power dari Australian National University (ANU) dalam tulisan di New Mandala menyatakan kalau Jokowi telah memanfaatkan instrumen negara untuk kepentingan Pilpres 2019. Menurutnya, Jokowi telah mempolitisasi lembaga hukum sampai instansi militer demi memenuhi tujuan-tujuan politiknya.
Manuver politik Jokowi terbilang efektif. Kurang dari lima tahun, Jokowi berhasil “mencaplok” kekuatan Prabowo sehingga sang jenderal kini seperti semakin tidak bergigi. Tercatat, partai-partai oposisi di tahun 2014 kini mulai merapat ke kubu Jokowi. Sebut saja Golkar, PPP dan Perindo.
Dengan merapatnya Golkar dan Perindo, tentu saja hal itu bisa membuat media seperti TV One dan MNC Group bisa memberikan citra positif lebih besar pada Jokowi. Belum lagi Jokowi berhasil menggandeng Erick Tohir.
Malam ini, saya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar menerima kunjungan silaturahmi Tim Kampanye Nasional @jokowi – KH Ma'ruf Amin yang dipimpin langsung Ketua TKN @erickthohir . Rombongan yang hadir terdiri dari seluruh Sekjen Partai Pendukung (atau yang mewakili). pic.twitter.com/VORqmicJXc
— Aburizal Bakrie (@aburizalbakrie) October 8, 2018
Selain bisa merangkul kaum milenials dan menjadi tokoh kunci di Viva Group bersama keluarga Bakrie, Erick juga merupakan pemilik Mahaka Group, media yang di bawahnya bernaung koran Republika – selama ini disebut-sebut sebagai media yang cukup lantang mengkritik Jokowi.
Selain itu, Jokowi pun berhasil merebut barisan Nahdlatul Ulama (NU) dengan mengangkat KH Ma’ruf Amin – tokoh sentral dalam ormas tersebut – sebagai cawapres untuk Pilpres 2019. Beberapa pihak menilai, langkah itu dilakukan oleh Jokowi untuk menghindari serangan politik identitas terhadap dirinya.
Berdasarkan data-data di atas, anggapan kalau saat ini Prabowo sedang terkepung bisa saja benar. Hal itu dikarenakan Jokowi seperti berhasil menguasai pos-pos kekuatan Prabowo dengan merangkul para pendukung lawannya itu untuk berbalik mendukung dirinya.
Terlihat bagaimana seorang Jokowi di Pilpres kali ini bukanlah Jokowi pada Pilpres 2014. Ia sudah semakin siap dan matang untuk menghadapi Prabowo. Dalam konteks pembalikan dukungan dan pengepungan itu, Jokowi seperti memainkan politik “loncat katak”. Lantas, apakah politik “loncat katak” itu?
“Politik Loncat Katak” AS Inspirasi Jokowi?
Loncat katak adalah strategi perang yang digunakan ole Amerika Serikat (AS) dalam menghadapi Jepang pada pertempuran di Pasifik. Dalam bahasa Inggris, strategi perang loncat katak ini dikenal dengan istilah Island Hopping atau Leapfrogging. Dengan strategi loncat katak, AS berhasil memaksa Jepang menyerah pada Perang Dunia II.
Menurut Harold C. Hutchison dalam tulisannya di We Are The Mighty, AS memiliki masalah besar dalam pertempuran di Pasifik karena samudera tersebut sangatlah besar. Sementara itu, pulau-pulau kecil yang strategis di Pasifik telah dikuasai oleh Jepang.
Atas dasar itulah, AS tidak ingin bunuh diri dengan datang ke daratan Jepang secara langsung. Hal itu dikarenakan Jepang telah membangun pangkalan militer di pulau-pulau strategis di Pasifik tersebut. Bukan tak mungkin, ketika AS masuk ke daratan Jepang, pasukan AS akan dihantam habis dari berbagai lini.
Maka Island Hopping ini dipilih sebagai strategi alternatif untuk mengalahkan Jepang. Dengan strategi loncat katak tersebut, AS berusaha merebut pangkalan militer Jepang di pulau-pulau Pasifik sehingga posisi pasukan AS semakin dekat dengan Jepang daratan.
Dalam menguasai pulau-pulau tersebut, AS melancarkan serangan dari laut dan udara. Dari laut, AS berhasil menghancurkan kapal pengangkut logistik dan kapal-kapal induk Jepang.
Sementara dalam merebut Pulau Mariana misalnya, armada udara AS berhasil memenangi duel udara dengan armada Jepang. Tercatat AS berhasil mengancurkan 250 pesawat tempur Jepang dan hanya kehilangan 29 pesawat.
Pulau Mariana sangatlah penting. Dari Mariana-lah misi penguasan pulau-pulau lainnya mulai terbuka. Perlahan tapi pasti, pasukan AS semakin mendekati Jepang daratan melalui pulau-pulau tersebut.
Itulah mengapa strategi AS familiar dengan sebutan “loncat katak” karena pola pergerakan AS dalam menghantam Jepang itu dilakukan bertahap dari pulau ke pulau. Mereka seperti sedang melompat dari pulau paling Selatan seperti di pulau Solomon, Marshall dan New Guinea, hingga ke pulau di Utara seperti Okinawa dan Saipan.
Maka ketika pasukan AS semakin dekat, AS pun memaksa Jepang untuk menyerah dengan menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang pun menyerah.
Sekilas, strategi loncat katak ala Amerika tersebut seperti digunakan oleh Jokowi dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Sama seperti AS, di awal-awal pertempuran, Jokowi merasa kewalahan menghadapi lawan berpengalaman di lautan luas bernama “politik”.
Atas dasar hal itu, Jokowi pun tak ingin bunuh diri dengan melakukan serangan secara langsung kepada Prabowo. Ia seperti sadar, Prabowo saat itu sangatlah kuat. Jokowi pun berusaha menaklukan Prabowo dengan cara menguasai pos-pos kekuatan Prabowo satu per-satu.
Mulai dari partai, media, konglomerat hingga tokoh-tokoh politik pendukung Prabowo di tahun 2014 kini berhasil dikuasai oleh Jokowi. Jokowi sama seperti AS, berusaha menguasai satu-persatu pulau milik lawan dan menggunakan pulau-pulau itu untuk melakukan serangan balik.
Pada titik inilah bisa dikatakan bahwa Prabowo benar-benar terkepung pada Pilpres 2019. Kepungan itu dikarenakan “pulau-pulau” milik Prabowo pada tahun 2014 kini berhasil dikuasai satu per-satu oleh Jokowi, sehingga wajar jika kubu Prabowo merasa semakin terkepung dan terpojok dari berbagai lini.
Dengan demikian, penting bagi Prabowo untuk membendung strategi “loncat katak” ala Jokowi ini. Jika tak ada perubahan manuver politik, bukan tak mungkin Prabowo akan bernasib sama dengan Jepang pada pertempuran di Pasifik. Seperti Jepang, Prabowo pun mungkin akan dikalahkan secara telak oleh Jokowi.
Mungkin kubu Prabowo perlu berpikir bahwa ada alasan mengapa Jokowi sangat menyukai katak dan kecebong. Sebab, bukan tidak mungkin itulah strategi politik yang sedang digunakannya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (D38)
