Kesan mengulur dukungan bagi Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) seolah menyiratkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang dilanda dilema besar saat ini. Mengapa demikian?
Gelagat menarik ditunjukkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat terkesan masih enggan menyokong Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di kontestasi elektoral 2024.
Yang terbaru, impresi itu ditunjukkan pasca Anies diteriaki “presiden” oleh sejumlah kader PKS saat Gubernur DKI Jakarta itu hadir pada agenda jalan sehat dalam rangka HUT ke-77 RI yang digelar DPW PKS DKI Jakarta, Minggu, 21 Agustus kemarin.
Saat ditanya awak media perihal reaksi para kadernya itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengafirmasi suara dukungan kepada Anies. Akan tetapi, dia mengatakan keputusan penunjukan capres masih menunggu waktu.
Menariknya, keengganan ini tampak bukan yang pertama. Pada 13 Juni lalu, misalnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Al-Habsyi membantah bahwa PKS condong kepada Anies dalam sokongan kandidat RI-1 2024.
Bahkan, Aboe mengutip frasa ojo kesusu Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta mengatakan PKS masih akan menanti dinamika ke depan.
Jika dirunut ke belakang, sikap PKS itu kiranya memiliki landasan tertentu. Pada akhir April lalu, Juru Bicara (Jubir) Ahmad Fathul Bari telah menegaskan bahwa partainya masih fokus untuk memperkenalkan kader internal sebagai capres hasil keputusan Majelis Syuro PKS, yakni Salim Segaf Al Jufri.
Namun, kegamangan PKS agaknya tak bisa terus terjadi mengingat nama capres dari partai maupun poros lain telah mengemuka. Sebut saja Prabowo Subianto dari poros Partai Gerindra dan PKB, hingga Airlangga Hartarto dari poros Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP.
Kesan menahan sokongan bagi Anies juga sekilas kontras dengan keharmonisan PKS dengan eks-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu selama, terutama di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 silam.
Lantas, mengapa PKS seolah enggan menyokong Anies?
PKS Galau?
Secara garis besar, interpretasi mengenai kesan “jual mahal” PKS agaknya terkait dengan konteks menaikkan daya tawar. Dalam hal ini, tentu tidak hanya terpaku di hadapan Anies Baswedan, tetapi termasuk juga di depan sesama aktor politik lain yang akan bertarung di 2024.
Perlu dipahami bahwa logika organisasi – dalam hal ini parpol – memiliki perbedaan dengan logika individu. Francis Fukuyama dalam bukunya State-Building: Governance and World Order in the 21st Century menjabarkan secara gamblang mengenai hal ini.
Mengutip ilmuwan politik asal Amerika Serikat (AS) Herbert Simon tentang teori satisficing atau keterpuasan, Fukuyama menerangkan bahwa tujuan organisasi sebenarnya tidak pernah hadir secara jelas, tetapi muncul sebagai hasil dari berbagai interaksi para pelaku organisasi.
Menurut Fukuyama, itu terjadi karena individu-individu dalam organisasi punya rasionalitas yang terbatas. Kecenderungan itu tidak lain disebabkan oleh individu yang cenderung memiliki penafsiran yang berbeda atas suatu peristiwa.
Teriakan “presiden” oleh kader PKS sendiri masih dikategorikan sebagai logika individu, bukan para pengambil keputusan atau elite partai.
Dan meskipun bisa saja menjadi parpol pertama yang secara resmi menyokong Anies, perspektif logis PKS secara organisasi tampaknya masih belum cukup, apalagi ketika berbicara syarat presidential threshold.
Dengan torehan 8,21 persen suara di Pemilu 2019, PKS pasti akan bergabung dan membentuk koalisi dengan parpol lain sebelum berbicara kandidat capres. Muaranya, tentu PKS akan menimbang dengan matang mengenai hasil maksimal apa yang akan direngkuhnya dalam sebuah poros politik.
Selain itu, kegamangan dan jual mahal PKS dalam menentukan sosok capres – meski opsi Anies cukup terbuka – kiranya dapat dimaknai sebagai proses perubahan dalam tataran dialektika partai politik (parpol).
Ralf Dahrendorf dalam buku Class and Class Conflict in Industrial Society mengatakan bahwa dalam tataran interaksi internal sebuah organisasi, setiap saat akan mengalami proses pertikaian, konflik, dan perubahan.
Filsuf dan cendekiawan politik asal Jerman itu menilai masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsensus. Baginya, sebuah entitas, baik masyarakat ataupun organisasi, tidak akan eksis tanpa kehadiran konsesus dan konflik.
Singkatnya, proses berupa kegalauan dalam menentukan sosok capres oleh PKS kemungkinan akan memantik semacam “konflik” internal yang diharapkan dapat menghadirkan berbagai kesepakatan baru yang lebih solid.
Kendati cukup riskan dari efek bumerang dan gejolak internal, probabilitas memicu konflik jika dilihat lebih jauh kiranya justru akan bermuara pada arah politik baru PKS kelak yang bisa lebih menguntungkan.
Hal itu berkorelasi dengan kemungkinan berikutnya yakni keengganan PKS untuk kembali ada di poros politik yang kalah.
Perilaku itu mengacu pada dua konsep perilaku aktor politik yakni, oportunisme dan egoisme. Alexander Moseley dalam Political Realism and Utopianism mendefinisikan realisme politik sebagai praktik yang sarat dengan egoisme dan banalitas (kedangkalan) untuk mencapai kekuasaan. Pada akhirnya, praktik tersebut melahirkan tindakan yang disebut perilaku oportunis.
Menurut Moseley, aktor di gelanggang politik akan menggunakan berbagai opsi dan kesempatan paling menguntungkan yang ada dengan sebaik-baiknya.
Sementara itu, James Rachels dalam Egoism and Moral Skepticism menjelaskan apa yang disebut sebagai egoisme etis yang memiliki makna bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri (self-interest).
Ketika egoisme etis muncul, etika seketika tidak berguna. Begitupun dengan altruisme yang tak menemui relevansinya di mana kecenderungan semacam ini acapkali lumrah dalam politik.
Lebih lanjut, Rachels merinci bagaimana etika etis bekerja yaitu terlepas dari bagaimana manusia sebenarnya berperilaku, mereka menganggap tidak memiliki kewajiban untuk melakukan apapun kecuali apa yang menjadi kepentingan mereka sendiri.
Berkaca pada oportunisme dan egoisme yang menjadi karakteristik utama aktor politik, dapat dimaknai bahwa kegamangan PKS bisa saja menggambarkan bahwa mereka tidak ingin kembali berada di barisan “pecundang” di Pemilu 2024.
Di mata PKS secara organisasi, Anies bisa saja tidak memiliki peluang yang lebih baik dibandingkan kandidat capres lain, terutama Prabowo Subianto yang hampir selalu bertengger di puncak survei elektabilitas.
Di titik ini, probabilitas lain kemudian mengemuka, yakni PKS boleh jadi telah mengincar jabatan strategis, terutama menteri di 2024. Mengapa demikian?
Gwyneth H. McClendon dalam buku berjudul Envy in Politics menjelaskan bahwa kekhawatiran akan status dari aktor politik akan mendefinisikan perilakunya.
Menurut riset McClendon, motivasi status dapat memberikan pengaruh pada munculnya kecemburuan, dendam, maupun hasrat setiap aktor dalam dunia politik.
Dalam hal ini, PKS kemungkinan memiliki motivasi status serupa yakni kecemburuan politik bahwa partainya tidak pernah mengampu jabatan menteri atau lingkar satu pemerintahan sejak 2014 silam.
Oleh karena itu, kondisi galau PKS dalam menentukan sosok capres andalan di 2024 dapat dilihat sebagai upaya kalkulasi matematika politik yang begitu rumit dan belum menemui pemecahannya hingga detik ini.
Belum cukup sampai disitu, PKS juga sepertinya akan dihadapkan pada variabel lain yang akan semakin membuat rumit kalkulasi dan memantik dilema. Apakah itu?
Pilih Menteri atau Kursi DPR?
Koalisi politik yang telah terbentuk sementara ini, kiranya juga memaksa PKS berpikir keras di persimpangan. Tengok saja KIB yang telah memiliki basis massa Islam dari PPP. Sementara, Partai Gerindra telah memastikan berduet dengan PKB yang memiliki ceruk suara Nahdlatul Ulama (NU).
Apalagi, jika memaksakan bergabung dengan Partai Gerindra dan PKB, resistensi internal bisa saja dialami partai yang dikomandoi Ahmad Syaikhu mengingat akar rumputnya telah menganggap Prabowo sebagai pengkhianat.
Resty Woro Yuniar dalam artikelnya Indonesian hardliners label Prabowo Subianto ‘traitor’ for meeting with Jokowi menjelaskan bahwa kampanye berdarah-darah dari kelompok Islam konservatif – termasuk perwakilan PKS – untuk memenangkan Prabowo dan Sandiaga Uno di 2019 dinilai dikhianati begitu saja kala mantan Panglima Kostrad itu masuk kabinet Jokowi.
Sementara itu, sebagai parpol yang menawarkan suara Islam konservatif, PKS pun justru bisa saja dihindari oleh embrio poros NasDem-Partai Demokrat yang tidak ingin terseret sentimen minor politik identitas.
Tinggal tersisa kemungkinan poros PDIP yang tampak akan membawa keuntungan mengingat reputasinya sebagai parpol papan atas dalam tiap edisi Pemilu sejak era Reformasi.
Akan tetapi, PDIP sendiri telah menolak mentah-mentah peluang berkoalisi dengan PKS saat Sekjen Hasto Kristianto menegaskan prinsip partai banteng.
“Kurang elok bila dengan berbagai perbedaan ideologi (antara PKS dan PDIP), kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS,” begitu ucap Hasto pada 25 Juni lalu.
Pada akhirnya, PKS ke depan bisa saja dihadapkan pada dilema pelik, yaitu apakah akan tetap berambisi berada di koalisi dengan peluang kemenangan terbesar dan mendapat kursi menteri, atau bersikap ikut arus dengan mempertahankan karakteristik Islam konservatif.
Opsi kedua agaknya lebih ideal bagi PKS jika berkaca pada prestasi di Pemilu 2019. Torehan 8,21 persen suara menjadi yang terbaik sepanjang sejarah partai sekaligus membuat 50 kader PKS duduk di Senayan. Itu agaknya akan lebih pantas untuk diperjuangkan, terlepas siapa capres yang akan diusung nantinya.
Lalu, kemana arah politik PKS kelak? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)
