Ustaz Abdul Somad (UAS) dilarang masuk ke Singapura lantaran dianggap sering menyebar ajaran ekstremis. Melalui pernyataannya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) terlihat mengapresiasi hal itu. Lantas, mengapa BNPT mengeluarkan pernyataan demikian?
Ustaz Abdul Somad (UAS) beberapa hari ke belakang berhasil menyita perhatian publik. Hal ini karena pemberitaan tentang dirinya yang dilarang memasuki wilayah negara Singapura. Pada 16 Mei 2022, UAS bersama rombongannya ditahan oleh petugas imigrasi Singapura.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Singapura melalui situs daring mereka mengungkapkan beberapa alasan kenapa UAS tidak diizinkan masuk. Alasan-alasan tersebut adalah; pertama, UAS dianggap menyebarkan ajaran ekstremisme; kedua, UAS dinilai sering mengkafirkan agama lain; ketiga, pernah berceramah tentang “sah” bunuh diri dalam konflik Israel-Palestina; keempat, UAS pernah menyebut salib Kristen adalah tempat tinggal jin.
Sontak, pernyataan ini mengundang respons dari berbagai pihak, tidak sedikit juga yang menyayangi apa yang dilakukan pemerintah Singapura. Tetapi, salah satu respons yang paling menarik adalah dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Ahmad Nurwakhid mengatakan pihaknya justru mengaku perlu banyak belajar dari apa yang dilakukan Singapura.
Hal itu karena menurutnya Singapura memiliki sistem keamanan yang lebih unggul dari sisi pencegahan ancaman, serta pendeteksian potensi teror. Tidak hanya itu, Ahmad juga mengatakan Indonesia perlu belajar dari Singapura dalam melakukan pencegahan dari hulu dengan melarang pandangan, pemahaman, dan ideologi radikal yang bisa mengarah pada tindakan kekerasan.
Respons BNPT tersebut menuai kritik dari beberapa tokoh dan pengamat, salah satunya adalah mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu. Ia mengaku heran dengan pernyataan BNPT, alih-alih membela warga negara sendiri, BNPT justru terkesan bersyukur Singapura mencekal UAS dengan label ekstremis.
Lantas, apakah pernyataan BNPT tersebut mengafirmasi cap ekstremis yang dijatuhkan Singapura pada UAS?
BNPT Anti Sayap Kanan?
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim memiliki argumen yang menarik terkait kasus pencekalan UAS. Katanya, pelabelan ekstremis yang ditempelkan pada UAS adalah tindakan yang sangat berlebihan, padahal pemerintah Indonesia sendiri sampai sekarang tidak pernah mencekal ceramah-ceramah yang dilakukan UAS.
Sudarnoto juga meminta pemerintah Singapura untuk tidak membuat alasan yang dipaksakan dan tak sesuai keadaan sebenarnya. Kalau memang UAS adalah penceramah yang ekstremis dan sering menyebarkan ajaran yang berisi anjuran melakukan kekerasan, maka BNPT dan pemerintah seharusnya sudah mencekal sejak lama. Tapi jelas, kenyataannya tidak demikian.
Dengan memahami argumen yang disampaikan Sudarnoto, kita akan menyadari bahwa pernyataan BNPT yang cenderung mengapresiasi apa yang dituduhkan pemerintah Singapura pada UAS sesungguhnya sangat aneh. Jika selama ini BNPT tidak menindak ceramah-ceramah UAS, mengapa tiba-tiba sekarang mereka seolah memaklumi UAS disebut sebagai seorang ekstremis?
Well, dugaan pertama muncul dari Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi. Ia menilai, inkonsistensi sikap yang ditunjukkan BNPT ini adalah karena penanganan ekstremisme di Indonesia masih memiliki permasalahan akademis yang cukup besar, yaitu masih belum bisa membedakan antara radikalisme dan ekstremisme.
Seperti yang sudah dibahas dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Atasi Radikalisme, Dudung Perlu Diapresiasi?, campur aduk konsep radikalisme dan ekstremisme dalam berbagai regulasi Indonesia selama ini telah menjadi salah satu kelemahan penanggulangan terorisme secara umum di Indonesia.
Radikalisme per definisi menyangkut soal sesuatu hal atau pemikiran yang mendalam. Sementara ekstremisme merupakan fenomena dorongan kekerasan, misalnya menyangkut adanya permasalahan peminggiran atau marjinalisasi, alienasi, diskriminasi, dan hal-hal seperti itu.
Namun, sindiran-sindiran terhadap ketidakjelasan pemerintah dalam membedakan radikalisme dan ekstremisme sudah cukup lama dan sering disampaikan. Masalahnya, sampai sekarang pemerintah belum terlihat berusaha memperbaiki hal itu.
Dengan demikian, kondisi ini membawa kita ke dugaan yang kedua, yaitu kemungkinan adanya motif politik tersembunyi di balik “mampetnya” pengembangan penanganan ekstremisme Indonesia.
Seperti yang diketahui, sudah lama pemerintah melontarkan narasi tentang radikalisme sebagai gerakan yang berbahaya. Padahal, sampai saat ini sangat sulit untuk membuktikan bahwa ajaran-ajaran radikal agama memang menjadi benih aksi kekerasan ataupun teror.
Zaky Yamani dalam tulisannya Sayap Kanan Indonesia Lima Tahun Mendatang, mencatat bahwa semenjak Pemilihan Umum 2019 (Pemilu 2019), salah satu ciri khas persaingan kelompok politik Indonesia adalah perseteruan antara dua kubu, yakni kubu yang mengaku moderat, dan kubu fanatisme agama. Kubu fanatisme agama ini kemudian akrab disebut sebagai kelompok sayap kanan Indonesia.
Sebagai informasi, istilah sayap kanan diambil dari tempat duduk dewan legislatif pada masa Revolusi Prancis 1789. Para anggota dewan yang duduk di sisi kanan adalah para pendukung ide-ide konservatisme dan banyak diisi oleh tokoh-tokoh besar agama, yang pada saat itu adalah para pendeta.
Kembali ke konteks politik Indonesia, seperti diketahui, ketika Pemilu 2019, kelompok sayap kanan ini kalah. Banyak kemudian penceramah-penceramah radikal yang dianggap sebagai ancaman, dan bahkan ditangkap.
Dari sini interpretasi kita bisa beragam, tapi salah satunya yang masuk akal adalah, besar kemungkinannya narasi antagonisme sayap kanan merupakan salah satu cara untuk meminimalisir potensi ancaman politik. Karena tidak bisa dipungkiri juga, masyarakat yang mendukung gerakan sayap kanan jumlahnya cukup banyak.
Lalu, jika interpretasi ini benar, bagaimana kemudian dampaknya pada kondusivitas demokrasi Indonesia itu sendiri?
Justru Perkeruh Persaingan?
Meski tidak gamblang menyebut dirinya sebagai penganut politik jalur tengah, banyak pengamat yang menilai pemerintahan Presiden Jokowi ingin menegaskan posisinya sebagai penganut politik moderat.
Hal ini dibuktikan dengan penggandengan sejumlah tokoh besar agama di beberapa posisi penting pemerintahan yang dinilai moderat. Melihat bagan di bawah, posisi moderat tersebut kental dengan istilah seperti third way atau jalan ketiga.
Namun, dengan adanya sikap pemerintah yang semakin tampak anti sayap kanan, mulai dari narasi anti-radikalisme, pemetaan masjid radikal, sampai apresiasi cap ekstremis pada UAS, bisa disebut BNPT dan pemerintah sesungguhnya telah melakukan blunder besar, karena dapat mendorong metamorfosis suatu hal yang tadinya bukan ancaman, menjadi ancaman.
Bambang Saiful Ma’arif dalam jurnalnya Dari Ekstrem Kanan ke Terorisme, mengatakan bahwa suatu pemerintahan yang baik, khususnya yang menganut sistem demokrasi, seharusnya bisa memperhatikan kepentingan seluruh masyarakatnya.
Ia menilai, kelompok yang akhirnya rela melakukan kekerasan umumnya bukan karena ingin memaksakan ajarannya, tetapi karena selalu ditekan oleh negara, ataupun masyarakat.
Karena itu, siapa pun itu, entah itu kelompok sayap kiri, ekstrem kiri, sayap kanan, ataupun ekstrem kanan, sesungguhnya sama-sama berpotensi melakukan tindakan kekerasan bila aspirasinya kerap dikecam dan dibungkam. Suatu perlawanan akan menjadi sesuatu yang kentara jika tidak memiliki bentuk interaksi yang baik.
Dengan demikian, narasi anti kanan yang terlihat semakin marak digunakan justru berpotensi memperkeruh keadaan. Indikasinya sebenarnya sudah ada. Paska BNPT mengapresiasi cap ekstremisme yang dijatuhkan Singapura, banyak tokoh agama meluapkan rasa kekesalannya. Seharusnya, ini menjadi peringatan bahwa apa yang dinarasikan oleh BNPT terhadap kelompok sayap kanan sudah mulai berlebihan.
Di satu sisi, Bambang juga menilai bahwa diskriminasi yang eksesif pada kelompok sayap kanan berpotensi membunuh munculnya intelektual-intelektual agama. Ke depannya, hal seperti ini tentu tidak baik bagi sehatnya kelangsungan demokrasi itu sendiri.
Akhir kata, blunder pernyataan BNPT terkait kasus UAS telah menjadi hantaman kuat pada dua permasalahan Indonesia. Pertama, masih belum kuatnya posisi akademis Indonesia terhadap perbedaan definisi ekstremisme dan radikalisme. Kedua, tampaknya terdapat tekanan politik berembelkan identitas agama yang sepertinya berlebihan. (D74)
