Indonesia ancam Australia atas rencana pemindahan kedubes Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem.
PinterPolitik.com
[dropcap]J[/dropcap]okowi dan Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison baru saja menggelar pertemuan bilateral di Indonesia beberapa bulan lalu. Pertemuan itu menghasilkan kesekapatan bahwa Indonesia dan Australia akan menjalin kerjasama di bidang perdagangan. Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) disebut-sebut akan menjadi akhir dari “panas-dingin” hubungan Indonesia dengan Australia selama ini.
Akan tetapi, hubungan antara Indonesia dan Australia saat ini berpotensi kembali terganggu setelah PM Australia Scott Morrison berencana memindahkan kedutaan besar Australia di Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem. Indonesia sebagai salah satu negara pendukung kemerdekaan Palestina tentu saja bereaksi keras menanggapi hal tersebut.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi langsung memanggil Dubes Australia di Jakarta dan menyatakan kekecewaan Indonesia terhadap statement Scott Morrison tersebut.
This afternoon (16/10) I summoned the Ambassador of Australia in Jakarta and conveyed Indonesia’s strong concern as well as questions the merit of Australia’s announcement on the issue of Palestine. pic.twitter.com/rJd6OVC3Tl
— Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (@Menlu_RI) October 16, 2018
Tak tanggung-tanggung, menurut sebuah tulisan di media Australia, ABC pemerintah Indonesia bahkan berencana menangguhkan kesepakatan perdagangan Indonesia-Australia dalam IA-CEPA akibat wacana ini.
Langkah Jokowi terbilang berani dan sejalan dengan dukungan Indonesia terhadap Palestina selama ini. Beberapa pihak menilai pada tahun politik seperti ini, Jokowi bisa diuntungkan karena keberanian tersebut. Benarkah begitu?
Ada Apa Dengan Australia?
Ketika Donald Trump memindahkan kedubes Amerika Serikat (AS) ke Yerusalem, beberapa negara langsung bereaksi keras. Pasalnya, pemindahan kedubes dianggap sekaligus menunjukkan dukungan terhadap posisi Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah mundur untuk perdamaian Israel-Palestina karena Yerusalem masih menjadi wilayah yang dipersengketakan.
Manuver politik Trump itu pun kalah dengan hasil pemungutan suara di sidang darurat Majelis Umum PBB. Saat itu, sebanyak 128 negara menentang langkah AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Australia yang pada saat itu masih dipimpin oleh Malcolm Turnbull memilih abstain pada pemungutan suara di PBB. Australia tak menentang, tapi tak juga memberi dukungan. Meskipun demikian, beberapa kali Turnbull terindikasi telah membela kepentingan Israel, seperti mengkritik resolusi “satu-sisi” dari PBB dan menentang pembangunan pemukiman Palestina di tanah Israel.
Malcolm Turnbull adalah politisi dari partai Liberal Australia, sama dengan PM Australia sekarang, Scott Morrison. Maka bisa saja, rencana Morrison untuk memindahkan kedubes Australia ke Yerusalem memang merupakan cerminan dari sikap politik partai Liberal terhadap permasalahan Israel-Palestina selama ini.
Apalagi saat ini Scott Morrison baru saja mengeluarkan pernyataan adanya kemungkinan pemindahan kedubes dari Tel Aviv ke Yerusalem. Berbeda dengan Morrison, ketika memimpin Turnbull tak pernah melakukan itu karena sangat mempertimbangkan kepentingan nasional Australia, katakanlah dalam hubungan dengan Indonesia dan negara-negara Timur Tengah yang menjadi pendukung Palestina. Lalu, mengapa Morrison “nekat” melakukan hal tersebut?
Tulisan di The Guardian menyebut Scott Morison terindikasi menggunakan isu pemindahan kedubes ke Yerusalem untuk kepentingan Pemilu di Australia. Pada Pemilu tersebut, Partai Liberal mengincar kemenangan di Wentworth, sebuah wilayah dengan komunitas besar Yahudi. Sebelumnya, Partai Liberal sudah lebih dulu mengangkat mantan Dubes Australia untuk Israel, Dave Sharma untuk merebut pemilih Yahudi dan bertarung di wilayah tersebut.
Namun, tingkat kecemasan pemerintah Partai Liberal terhadap pemilihan di Wentworth telah meningkat. Maka tak heran ketika rencana Morrison untuk memindahkan kedubes Australia ke Yerusalem dianggap sebagai strategi politik partai Liberal untuk mendapatkan suara pemilih dari komunitas Yahudi di wilayah tersebut.
Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi told Senator Payne that our embassy move would "slap Indonesia's face on the Palestine issue".@theage @smh #auspol pic.twitter.com/j8Z4j45QZh
— MattGolding Cartoons (@GoldingCartoons) October 17, 2018
Langkah Morrison terbilang konyol. Pemimpin oposisi Australia dari partai Buruh, Penny Wong, mengatakan Morrison siap untuk mengatakan apa pun jika dia berpikir itu akan memenangkannya, bahkan dengan mengorbankan kepentingan nasional Australia.
Pendapat itu bisa saja benar. Pasalnya, ketika Morrison berencana memindahkan kedubes ke Yerusalem, ia langsung mendapatkan protes dari dalam dan luar negeri Australia. Sejauh ini, 13 kedutaan Timur Tengah dan Afrika Utara di Australia telah mengutuk sinyal Scott Morrison bahwa kedutaan Australia dapat dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Sementara itu, Indonesia telah mengutuk keras rencana tersebut dengan memanggil dubes Australia di Jakarta. Bahkan Indonesia memberi sinyal akan membatalkan kesepakatan dagang bilateral yang baru saja mulai dibangun oleh kedua negara. Tak heran beberapa pihak di Australia menyayangkan hal itu sebab Indonesia adalah negara tetangga yang posisinya cukup penting bagi Australia.
Apalagi, selama ini pemerintah Australia merasakan kesulitan ketika ingin memperluas perdagangan dengan Indonesia. Jika pemerintah Australia masih kukuh untuk memindahkan kedubesnya ke Yerusalem, bukan tak mungkin hubungan yang dingin antara Indonesia dengan Australia akan kembali seperti sediakala. Artinya, keretakan itu akan berdampak pada pembatalan kerjasama perdagangan antara kedua negara.
Keretakan hubungan bilateral itu rentan terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan luar negeri antara Australia dengan Indonesia. Jika keadaan sudah begini, masihkah Morrison berani memindahkan kedubes Australia ke Yerusalem?
Panggung Untuk Jokowi
Sama seperti Morrison di Australia, Jokowi pun sedang menghadapi pertarungan politik di Indonesia. Reporter ABC, Tom Iggulden menyebut suara kaum agama Indonesia dalam Pemilu 2019 menjadi sangat penting untuk Jokowi. Maka bisa saja, tindakan Scott Morrison dalam memanaskan isu Israel-Palestina dapat menjadi momentum bagi Jokowi untuk unjuk gigi.
Pasca Pilkada DKI Jakarta 2017, Jokowi bersikap cukup tegas ke organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau kelompok Islam konservatif lainnya. Tetapi, sikap politik itu justru dipelintir sebagai sikap anti-Islam. Isu anti-Islam ini menjadi warna utama kampanye politik melawan Jokowi.
Dalam konteks tersebut, isu Palestina pun selalu punya warna politik dan pertalian, terutama dengan politik identitas di Indonesia. Ada kedekatan religiusitas dan kultural antara Indonesia dengan Palestina yang membuat isu negara tersebut dan persaudaraan umat Islam selalu beririsan, bahkan berdampak secara elektoral.
Artinya, jika Jokowi tidak menunjukkan sikap, katakanlah dalam menanggapi wacana yang dikemukakan Scott Morrison, bukan tidak mungkin ia malah akan dicap anti-Islam karena tidak menunjukkan solidaritas sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini tentu akan berbahaya bagi ambisinya untuk maju lagi pada Pilpres 2019 mendatang.
Pada titik inilah, status Jokowi sebagai seorang petahana sangat diuntungkan, katakanlah untuk mengubah citra anti-Islam dengan memanfaatkan isu pemindahan kedubes Australia tersebut. Menurut sejarawan di American University, Allan Lichtman seorang petahana memiliki beberapa keuntungan ketika menghadapi kontestasi elektoral. Satu di antaranya adalah kontrol terhadap instrumen pemerintah.
Dalam kasus Palestina, Jokowi mungkin saja mengontrol instrumen kebijakan luar negeri pemerintah agar menguntungkan posisi politiknya. Oleh karena itulah, manuver politik Morrison terhadap isu Israel-Palestina bisa saja menjadi panggung bagi Jokowi untuk membantah kembali tuduhan anti-Islam tersebut.
Profesor sejarah dari Princeton University, Julian Zelizer dalam sebuah tulisan di CNN berpendapat bahwa terkadang kebijakan luar negeri dapat memberikan keuntungan kepada petahana. Zelizer menyoroti pengalaman Dwight Eisenhower dan Jimmy Carter di AS.
Menurut Zelizer, Eisenhower berhasil meraih kemenangan lagi untuk periode kedua karena berhasil selamat dari krisis luar negeri pada 1956. Saat itu, AS dihadapkan pada potensi krisis ekonomi jika tidak memangkas anggaran perang. Eisenhower mau tidak mau harus menghindarkan AS dari kertelibatan dalam konflik terbuka, terutama dengan bahaya perang nuklir yang menghantui.
Berkat keputusannya yang bijak, ia dianggap mampu meredakan ketegangan di Mesir terkait Terusan Suez dan mencegah respon politik berlebihan dalam aksi Uni Soviet di Hungaria.
Keberhasilan itu telah memperkuat citra Eisenhower sebagai seorang panglima kuat yang secara dingin mengeluarkan negara dari krisis. Ketika Eisenhower maju kembali ke kontestasi pemilihan, ia mampu meraih 457 suara elektoral dan 57,4 persen suara populer.
Sementara, Julian Zelizer pun mengatakan bahwa kebijakan luar negeri yang gagal dapat merugikan petahana. Hal ini misalnya terjadi pada Jimmy Carter. Pada bulan Desember 1979, Uni Soviet menyerbu Afghanistan. Invasi, yang membuat Carter terkejut. Gedung Putih tidak tahu bagaimana menangani situasi semacam ini.
Pesaing Carter, Ronald Reagan, menunjuk hal tersebut sebagai bukti bahwa Carter tidak dapat dipercaya sebagai pemimpin. Komite Nasional Partai Republik mengatakan bahwa “kebijakan kesabaran” dari Carter adalah “kebijakan kelemahan.” Jimmy Carter pun tidak mampu memenangkan Pilpres AS pada saat itu.
Jika merujuk pada pengalaman dua presiden AS itu, sudah barang tentu langkah Jokowi dalam mengultimatum Australia merupakan tindakan tepat. Jokowi mungkin saja akan bernasib seperti Eisenhower karena mampu merebut suara pemilih dengan kebijakan luar negerinya.
During his meeting with President @jokowi at Presidential Palace (15/10), Minister Malki conveyed his highest appreciation for the commitment and support of the Government and People of Indonesia for Palestine pic.twitter.com/YjuGQXsk26
— Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (@Menlu_RI) October 15, 2018
Tuduhan bahwa Jokowi anti-Islam, lemah dan tak diakui negara-negara lain pun bisa terbantahkan karena manuver politik semacam ini. Apalagi, ketika nanti Australia benar-benar membatalkan rencana pemindahan kedubes ke Yerusalem, citra bahwa Jokowi diperhitungkan dunia pun mungkin akan terbangun.
Yang menjadi pertanyaan adalah, ketika Australia tetap kukuh dengan sikapnya, beranikah Jokowi membatalkan kesepakatan dagang demi memegang kelompok pemilih muslim? Pasalnya, jika Jokowi membatalkan perjanjian tersebut, peluang Indonesia untuk membanjiri Australia dengan produk Indonesia pun akan tertutup. Belum lagi dalam kesepakatan perdagangan itu disebutkan semua produk impor Indonesia tak dibebani tarif apa pun.
Maka hubungan antara Indonesia dan Australia saat ini patut mendapat perhatian, karena apa pun langkah Jokowi nanti mungkin akan berdampak juga pada hasil Pilpres 2019. Menarik untuk ditunggu. (D38)
