Klaim kesuksesan pembangunan Papua yang dilakukan kubu Jokowi melahirkan perdebatan. Pembangunan 4.330 km jalan Trans Papua yang disebut 70 persen terjadi di era Jokowi, nyatanya sekitar 3.444 km dikerjakan oleh pemerintahan sebelumnya. “Wisata pembangunan” yang sering dilakukan Jokowi terlihat mirip dengan cara para Machiavellian mempertahankan kekuasaan.
PinterPolitik.com
“Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak madu, adalah harta harapan.”
:: Edo Kondologit, “Tanah Papua” ::
[dropcap]P[/dropcap]anas-panas suhu Pilpres 2019 membuat isu pembangunan Papua belakangan muncul lagi ke permukaan. Sentralnya isu ini makin bertambah pasca pemerintah berhasil mendapatkan 51 persen saham PT Freeport Indonesia – perusahaan yang telah lebih dari 5 dekade mengeruk berbagai mineral tambang di bumi Cendrawasih tersebut.
Peristiwa ini kemudian disebut-sebut menjadi pembalik arah percaturan politik atas daerah yang disebut “surga kecil (yang) jatuh ke bumi” oleh Edo Kondologit, seniman asal Papua. Pasalnya, dalam konteks politik Indonesia jelang Pilpres 2019 yang sudah di depan mata, dan dengan suasana kampanye yang sudah dimulai, isu akuisisi saham Freeport ini mendapatkan framing politik yang sangat ideal bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai petahana.
Yang kita bicarakan ini adalah nasionalisme ekonomi – konsep yang sangat menjual saat kampanye. Selain itu, Jokowi pun telah mengantongi dukungan dari Gubernur Papua Lukas Enembe beserta 28 bupati dan 1 wali kota yang siap memenangkan sang presiden pada Pilpres 2019.
Sementara itu, framing politik yang lebih besar tentu saja adalah klaim kesuksesan pembangunan Papua secara keseluruhan. Jokowi dalam beberapa kesempatan memang terlihat menunjukkan kesuksesan pembangunan di wilayah paling timur Indonesia ini.
Publik tentu masih ingat bagaimana aksi Jokowi mengendarai motor trail ala geng motor bersama beberapa menteri dan jajaran kabinetnya saat meninjau pembangunan jalan Trans Papua pertengahan 2017 lalu.
Aksi ini tentu saja menarik perhatian banyak orang. Beberapa pendukung Jokowi menyebut ini membuktikan bahwa sang presiden punya konsen yang besar terhadap interkonektivitas dan pembangunan ekonomi di wilayah yang masih sarat konflik bersenjata ini.
Jalan Trans Papua mendapatkan perhatian lebih di era Jokowi. Proyek jalan nasional sepanjang 4.330 km yang membentang dari Sorong ke Merauke dan sudah dikerjakan sejak era Presiden B.J. Habibie ini nyatanya menjadi show case Jokowi di Papua.
Proyek jalan ini diklaim paling dikebut di era Jokowi. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto pada awal 2017 lalu menyebut porsi pengerjaan jalan itu di era Jokowi mencapai 70 persen dari keseluruhan pencapaian pembangunannya. Tapi, apakah benar demikian?
Nyatanya, mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyebut porsi terbesar jalan Trans Papua justru dikerjakan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam 10 tahun kekuasaannya. Pigai menyebut pada 2014 lalu total jalan yang telah dibangun mencapai 3.444 km.
Sementara Jokowi hanya mengerjakan sisanya sebesar 827 km dari 11 ruas jalan yang ada. Pigai juga menyebut antara 2015-2016 pemerintah baru mengerjakan 464 km. Menurut Pigai klaim sepihak bahwa Jokowi yang paling berjasa di Papua adalah hal yang tidak tepat.
Perdebatan ini kemudian ditambah dengan beberapa sebaran tulisan di media sosial tentang jasa-jasa semua presiden atas Papua, yang punya tendensi mengkritisi klaim Jokowi sebagai “Bapak Pembangunan Papua”. Mengklaim hasil sebagai hal yang utama nyatanya adalah cara pandang kelompok Machiavellian. Lalu, apakah Jokowi layak disebut Machiavellian?
Kesuksesan Papua, Sebuah Klaim Citra?
Dalam beberapa minggu terakhir, di media sosial dan pesan berantai WhatsApp beredar sebuah tulisan yang membantah klaim Jokowi sebagai yang paling sukses membangun Papua. Sekalipun masih perlu dicek data-data aslinya, namun tulisan yang dibuat oleh Christ Wamea tersebut tentu saja mendatangkan perdebatan.
Senada dengan apa yang disampaikan oleh Pigai, Wamea juga menyebutkan angka yang sama terkait panjang jalan yang dikerjakan di era Jokowi.
Dalam tulisan itu Wamea juga menyinggung soal kebijakan BBM satu harga yang diupayakan Jokowi. Menurutnya, BBM yang dijual di SPBU telah satu harga sejak sebelum Jokowi berkuasa, kecuali di 13 kabupaten yang menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Saat Jokowi berkuasa, barulah 13 kabupaten tersebut diperintahkan untuk dibuatkan SPBU.
Selain itu, kebijakan BBM satu harga ini sempat dikritik oleh salah seorang tokoh Papua, Pastor John Djonga. Menurutnya, BBM satu harga di Papua hanya terjadi saat Jokowi berkunjung ke sana. Sementara saat Jokowi kembali ke Jakarta, harga kembali meroket seperti sediakala karena tak ada yang mengawasi di lapangan.
PinterPolitik mencoba mengonfirmasi beberapa sumber di Papua, namun hingga tulisan ini dibuat sumber-sumber tersebut masih belum memberikan jawaban data atas pertanyaan tertulis yang diajukan. Beberapa dari Lembaga Bantuan Hukum di Jayapura sedang berupaya untuk mengecek kebenaran data-data dalam tulisan Wamea di atas.
Namun, masyarakat biasa umumnya puas dengan kinerja Jokowi dan merasakan banyak perkembangan ke arah yang lebih baik. Beberapa warga di Sorong dan Manokwari memuji pendekatan Jokowi membangun daerah mereka dan menyebut saat ini akses jalan darat ke beberapa wilayah sudah mulus.
Yang jelas, pemerintah telah menanggapi pernyataan Pigai dan membenarkan hal tersebut. Artinya jika data Wimea dan Pigai sama, besar kemungkinan memang show case pembangunan Papua “dilebih-lebihkan” untuk kepentingan politik tertentu. Pada titik ini, konteks pembangunan di Papua cenderung punya tendensi “pencitraan” yang terlalu besar, katakanlah, jika dibandingkan dengan kondisi riil yang terjadi.
Jika demikian, apakah salah mengklaim Jokowi melakukan pencitraan berlebihan dalam konteks Papua ini? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak.
Foto dibwh ini adlh ruas jln trans MANOKWARI-RANSIKI-MAMEH Papua Barat. Jln ini dikerjakan scr bertahap hingga selesai diaspal & fungsional pd jaman presiden SBY. Ruas Jln ini menghubungkan kab. Manokwari, Mansel, Pegaf, Bintuni & Wondama. Pemernthn skrng hy pemeliharaan jln. pic.twitter.com/XIwW7ThNoh
— Christ Wamea (@ChristWamea) September 30, 2018
Jika yang dimaksud sebagai pencitraan itu adalah anggapan bahwa Jokowi presiden yang paling berjasa untuk Papua, maka hal ini tentu saja berlebihan dan salah. Pasalnya, semua presiden sejak B.J. Habibie telah memberikan kontribusi yang besar untuk Papua.
Jalan Trans Papua adalah proyek yang telah dikerjakan sejak Habibie. Kemudian, Gus Dur adalah presiden yang mengubah nama Irian Barat menjadi Papua dan mendirikan Universitas Negeri Papua. Sementara Megawati Soekarnoputri berjasa dalam penerbitan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus).
Adapun SBY dan Jokowi berperan dalam lahirnya program Dana Desa dan terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah ini. Dengan demikian, kampanye berlebihan bahwa pencapaian-pencapaian yang terjadi di Papua adalah kesuksesan Jokowi semata adalah salah besar. Klaim tersebut menjadi jalan bagi kubu Jokowi untuk mendapatkan dukungan elektoral di Indonesia timur yang memang kini terasa kuat terhadap sang petahana.
Walaupun demikian, mengecilkan peran Jokowi terhadap pembangunan Papua juga tidak benar. Jokowi adalah salah satu – mungkin satu-satunya – presiden yang sangat sering mengunjungi wilayah ini. Saat kampanye di 2014 saja, ia dua kali mengunjungi wilayah ini. Hingga saat ini sang presiden pun masih rutin mengunjungi Papua. Jokowi juga terlihat tidak takut mengunjungi Papua, sekalipun konflik dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih kuat terjadi.
Charla, seorang pengajar di Sorong dalam keterangannya kepada PinterPolitik menyebut di era Jokowi masyarakat Papua merasakan dampak yang positif terutama dalam hal akses jalan yang menjadi lebih bagus dan mulus. Ia juga menyebut banyak dampak positif percepatan kinerja di lapangan.
Hal serupa juga dibenarkan oleh Eston, mahasiswa asal Papua yang mengapresiasi kerja Jokowi membangun wilayah timur ini.
Jokowi, Machiavellian?
Dalam segala “kegilaannya”, pemikiran Nicolo Machiavelli masih dianggap relevan untuk diterapkan, apalagi dalam konteks politik saat ini. Faktanya, aksi Jokowi di Papua membenarkan gagasan Machiavelli bahwa the end justifies the means – akhir menghalalkan segala cara.
Konsep ini tentu punya pemaknaan harfiah yang agak ekstrem, namun bisa juga disederhanakan bahwasanya seorang pemimpin dijustifikasi oleh hasil atau apa yang ia capai. Ketika mampu memamerkan hasil yang ia raih, maka seringkali hal itulah yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya kepemimpinannya dan layak atau tidaknya ia dipilih lagi.
Namun, sisi negatifnya adalah seringkali untuk mencapai hasil tersebut, seseorang menyingkirkan moral dari hadapannya. Machiavelli sendiri dikenal karena menganjurkan penyingkiran moral dari politik. Apakah itu berarti klaim kesuksesan pembangunan Papua adalah proses penyingkiran moral tersebut?
Tentu saja, apalagi jika mengatakan bahwa Jokowi lebih sukses membangun Papua dibanding presiden sebelumnya. Klaim kesuksesan yang tidak sesuai fakta tentu saja mengecilkan peran presiden-presiden terdahulu. Pada titik ini, tentu saja ada sisi moral terhadap kinerja para pendahulu yang dikorbankan.
Walaupun demikian, agaknya bukan Jokowi yang membuat konteks klaim ini bernuansa Machiavellian. Apalagi, patron kekuasaan, pendukung, juga buzzer-buzzer di sekitar sang presiden juga ikut berperan membentuk kebijakannya yang seringkali tidak keluar dari personal Jokowi.
Faktanya, dalam konteks Papua, Profesor Stephen Hill dari University of Wollongong, Australia menyebut Jokowi punya pendekatan yang berbeda dan positif ketika melihat konflik di Papua dan penyelesaian persoalannya.
Kunjungan-kunjungannya yang sering, konsennya terhadap pembangunan di wilayah ini dan bagaimana ia menyentuh lapisan masyarakat di sana adalah cara-cara sang presiden mencoba menyelesaikan persoalan di Papua.
Jokowi adalah presiden yang menghapus pelarangan peliputan wartawan asing di Papua – sekalipun hal ini kemudian juga berbuntut pada sorotan-sorotan berikutnya saat pelanggaran HAM, isu referendum dan kemiskinan pada akhirnya terekspos ke dunia internasional.
Hill menyebut masalah utama yang dihadapi oleh Jokowi terkait Papua adalah intervensi lingkaran kekuasaannya dalam kebijakannya. Ada terlalu banyak pihak yang berkepentingan di isu Papua ini.
Dengan demikian, boleh jadi klaim kesuksesan pembangunan Papua sangat mungkin adalah “kerjaan” buzzer, pendukung, atau elite-elite di lingkaran kekuasaan Jokowi. Apalagi ada informasi yang menyebut bahwa Jokowi secara personal mengakui kesuksesan Papua adalah sumbangsih pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, namun pihak-pihak di sekitarnyalah yang terlalu berlebihan menggunakan isu ini untuk kepentingan politik dan kampanye.
Apa pun itu, cara Jokowi meng-show case hasil-hasil pembangunan di Papua – terakhir adalah Jembatan Holtekamp yang belum selesai dikerjakan – merupakan salah satu sikap politik Machiavellian dalam mengeksploitasi hasil.
Apakah positif? Semuanya tergantung dari bagaimana masyarakat Papua yang merasakannya. Wamea dan Pigai adalah sedikit dari bagian tokoh asal Papua yang terlibat dalam pembentukan opini publik.
Namun, kepuasan mama-mama di pasar yang kini lebih nyaman berdagang, atau warga di pedalaman yang kini lebih merasa tersentuh pemerintah adalah hal yang tidak sederhana. Itu juga yang menjadi nilai lebih Jokowi dibanding pemimpin lain, terutama pendekatannya yang sering berkunjung ke wilayah ini.
Pada akhirnya apakah pemberian nama “Jokowi” pada anak berbaju kuning-hijau yang digendong sang presiden dalam foto di awal tulisan ini adalah gambaran kepuasan kinerja ataukah sekedar pencitraan, hanya bilik suara di 2019 nanti yang akan membuktikan. Anjing menggonggong, khafilah berlalu, mari tetap bernyanyi: “Hitam putih, keriting lurus, kami Papua!” (S13)
