Siap pasang badan membela Presiden Jokowi, apakah loyalitas Moeldoko bisa diandalkan?
PinterPolitik.com
[dropcap]D[/dropcap]emi membela diri dan menjaga martabat, Moeldoko tak sungkan membanting jam tangan mewahnya yang disinyalir seharga Rp. 1 Miliar, di depan para awak media. Kejadian yang berlangsung tahun 2014 tersebut, menunjukkan bagaimana murkanya Moeldoko kala dikaitkan dengan desas-desus kemewahan dirinya.
‘Gosip’ dari media Singapura itu, disebut Moeldoko tak benar. Ia juga melanjutkan bahwa jam tangannya adalah tiruan seharga Rp. 4,7 juta. Jam tangan bermerk Richard Millie yang dipakainya, boleh jadi sama dengan kepunyaan Setya Novanto. Tetapi Moeldoko saat itu berani menjamin, bahwa jam tangan yang dianggap mahal oleh media Singapura tersebut, adalah tiruan saja.
Langkah dramatis yang dilakukannya untuk membela diri dan menunjukkan bukti, terlihat lagi saat ia berkata akan pasang badan untuk Jokowi. Hal tersebut diucapkannya pada Rabu, 25 April lalu, dalam kesempatan Orasi Ilmiah di Kompleks Istana Kepresidenan.
Moeldoko meminta agar semua pihak memberi kesempatan kepada Presiden Jokowi untuk fokus menyelesaikan tugas-tugasnya. Siapa yang mau masa tugas – yang tersisa sekitar satu setengah tahun lagi itu – terganggu oleh hal-hal yang dianggap tidak substansial? Maka tak heran kalau peraih penghargaan tertinggi militer Adhi Mahakarya tersebut, membela Jokowi.
Walau Moeldoko baru menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Januari lalu, ia sudah melancarkan banyak respon untuk membela Presiden Jokowi. Mulai dari membuktikan kepada Ketua BEM UI akan kemajuan yang dilakukan Jokowi, memerangi hoax, meluruskan rumor akan keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Tiongkok, hingga meluruskan soal hutang yang dianggap oleh masyarakat makin membesar nilainya.
‘Pembelaan’ yang dikeluarkan oleh Moeldoko, memang berkaitan dengan jabatan yang diembannya sekarang, yakni KSP. Tetapi di luar perannya itu, dari permukaan, Moeldoko menunjukkan prototipe seorang loyalis.
Berdasarkan penjelasan Marry P. Nichols, akademisi dari Wesleyan University, loyalis sendiri memiliki arti sebagai pendukung setia. Sementara bila ditarik maknanya secara politik, sikap loyalis ini berkaitan dengan figur, lembaga, atau bahkan partai politik tertentu. Menilik dari arti yang ‘sederhana’, Moeldoko bisa saja dikatakan sebagai loyalis Presiden Jokowi.
Tetapi bila melihat bagaimana Sokrates mencontohkan bentuk loyalismenya, apa yang diartikan oleh Nichols atau bahkan apa yang dilakukan oleh Moeldoko tidaklah memiliki arti mendalam. Menurut Sokrates, loyalisme secara politik tak lagi mengambil kata-kata, namun sebuah tindakan, berupa pengabdian penuh pada peraturan, sekalipun tak setuju pada peraturan tersebut.
Sokrates tak main-main dengan pengertian tersebut, ia mempraktekkannya sendiri dengan menolak bantuan agar bisa keluar dari penjara saat ada kesempatan. Ia loyal terhadap negara, walau negara menghukumnya. Alhasil, atas dasar loyalitas tersebut Sokrates menemui ajal dengan dihukum mati negara.
Jika memakai pengertian yang digariskan oleh Sokrates, apakah Moeldoko mampu mengemban makna loyalismenya dalam politik?
Loyalis atau Pragmatis?
Moeldoko yang berasal dari dunia militer, pasti tidaklah asing dengan loyalisme. Di dunia militer sikap dan tindakan tersebut ditempa, dilestarikan, dan terus direproduksi. Begitu pula yang terjadi pada Moeldoko.
Ia pernah disebut-sebut sebagai ‘loyalis’ Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di tahun 2013. Kabar ini berhembus, karena SBY mengajukan dirinya kepada DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan sebagai Panglima TNI. Jika dirinya lulus, maka Moeldoko akan menggantikan Panglima TNI Agus Suhartono yang saat itu akan memasuki masa pensiun.
Moeldoko berhasil menggantikan Panglima TNI Agus Suhartono. Dan di tahun berikutnya, pria berusia 60 tahun tersebut mengusulkan supaya SBY memperoleh gelar Jenderal Besar. Penerima beragam penghargaan dengan karir cemerlang ini, juga tak malu mengakui jika usulan itu dilontarkannya untuk membalas jasa sang mantan Presiden yang telah mengangkatnya menjadi Panglima TNI.
Sementara dengan Presiden Jokowi, dirinya baru ‘memperlihatkan’ ketertarikan pada Moeldoko dan berusaha meminangnya saat pernikahan Kahiyang Ayu di tahun 2017 lalu. Sebelumnya, hubungan diantara keduanya tidak banyak terekam, karena Moeldoko berkiprah di dunia militer. Jembatan politik yang menghubungkan keduanya, secara tidak langsung terjadi dari posisi Moeldoko sebagai wakil ketua Partai Hanura yang juga menjadi koalisi Presiden Jokowi.
Penunjukan dirinya sebagai KSP, setelah ‘kode’ yang diberikan di acara pernikahan putri Jokowi, tentu sangat berkesan bagi pria asal Kediri tersebut. Siapa yang tak terharu diberikan kepercayaan langsung dari Presiden?
Bila membandingkan jabatan yang ditawarkan, tentu bisa menjadi sebuah pertanyaan sendiri. Bagi Moeldoko, mana jabatan yang dirasanya paling ‘mentereng’? Tak menutup kemungkinan, hal itu dapat menjadi parameter bagi dirinya menjadi seorang loyalis atau pragmatis untuk Presiden Jokowi.
Lain Moeldoko, lain pula Wang Qishang. Wakil Presiden Tiongkok ini sudah terbawa sebagai loyalis selama beberapa dekade di samping Xin Jin Ping.
Bagi Jin Ping, memilih ‘pendamping’ yang kompeten untuk memimpin sebuah negara terbesar di dunia bukanlah hal aneh. Tetapi bagi lelaki yang memiliki kepribadian agak ‘tertutup’ tersebut, tentu Jin Ping memiliki kepercayaan yang terbatas. Hal ini digambarkan oleh BBC Inggris, menjadi salah satu alasan mengapa Jin Ping memilih Wang Qishan, ekonom sekaligus teman sedari kecilnya, untuk menjadi orang kedua terkuat setelah dirinya.
Untuk membela Jin Ping, Wang tidak pernah berkata dengan lantang akan pasang badan. Pria yang dikenal ‘pendiam’, santai, dan punya selera humor tinggi tersebut, bekerja langsung berhadapan dengan Amerika Serikat. Dirinya pula yang memberlakukan kebijakan hukuman mati bagi para koruptor yang sempat dikeluhkan Jin Ping, sebagai ‘lalat pengganggu’. Bahkan Wang berani mengambil risiko berhadapan dengan Amerika walau ia tidak bisa berbahasa Inggris.
Namun begitu, sulit pula untuk mengukur loyalitas Wang Qishang mengingat ideologi di negaranya memang menuntut siapapun untuk bersikap loyalis kepada pemimpin. Di dalam lingkungan pemerintahan absolut, loyalitas tak perlu ditanyakan lagi.
Menjadi Loyalis, Perlukah?
Jacob Weissberg seorang penulis dan akademisi dari Amerika Serikat (AS), pernah menyatakan bahwa loyalisme dalam politik adalah hal yang usang. Ia melihat bagaimana para presiden terdahulu seperti Harry Truman, Ronald Reagan, sampai Roosevelt, terobsesi dengan loyalitas. Tetapi mereka malah memperlihatkan sendiri ketidakjujuran dan agenda pribadi melalui data-data yang tersiar secara ilegal. Secara ekstrim, loyalitas buta juga diperlihatkan dari bagaimana tentara Nazi dan pendukungnya, rela mati untuk Hitler.
Tetapi bagi Damon Young, loyalitas dalam politik sama halnya dengan sebentuk janji yang berfungsi memproduksi pemerintahan yang baik. Di mata Young, loyalitas politik bukanlah hal yang buruk, sebab hal itu memecut pula pemerintah dan pemimpin ‘modern’ untuk mendapatkan ‘kehormatan’. Di saat yang bersamaan pula, loyalitas rakyat atau ‘bawahan’ turut membuat pemimpin bekerja lebih baik.
Bila kembali pada Moeldoko, usahanya untuk menangkis wacana bernada buruk yang berputar di Pemerintahan Jokowi, melahirkan keuntungan tersendiri. Bila menarik teori Young, maka Moeldoko berkontribusi membuat Pemerintah bekerja lebih baik, dan Presiden Jokowi akan mengantongi hormat dari masyarakat berkat rangkaian pembelaannya.
Bila Wang Qishang wajar ‘membela’ Jin Ping karena teman sedari kecil dan lingkungan pemerintahan absolut (yang memaksanya), maka yang terjadi pada Moeldoko bisa dikatakan bentuk pengabdian, tentu saja bila ini merajuk pada pengertian yang dibuat Nichols. Sementara bila membandingkan dengan pengertian yang dibuat Sokrates, Moeldoko bisa saja disebut hanya bertingkah pragmatis.
Namun bila ingin menengahi, barangkali apa yang coba dilakukan oleh Moeldoko memang bukan menunjukkan bentuk loyalitas maupun pragmatisme. Seperti yang dikatakan oleh Woodrow Wilson, mantan Presiden AS, mungkin saja aksi yang dilakukan oleh Moeldoko adalah usahanya ‘membela atau melindungi diri’ dengan terus mengatur ‘kedamaian’. (A27)
