Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Joe Biden belakangan terlihat semakin mendekati Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN). Benarkah ASEAN telah menjadi prioritas AS? Atau ini semua hanya simbolisme politik saja?
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden belakangan terlihat semakin mendekati Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN). Mei lalu, Presiden ke-46 negeri Paman Sam itu bahkan mengadakan pertemuan istimewa dengan para pemimpin negara ASEAN, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebagai upaya untuk menegaskan niatan politik luar negerinya yang saat ini sedang difokuskan ke ASEAN, Biden dan beberapa pejabatnya beberapa kali mengucapkan kata kunci “ASEAN centrality” atau sentralitas ASEAN dalam berbagai pernyataan publik.
Istilah ini merupakan istilah sakral yang mulai muncul setidaknya sejak awal ASEAN didirikan. ASEAN centrality dianggap merepresentasikan mimpi-mimpi yang tidak hanya dari negara-negara Asia Tenggara, tetapi juga negara besar dunia, untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai tempat yang inklusif, dan mampu menjadi poros kerja sama internasional.
Biden pun tampaknya tidak ingin terlihat hanya mengumbar perkataan saja. Tidak lama setelah bertemu dengan kepala-kepala negara ASEAN, Biden menginisiasi Kerangka Ekonomi Asia-Pasifik (IPEF). Kerja sama ini tediri dari 3 negara sekutu AS, yakni Australia, Jepang, dan India, atau yang biasa disebut sebagai negara anggota Dialog Keamanan Kuadrilateral (QUAD), dan 7 negara ASEAN, termasuk Indonesia.
Dilihat dari kertas, negara-negara anggota IPEF membuat kerja sama ini begitu potensial, karena jika ditotalkan, mereka mengisi setidaknya 40 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) global.
Ya, Biden memang tampak ingin memperkuat hubungannya dengan negara-negara ASEAN. Hal ini sangat kontras dengan perlakuan Presiden AS sebelumnya, yakni Donald Trump, yang justru malah menunjukkan gelagat politik yang tidak begitu mementingkan kawasan Asia Tenggara. Contohnya dengan mengeluarkan diri dari Trans-Pacific Partnership (TPP) pada tahun 2017.
Lantas, mengapa Biden berbeda dengan Trump? Benarkah Presiden berambut putih itu memang telah menjadikan ASEAN sebagai fokus kerja sama luar negeri utama AS?
Bukan ASEAN yang Diincar?
Yang menarik dari perbincangan tentang keseriusan prinsip ASEAN centrality dari perspektif AS adalah, sampai sekarang Biden masih belum menunjuk Duta Besar (Dubes) khusus untuk ASEAN.
Petugas pemerintah AS yang memegang posisi sebagai penghubung dengan ASEAN saat ini hanya diisi oleh jabatan Chargé d’Affaires, yakni Melissa A. Brown. Jabatan ini merupakan jabatan diplomat yang sementara tugasnya adalah mengisi kekosongan posisi Dubes.
Kemudian, bantuan ekonomi yang diberikan AS pada ASEAN juga bisa dibilang sangat kecil, yaitu hanya berjumlah US$102 juta. Angka tersebut tidak ada apa-apanya dibanding bantuan ekonomi yang diberikan Tiongkok pada ASEAN, yaitu US$1,5 miliar.
Dan hanya sebagai informasi tambahan menarik, bantuan yang diberikan AS pada Ukraina paska konfliknya dengan Rusia saja mencapai nilai US$50 miliar. Melihat fakta-fakta ini, kita bisa menalarkan bahwa bagi AS, ASEAN sepertinya tidak sepenting apa yang digembar-gemborkan pemberitaan.
Lantas, apa yang sebenarnya diincar oleh Biden dengan gestur pendekatan diri ke ASEAN?
Xirui Li, pengamat internasional sekaligus kandidat Ph.D di S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), dalam artikelnya Is the Biden Administration Serious About ‘ASEAN Centrality’?, menilai narasi ASEAN centrality yang sedang dimainkan Biden tidak lain hanyalah sebuah politik simbol. Sementara itu, anggapan bahwa ASEAN akan menjadi poros kerja sama ekonomi AS masih sangat jauh.
Simbolisme tersebut berfungsi menjawab dua kekhawatiran di Asia Tenggara. Pertama, dengan mengatakan AS berkomitmen membangun hubungan dengan ASEAN, negara-negara anggota seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina bisa mendapatkan jaminan bahwa mereka tetap dilirik oleh AS, meskipun perhatian Paman Sam belum sepenuhnya ditempatkan ke negara-negara ASEAN.
Simbolisme ini bisa berfungsi dengan baik, karena berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga riset ISEAS-Yusof Ishak Institute pada tahun 2021, tingkat ketidakpercayaan para pembuat kebijakan negara-negara ASEAN pada Tiongkok meningkat tinggi dari 60,3 persen pada 2021, menjadi 63 persen pada 2021. Sementara, 61,5 persen pembuat kebijakan ASEAN lebih memilih memihak AS ketimbang Tiongkok.
Ini artinya, banyak negara ASEAN yang sangat antusias bila AS memberi perhatian pada mereka, meskipun janji-janji yang diberikan belum dalam tahapan yang praktis. Ini tentu menjadi daya tawar tersendiri bagi AS bila Biden berencana menjalankan agenda meredam pengaruh Tiongkok.
Kedua, dan ini poin yang paling penting, retorika ASEAN centrality AS juga berperan sebagai jaminan pada negara-negara sekutu yang ada di sekitar kawasan Asia Tenggara bahwa AS telah merestui berbagai manuver politik yang perlu dilakukan oleh para sekutu untuk mendapatkan keunggulan di kawasan demi menghadapi Tiongkok, khususnya dengan melakukan pendekatan ke negara ASEAN.
Seperti yang diketahui, AS tidak bisa mengintervensi langsung ke negara-negara ASEAN bila terjadi suatu serangan dari Tiongkok. Oleh karena itu, AS perlu mengandalkan sekutunya yang berada di sekitar Asia Tenggara. Australia, Jepang, dan India tentu menjadi opsi yang tepat, mengingat negara-negara ini memiliki kekhawatiran geopolitik, sekaligus ekonomi yang besar terkait pengaruh Tiongkok.
Karena itu, dengan menunjukkan gelagat bahwa AS tengah mendekati ASEAN, para sekutu ini bisa lebih leluasa, sekaligus dapat memperkuat hubungan ekonomi dan kepastian stabilitas keamanannya dengan ASEAN.
Praktik seperti ini sesungguhnya memiliki istilahnya sendiri dalam studi hubungan internasional, yakni San Fransisco System atau Hub and Spoke Architecture. Victor Cha dalam bukunya Powerplay: Origins of the US Alliance System in Asia, menjelaskan konsep ini berfungsi tidak jauh berbeda dengan praktik-praktik MLM, di mana ada negara yang berperan sebagai pusat (hub), dan ada negara yang menjadi agen lapangan (spoke).
Dengan memperkuat peluang bergerak para agen lapangan, AS bisa “melempar dua burung dengan satu batu”. Maksudnya, jika para sekutu memiliki hubungan yang lebih kuat dengan ASEAN, maka itu akan jadi bekal kekuatan mereka secara individual, sekaligus mampu membuat AS duduk dengan lebih tenang di Benua Amerika karena kawasannya sudah dipantau oleh para agen lapangan tadi.
Pada akhirnya, jika hal ini benar dilakukan, maka poin yang bisa kita ambil dari retorika ASEAN centrality adalah, ASEAN sesungguhnya bukanlah prioritas Biden, tetapi prioritasnya adalah Tiongkok dan sekutu-sekutu AS di sekitar Asia Tenggara.
Lantas, jika ancaman Tiongkok begitu besar, mengapa strategi ini tidak dilakukan oleh pendahulu Biden, yakni Trump?
Masalah Sama, Beda Strategi?
Kritik yang dilemparkan pada Donald Trump terkait kepemimpinannya tidak hanya berasal dari masyarakat AS saja, tetapi juga dari negara-negara sekutunya. Ketika menjadi presiden, Trump beberapa kali disorot karena melakukan beberapa manuver politik yang membuat hubungan AS dengan negara sekutunya merenggang.
Hal itu utamanya karena Trump terlihat begitu agresif dengan Tiongkok, namun Trump tidak memberikan jaminan yang kuat bagi para sekutu yang secara geografis berjarak dekat dengan negeri Tirai Bambu.
Dan mungkin, blunder yang dilakukan Trump ini telah dipelajari oleh Biden. Biden sadar bahwa untuk menghadapi Tiongkok, AS membutuhkan peran yang besar dari para sekutunya di sekitar wilayah Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Untuk dapat melakukan hal itu, AS perlu menjadi pihak yang bisa memproteksi sekaligus mengakomodir gerakan politik para sekutunya, utamanya dalam menancapkan pengaruh di ASEAN.
Well, bagaimanapun juga, entah itu Trump atau Biden, ujung-ujungnya permainan politik luar negeri AS masih berkutat di permasalahan tentang Tiongkok. Padahal, banyak pengamat internasional yang menganalisis bahwa kemungkinan Tiongkok menggantikan posisi AS sebagai negara hegemon, terutama dalam aspek ekonomi, sangatlah kecil.
Sederhananya, kalau mengutip riset yang dilakukan pengamat dari Lowy Institute, Roland Rajah dan Alyssa Leng, Tiongkok berkembang terlalu cepat sehingga kesulitan mempertahankan kestabilan keuangannya.
Kendati demikian, narasi “teror” kekuatan Tiongkok tetap berjalan, dan justru diikuti begitu saja oleh sekutu-sekutu AS. Andrew Korybko, pengamat kebijakan AS dalam artikelnya The U.S. Obsession with China is Pathological, menilai hal ini terjadi akibat kecanduan AS pada konfrontasi.
Semenjak era Perang Dunia, nasionalisme AS dapat bertumbuh pesat karena kala itu musuh bersama sangat nyata. Namun, setelah peperangan berakhir, AS kesulitan mencari sebuah common enemy, padahal, narasi common enemy atau musuh bersama sudah menjadi komoditas politik yang subur dalam perpolitikan AS.
Kita bisa lihat sendiri bagaimana mantan Presiden George W. Bush dapat menjadi Presiden dua periode karena narasi perang melawan terorismenya.
Pada akhirnya, siapapun Presiden AS dan bagaimanapun pemimpinnya, kita sepertinya bisa yakin bahwa aktor utama di era politik internasional modern ini hanyalah AS dan Tiongkok. Sementara, sekutu-sekutu AS dan ASEAN hanya akan menjadi perantara saja. (D74)
