HomePolitik & FigureProtes Atas Kebijakan Imigran Trump

Protes Atas Kebijakan Imigran Trump

Perintah Trump, yang langsung dijalankan aparat keamanan, memicu aksi protes di berbagai bandara utama AS. Di bandara JFK, New York, sekitar 2.000 orang melakukan unjuk rasa menuntut agar para pengungsi yang tertahan diizinkan masuk ke wilayah AS.


pinterpolitik.com  Senin, 30 Januari 2017.

JAKARTA Berbagai kalangan masyarakat Amerika Serikat melancarkan protes atas kebijakan tentang imigran dari Presiden Donald Trump, Sabtu dan Minggu (28-29/1/2017). Mereka meminta, antara lain, korban kebijakan itu, sejumlah penduduk yang tertahan di bandara, diperbolehkan memasuki AS.

Terkait itu, seorang Hakim Federal Amerika Serikat menangguhkan sebagian perintah Donald Trump, yang melarang masuk para imigran. Hakim Ann Donnelly juga memerintahkan aparat keamanan menghentikan pendeportasian para pengungsi atau penumpang pesawat yang tertahan di berbagai bandara AS.

“Kemenangan!” Begitu cuitan Persatuan Kemerdekaan Sipil Amerika (ACLU) yang menggugat pemerintah seusai mendengar keputusan hakim itu, Sabtu (28/1).

Menurut Hakim Donnelly, yang diangkat pada masa pemerintahan Barack Obama, mengirim pulang orang-orang itu kembali ke negara mereka hanya akan mengakibatkan masalah yang lebih besar.

Sebelumnya, Trump meneken Perintah Eksekutif yang menunda kedatangan para pengungsi setidaknya selama 120 hari. Trump juga memerintahkan penolakan visa bagi warga dari tujuh negara selama tiga bulan ke depan. Ketujuh negara itu, Irak, Iran, Suriah, Sudan, Yaman, Libya, dan Somalia.


Protes di Bandara
Perintah Trump, yang langsung dijalankan aparat keamanan, memicu aksi protes di berbagai bandara utama AS. Di bandara JFK, New York, sekitar 2.000 orang melakukan unjuk rasa menuntut agar para pengungsi yang tertahan diizinkan masuk ke wilayah AS.

Para pengemudi Taxi New York berunjuk rasa di bandara JFK, menolak kebijakan tersebut, Minggu. Mereka mengumumkan tidak akan mengambil penumpang di bandara JFK sebagai bagian dari aksi protesnya.

Penyelenggara Academy Awards merasa sangat terganggu dengan kebijakan imigran Trump. The Academy merayakan prestasi di bidang perfilman, yang berusaha menerobos batasan dan menjangkau penonton di seluruh dunia, tanpa memandang kebangsaan, etnik, ataupun agama. Demikian pernyataan The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), Sabtu.

Akibat kebijakan Trump, sutradara Iran Asghar Farhadi tidak bisa menghadiri malam puncak Academy Awards, 26 Februari, mendatang. Padahal filmnya, “The Salesman”, merupakan salah satu nominasi film berbahasa asing terbaik.

Menurut AMPAS, sebagai penyokong insan film dan hak asasi manusia di seluruh dunia, pihaknya sangat terganggu karena Asghar Farhadi, sutradara film pemenang Oscar dari Iran ”A Separation” dan kru serta bintang film “The Salesman” terancam tidak bisa masuk AS.

Sebelumnya, para pesohor Hollywood mengecam perintah eksekutif Presiden Trump. Melalui akun media sosial masing-masing, artis Miley Cyrus, Michael Moore, George Takei, dan Jessica Chastain, melontarkan protes.

Bos-bos perusahaan teknologi AS yang bermarkas di Silicon Valley, seperti diberitakan media, juga mengecam kebijakan itu melalui akun media sosial resmi dan pernyataan resmi.

Mereka melontarkan komentar dengan intonasi bervariasi. Komentar yang cenderung moderat dan lembut dilontarkan bos Apple, Facebook, Google, Twitter, dan Tesla.

CEO Apple, Tim Cook, mengatakan, perusahaannya tidak mendukung kebijakan imigran Trump dan telah melayangkan protes. CEO Facebook Mark Zuckerberg mengatakan, dirinya khawatir dengan kebijakan tersebut.

Microsoft, melalui juru bicaranya, mengungkapkan kekhawatiran terhadap kondisi pegawai mereka yang berasal dari negara dalam daftar penolakan visa. Namun, dia mengatakan saat ini seluruh pegawai sudah di AS dan perusahaan menyediakan bantuan hukum untuk mereka.

CEO Google Sundar Pichai, dalam memo, yang diperoleh Bloomberg, menyatakan, dia merasa sakit melihat konsekuensi aturan yang menimpa kawan-kawan imigran sesama pegawai Google. CEO Tesla Elon Musk pun termasuk orang yang menentang aturan tersebut.

Salah satu pendiri Google, Sergey Brin, bergabung dengan pendemo di bandara San Francisco, Sabtu (28/1) malam waktu setempat. Kehadiran Brin di tengah massa pendemo sebagai pribadi, bukan mewakili perusahaan. Kepada situs Forbes, Brin mengatakan, berada di demo karena dia juga imigran/pengungsi.

Laporan lain menyebutkan, Sabtu (28/1) pukul 15.00 waktu Kairo, petugas bandara Kairo menahan keberangkatan tujuh warga negara AS menuju bandara JFK. Ketujuh warga tersebut adalah imigran. Enam orang berasal dari Irak dan satu dari Yaman. Mereka dicegah untuk naik penerbangan Egypt Air menuju New York.

Pejabat yang tidak bersedia namanya disebutkan, mengatakan, ketujuh imigran tersebut didampingi oleh petugas PBB urusan pengungsi, tapi tetap saja dilarang masuk ke pesawat. Petugas bandara Kairo terlebih dahulu menghubungi petugas di bandara JFK di New York mengenai pencegahan tersebut.


Imbauan Kemenlu RI

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengeluarkan imbauan untuk warga negara Indonesia di AS setelah pada 25 Januari 2017, Presiden Donald Trump menandatangani Executive Order mengenai Border Security and Immigration Enforcement Improvement.

Salah satu komponen penting dalam Executive Order tersebut adalah kebijakan penangkapan dan pendeportasian imigran gelap yang pada pemerintahan sebelumnya dilindungi dengan adanya Sanctuary Policies di beberapa kota dan negara, kata Dirjen Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal, dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Kemenlu mengimbau semua WNI yang bermukim di AS untuk tenang dan terus mencermati lingkungan sekitar. Diimbau pula semua WNI untuk tetap menghormati hukum setempat dan ikut menjaga ketertiban umum di lingkungan masing-masing.

“Untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi, diharapkan WNI memahami hak-haknya dalam berbagai situasi,” ucapnya.

Iqbal memastikan semua perwakilan RI secara proaktif akan memberikan pelayanan dan menjangkau seluas mungkin WNI yang ada di AS. Pemerintah Indonesia melalui perwakilan RI di seluruh AS juga terus mengamati perkembangan dan akan mengantisipasi dampak yang mungkin timbul bagi WNI.

Hotline juga dibuka 24 jam di KJRI Chicago, KJRI Houstan, KJRI Los Angeles, KJRI New York dan KJRI San Fransisco.

(Kps/dtk/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Segitiga Besi Megawati

Relasi Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri kini memasuki babak baru menyusul wacana pertemuan dua tokoh tersebut.

Prabowo & Hybrid Meritocracy Letnan-Mayor

Promosi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I di rotasi perdana jenderal angkatan bersenjata era Presiden Prabowo Subianto kiranya mengindikasikan pendekatan baru dalam relasi kekuasaan dan militer serta dinamika yang mengiringinya, termasuk aspek politik. Mengapa demikian?

The Real Influence of Didit Hediprasetyo?

Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, memiliki influence tersendiri dalam dinamika politik. Mengapa Didit bisa memiliki peran penting?

Keok Pilkada, PKS Harus Waspada? 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang paling tidak diuntungkan usai Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Mungkinkah hal ini jadi bahaya bagi PKS dalam waktu mendatang?

Prabowo and The Nation of Conglomerates

Dengarkan artikel ini: Sugianto Kusuma atau Aguan kini jadi salah satu sosok konglomerat yang disorot, utamanya pasca Menteri Tata Ruang dan Agraria Nusron Wahid mengungkapkan...

Megawati and The Queen’s Gambit

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mungkin akan dielu-elukan karena dinilai brilian dengan menunjuk Pramono Anung sebagai calon gubernur dibandingkan opsi Ahok atau Anies Baswedan, sekaligus mengalahkan endorse Joko Widodo di Jakarta. Namun, probabilitas deal tertentu di belakangnya turut mengemuka sehingga Megawati dan PDIP bisa menang mudah. Benarkah demikian?

Gibran Wants to Break Free?

Di tengah dinamika politik pasca-Pilkada 2024, seorang wapres disebut ingin punya “kebebasan”. Mengapa Gibran Rakabuming wants to break free?

Ada Operasi Intelijen Kekacauan Korea Selatan? 

Polemik politik Korea Selatan (Korsel) yang menyeret Presiden Yoon Suk Yeol jadi perhatian dunia. Mungkinkah ada peran operasi intelijen dalam kekacauan kemarin? 

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...