HomeHeadlineRela “Disandera” PDIP, Ganjar Bukan Jokowi?

Rela “Disandera” PDIP, Ganjar Bukan Jokowi?

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pemberian jabatan bagi Ganjar Pranowo di struktur DPP PDIP kiranya hanya merupakan strategi manajemen impresi temporer demi kohesivitas partai menjelang Pilkada 2024 dan tak menjadi jaminan bagi sang Gubernur Jawa Tengah 2013-2023. Benarkah demikian?


PinterPolitik.com

Calon presiden nomor urut 3 di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, baru saja mendapatkan jabatan struktural di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Jabatan ini diberikan langsung melalui seremoni pelantikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Jumat (5/7) pekan lalu.

Ganjar kini seolah bisa berbangga dengan jabatan Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPP PDIP, sebuah posisi yang memperlihatkan promosi signifikan dari statusnya sebelumnya sebagai “petugas partai”.

Sebagai informasi, pelantikan tersebut juga berbarengan dengan jabatan serupa tapi tak sama kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diberi jabatan Ketua Bidang Perekonomian.

Perubahan itu kiranya menimbulkan pertanyaan mendasar, yakni mengapa PDIP memberikan jabatan itu bagi Ganjar? Apakah ini memang memiliki relevansi bagi strategi PDIP?

Manajemen Impresi “Pamungkas” Megawati?

Latar belakang di balik langkah PDIP itu kiranya dapat bermakna beberapa kemungkinan saat diinterpretasi lebih lanjut. Setidaknya, terdapat empat alasan yang dua masing-masing di antaranya bermakna sedikit berbeda.

Pertama-tama, pemberian jabatan kepada Ganjar bisa dilihat sebagai bagian dari strategi manajemen impresi PDIP.

Dalam konteks ini, teori manajemen impresi Erving Goffman dapat digunakan untuk memahami langkah PDIP. Goffman mengemukakan bahwa individu (atau organisasi) berusaha mengontrol bagaimana mereka dilihat oleh orang lain melalui pengaturan bagaimana mereka tampil.

Pada konteks ini, PDIP berusaha mengatur penampilan Ganjar sebagai figur penting dan loyal dalam partai, untuk memperkuat citra mereka di mata publik dan para kader.

Baca juga :  The Ultimate Java War

Saat melihatnya dalam diskursus politik, manajemen impresi sering kali digunakan untuk memperkuat citra dan menjaga loyalitas kader serta simpatisan partai.

Dengan memberikan posisi penting kepada Ganjar, PDIP seolah menunjukkan kepada publik dan para pendukungnya bahwa mereka memiliki kader yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang pemerintahan dan otonomi daerah.

Selain itu, langkah ini bisa juga dipandang sebagai upaya untuk mencegah potensi “pembelotan” Ganjar seperti yang jamak dinilai terjadi dengan case Joko Widodo (Jokowi).

Presiden ke-7 RI, yang juga berkarier di PDIP sejak debutnya di blantika politik itu seakan memiliki hubungan yang tegang dengan partai menjelang Pemilu 2024, bahkan hingga kini.

Dengan “hadiah” kepada Ganjar, PDIP mungkin berusaha mengikat loyalitasnya dan mencegah terulangnya skenario tak mengenakkan yang sama.

Selain itu, intrik dengan Jokowi dan beberapa politisi PDIP lain yang “membelot” di Pemilu dan Pilpres 2024 seperti Gibran Rakabuming Raka, Maruarar Sirait, dll tak dipungkiri telah memberikan impresi minor bagi partai.

Akan tetapi, pengaruh politik Ganjar dan Jokowi tentu berbeda. Jokowi merupakan Presiden RI dua periode yang telah memiliki basis massa dan tabungan modal sosial dan politik yang cukup besar, serta terbukti efek politiknya di Pilpres 2024. Lalu, mengapa PDIP tetap memberi Ganjar jabatan itu?

ganjar gak kompak sama pdip

Ganjar Harus Waspada?

Interpretasi lain yang eksis di balik jabatan baru Ganjar adalah, PDIP mungkin sedang memberikan tes awal yang krusial.

Terkait regenerasi dan mengingat dilantik oleh Megawati, pemberian itu kemungkinan adalah tes awal loyalitas, keselarasan, keberpihakan, dan ujian kontribusi dalam bentuk apa yang bisa diberikan Ganjar kepada partai pasca kontestasi elektoral 2024.

Itu dikarenakan, pemberian jabatan kepada Ganjar dilakukan bersamaan dengan perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP periode 2019-2024. Plus, Ganjar hanya akan menjabat hingga pemilihan pengurus baru dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDIP yang dijadwalkan berlangsung pada April 2025.

Baca juga :  Prabowo dan Hegemoni Rasa Takut

Dengan kata lain, terdapat beberapa probabilitas lagi mengenai efek dari pemberian jabatan bagi Ganjar di struktur DPP PDIP.

Jika Ganjar berhasil menunaikan jabatannya dan berkontribusi konkret bagi partai, bukan tidak mungkin dirinya akan menjadi sosok yang lebih dihormati di PDIP.

Namun, mengingat preseden dinamika dan hasil Pilpres 2024 serta “teropong” karier politik Ganjar ke depan berdasarkan semua peluang yang ada, Ganjar kemungkinan sudah habis.

Artinya, pemberian jabatan bagi Ganjar sebagai salah satu Ketua DPP PDIP “hanya” sebagai ujian loyalitas dan manajemen impresi politik semata.

Akan tetapi, sekali lagi, politik sangat dinamis dengan berbagai kejutan yang bisa terjadi dalam hitungan detik. Jika terdapat perubahan tertentu atau Ganjar bisa membuktikan bahwa dirinya dapat berkontribusi positif dan diterima konstituen serta rakyat secara keseluruhan, reputasi Ganjar tentu akan berubah. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Segitiga Besi Megawati

Dengarkan artikel ini: Relasi Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri kini memasuki babak baru menyusul wacana pertemuan dua tokoh tersebut. Meski belum juga terjadi, banyak yang...

Prabowo & Hybrid Meritocracy Letnan-Mayor

Promosi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I di rotasi perdana jenderal angkatan bersenjata era Presiden Prabowo Subianto kiranya mengindikasikan pendekatan baru dalam relasi kekuasaan dan militer serta dinamika yang mengiringinya, termasuk aspek politik. Mengapa demikian?

The Real Influence of Didit Hediprasetyo?

Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, memiliki influence tersendiri dalam dinamika politik. Mengapa Didit bisa memiliki peran penting?

Keok Pilkada, PKS Harus Waspada? 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang paling tidak diuntungkan usai Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Mungkinkah hal ini jadi bahaya bagi PKS dalam waktu mendatang?

Prabowo and The Nation of Conglomerates

Dengarkan artikel ini: Sugianto Kusuma atau Aguan kini jadi salah satu sosok konglomerat yang disorot, utamanya pasca Menteri Tata Ruang dan Agraria Nusron Wahid mengungkapkan...

Megawati and The Queen’s Gambit

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mungkin akan dielu-elukan karena dinilai brilian dengan menunjuk Pramono Anung sebagai calon gubernur dibandingkan opsi Ahok atau Anies Baswedan, sekaligus mengalahkan endorse Joko Widodo di Jakarta. Namun, probabilitas deal tertentu di belakangnya turut mengemuka sehingga Megawati dan PDIP bisa menang mudah. Benarkah demikian?

Gibran Wants to Break Free?

Di tengah dinamika politik pasca-Pilkada 2024, seorang wapres disebut ingin punya “kebebasan”. Mengapa Gibran Rakabuming wants to break free?

Ada Operasi Intelijen Kekacauan Korea Selatan? 

Polemik politik Korea Selatan (Korsel) yang menyeret Presiden Yoon Suk Yeol jadi perhatian dunia. Mungkinkah ada peran operasi intelijen dalam kekacauan kemarin? 

More Stories

Prabowo & Hybrid Meritocracy Letnan-Mayor

Promosi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I di rotasi perdana jenderal angkatan bersenjata era Presiden Prabowo Subianto kiranya mengindikasikan pendekatan baru dalam relasi kekuasaan dan militer serta dinamika yang mengiringinya, termasuk aspek politik. Mengapa demikian?

Megawati and The Queen’s Gambit

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mungkin akan dielu-elukan karena dinilai brilian dengan menunjuk Pramono Anung sebagai calon gubernur dibandingkan opsi Ahok atau Anies Baswedan, sekaligus mengalahkan endorse Joko Widodo di Jakarta. Namun, probabilitas deal tertentu di belakangnya turut mengemuka sehingga Megawati dan PDIP bisa menang mudah. Benarkah demikian?

“Parcok” Kemunafikan PDIP, What’s Next?

Diskursus partai coklat atau “parcok" belakangan jadi narasi hipokrit yang dimainkan PDIP karena mereka justru dinilai sebagai pionir simbiosis sosial-politik dengan entitas yang dimaksud. Lalu, andai benar simbiosis itu eksis, bagaimana masa depannya di era Pemerintahan Prabowo Subianto dan interaksinya dengan aktor lain, termasuk PDIP dan Joko Widodo (Jokowi)?