Seri pemikiran Kishore Mahbubani #30
Dinamika politik yang terjadi di Amerika Serikat beberapa waktu terakhir memang menjadi topik perdebatan besar tentang demokrasi. Negara yang disebut-sebut sebagai wajah utama demokrasi dunia itu, nyatanya juga mengalami ancaman kemunduran dalam sistem politiknya. Pasalnya, Pemilu tidak lagi menjadi jawaban keterpecahan politik yang nyatanya sudah jauh lebih dalam sifatnya – hal yang kemudian melahirkan pertanyaan besar terkait apakah demokrasi pada hakikatnya telah mati.
“Yet despite these warnings, America has gone from a democracy towards becoming, for all practical purposes, a plutocracy”.
::Kishore Mahbubani, akademisi dan mantan diplomat asal Singapura::
Kematian demokrasi. Demikianlah tajuk yang menjadi perdebatan utama pasca aksi pendudukan yang dilakukan oleh pendukung Presiden Donald Trump atas Capitol Building atau Gedung Capitol yang merupakan gedung legislatif Amerika Serikat (AS).
Dalam sejarahnya, gedung yang pernah menjadi korban ketika pembakaran terjadi atas Washington, D.C. – yang kala itu masih bernama Washington City – dilakukan oleh tentara-tentara Inggris pada tahun 1814 ini memang sangat jarang mengalami aksi kerusuhan parah. Bahkan, bisa dibilang penyerbuan yang dilakukan oleh para pendukung Trump pada 6 Januari 2021 lalu itu sebagai tonggak terburuk yang pernah terjadi di Capitol Building, selain invasi Inggris seperti disebutkan sebelumnya.
Wajar jika aksi yang menewaskan 5 orang ini – 4 orang pendukung Trump dan satu orang polisi – mengguncang dunia. AS sebagai wajah demokrasi global nyatanya sedang mempertunjukkan krisis pada sistem politiknya. Demokrasi tidak lagi terlihat karena pihak yang kalah dalam kontestasi elektoral tidak menerima hasil yang ada dengan dalih utama kecurangan Pemilu.
Baca Juga: Jokowi dan Bayang Kontrol WhatsApp
Ivan Krastev dalam tulisannya di The New York Times bahkan menyebut Donald Trump membuat AS menjadi laughingstock alias bahan tertawaan karena disebut menjadi penggerak orang-orang yang melakukan penyerbuan itu.
Sementara Madeleine Albright – mantan Secretary State atau Menteri Luar Negeri AS – bahkan telah menyinggung kisah “kematian demokrasi AS” pada Oktober 2020 ketika ia merefleksikan pemerintahan Donald Trump, hal yang mungkin mendapatkan pembenarannya pasca kerusuhan tersebut.
Lalu, benarakah demokrasi AS sedang ada di titik nadir menuju kematiannya? Apakah hal ini akan berdampak pada demokrasi di negara-negara lain seperti Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi? Bagaimana persoalan ini dilihat dari sudut pandang pemikiran akademisi dan mantan diplomat asal Singapura, Kishore Mahbubani?
Tubir Kematian Demokrasi
Kerusuhan yang terjadi di Capitol Building memang menjadi pukulan telak untuk demokrasi AS. Dalam 5 tahun terakhir, negara ini memang mengalami pembelahan politik yang sangat dalam. Terpilihnya Donald Trump pada Pilpres 2016 lalu menjadi tonggak awal di mana AS kemudian menjadi bulan-bulanan karena konteks politik domestiknya yang tak henti-hentinya bergolak, sementara dalam politik internasional, negara adikuasa ini juga mulai menghadapi tantangan dengan bangkitnya kekuatan global lain, misalnya Tiongkok.
Konteks pergolakan domestik ini menyita energi dan perhatian masyarakat AS sendiri, yang kemudian membuat pembelahan-pembelahan politik yang terjadi menjadi dalam dan tak terbendung. Ketika menonton acara-acara TV dari media mainstream – misalnya NBC, CBS, CNN, dan lainnya – pemerintahan negara tersebut dipersepsikan sangat negatif.
Dengan segala citra kelam perang-perang yang digalakkannya di Timur Tengah, George W. Bush sebagai presiden terakhir dari Partai Republik yang memimpin AS bahkan tak pernah dipersepsikan sebegitu buruknya seperti yang terjadi pada Donald Trump.
Ini jelas menggambarkan bagaimana Trump menjadi wajah politik Partai Republik AS yang justru makin buruk. Dan kemudian pasca penyerbuan Capitol Building, beredar gosip sang presiden sempat digadang-gadang akan menggunakan Insurrection Act 1807 yang memungkinkannya menggunakan militer untuk “mengamankan keadaan” – walaupun hal tersebut pada akhirnya tidak terjadi. Walaupun demikian, wacana Insurrection Act ini menggambarkan seberapa jauh konflik politik tengah terjadi di AS saat ini.
Apa yang terjadi di AS memang menjadi wajah kekinian dari demokrasi liberal yang semula begitu diagung-agungkan, namun kemudian mengalami krisis akibat benturan yang terjadi dengan disinformasi, polarisasi politik, erosi nilai-nilai dan norma politik, hilangnya pluralisme media, hingga efek-efek seperti cancel culture – sebutan untuk kondisi ketika seseorang atau kelompok orang didorong keluar dari lingkungan sosial ataupun profesionalnya, baik di dunia sosial media maupun di dunia nyata, akibat perbedaan-perbedaan pandangan yang terjadi. Topik yang terakhir ini menjadi bahasan yang menarik yang bisa dibahas lebih mendalam di tulisan lain. Intinya, demokrasi liberal sedang mengalami keterpurukan.
Terkait hal tersebut, Kishore Mahbubani dalam salah satu ulasannya terkait Pilpres 2020 pernah menyebutkan bahwa demokrasi di AS memang mulai kehilangan hakikatnya. Semula, sistem politik ini menjadi jalan bagi masyarakat untuk menentukan masa depannya. Namun, apa yang terjadi di AS adalah refleksi besar bahwa demokrasi tak lagi berjalan linear dengan keinginan masyarakat akan masa depan yang lebih baik, entah itu dalam konteks ekonomi, politik maupun sosial.
Baca Juga: Big Data, Solusi Corona Jokowi?
Mahbubani cenderung menganggap demokrasi AS sebagai sebuah plutokrasi – pemerintahan dan sistem politik yang dikuasai oleh orang-orang kaya alias 1 persen dari populasi yang menjadi pusat kekayaan. Pada akhirnya masyarakat seolah-olah merasa sedang menjalankan demokrasi, tetapi tak pernah mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari proses politik yang ada.
Mahbubani meminjam terminologi false consciousness atau kesadaran palsu yang digunakan oleh Karl Marx untuk menjelaskan fenomena ini. Masyarakat memang terjebak dalam kesadaran palsu bahwa demokrasi benar-benar sedang terjadi dan merekalah yang menentukan kepemimpinan negara. Namun yang terjadi adalah mereka tak benar-benar ikut menentukan nama siapa yang akan ada dalam kertas suara atau ballot. Masyarakat memang memilih siapa yang mereka sukai, namun bukan mereka yang menentukan pilihan-pilihan yang ada.
Lalu, apakah hal ini berarti demokrasi memang telah mati? Terkait hal tersebut, Viscount ke-4 Runciman of Doxford sekaligus pengajar di Cambridge University, David Runciman dalam bukunya How Democracy Ends memberikan pandangan yang menarik.
Menurutnya, demokrasi bisa menjadi seperti manusia yang sakit. Ia bisa saja sakit, namun tetap berfungsi. Runciman menyebutkan telah banyak kasus di tahun 1930-an atau di tahun 1970-an ketika demokrasi diprediksi akan hancur seiring perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Namun, pada akhirnya selalu ada siklus baru yang menjadi pembalikannya dan demokrasi membuktikan dirinya selalu bisa bangkit lagi hingga seperti sekarang ini.
Memang saat ini AS tengah menghadapi tantangan terbesar dalam demokrasinya. Namun, bukan berarti demokrasi benar-benar akan mati. Hal yang berbeda baru akan terjadi jika pilar-pilar kebebasan yang menjadi intisari dari demokrasi itu benar-benar hilang, katakanlah jika lahir kepemimpinan bertangan kuat yang cenderung otoritarian. Untuk fenomena yang terakhir mungkin saat ini jadi pertanyaan besar yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Lalu, mungkinkah demokrasi mati di Indonesia?
Masa Depan Jokowi
Apa yang terjadi di AS memang menjadi refleksi pelaksanaan demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sama seperti yang dibilang Mahbubani, demokrasi di Indonesia juga sudah ada dalam fase kesadaran palsu. Masyarakat merasa menjadi penentu kepemimpinan negara ini. Namun, kenyataannya bukan masyarakat yang menentukan nama dan foto siapa yang ada dalam surat suara. Masyarakat memang masih punya hak untuk memilih, tapi sistem dan orang-orang tertentulah yang menentukan siapa yang berhak untuk dipilih.
Baca Juga: Huawei, Rintangan Jokowi dan Biden?
Namun, untuk menjadi seperti AS agaknya pembelahan politik yang terjadi masih bisa diatasi dengan lebih baik. Pasalnya, budaya politik di Indonesia masih kuat berakar pada tradisi lokal, misalnya dari budaya Jawa yang menekankan upaya penghindaran konflik. Mufakat adalah salah satu contoh kekhasan budaya demokrasi di Indonesia. Artinya, jika akar budaya ini tetap dijaga, maka pembelahan politik yang cenderung ekstrem tetap bisa dihindari.
Kondisinya hanya akan berubah jika kepemimpinan politik yang cenderung otoritarian kembali muncul di negara ini. Di era Soeharto, Indonesia sudah mengalami betapa demokrasi dan pilar-pilar kebebasan diambil oleh penguasa dari masyarakat.
Masalahnya, banyak pihak kini menuduh pemerintahan Presiden Jokowi juga cenderung mengarah ke sana. Kebebasan berekspresi misalnya, kini mengalami kungkungan negara atas dalih penciptaan stabilitas politik nasional. Aktivis-aktivis diawasi, mengeluarkan pendapat juga menjadi sangat mudah diproses hukum atas alasan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sementara, organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam kini juga telah dilarang.
Pada akhirnya, tentu publik berharap demokrasi Indonesia akan kembali pada siklusnya, yakni benar-benar memperjuangkan kepentingan dan masa depan masarakat. Bukan hanya bertumpu pada kepentingan sekelompok elite tertentu. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
