Sejak awal pandemi Covid-19, berbagai pihak telah ditunjuk Presiden Jokowi untuk memimpin penanganan. Di PPKM Darurat, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan dijadikan komando. Mengapa RI-1 tidak menjadi pemimpin langsung penanganan pandemi?
“Leaders flourish in times of crisis.” — Andrew Wommack
Ada suatu pertanyaan menarik seputar penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Ini bukan soal tingkat keberhasilannya, melainkan sosok-sosok yang ditunjuk menjadi pemimpin penanganan. Pada awalnya, ada mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo yang dijadikan pemimpin Satgas Covid-19.
Seiring waktu, dibentuklah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang menempatkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai ketua.
Di tengah lonjakan kasus Covid-19 akhir-akhir ini, pemerintah akhirnya menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dikomando oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga: Siapa yang Didengar Luhut?
Atas berbagai penunjukan ini, berbagai pihak mulai mempertanyakan, mengapa bukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi pemimpin langsung?
Salah satu yang kerap menyuarakan hal ini adalah epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono. “Rakyat Indonesia ingin Pak Jokowi memimpin langsung pengendalian pandemi, jangan lagi diserahkan pada Airlangga, Luhut, atau siapa pun. Keinginan yang wajar dan janganlah ditolak,” begitu tegasnya.
Pun begitu dengan inisiator KawalCovid-19, Ainun Najib yang menyebut RI-1 seharusnya menjadi pemimpin penanganan, seperti halnya yang dilakukan di negara-negara lain.
Harapan-harapan tersebut bukannya tanpa alasan. Menurut profesor sejarah di University of Washington, Margaret O’Mara, pandemi Covid-19 telah membuat pemerintah jauh lebih terlihat oleh masyarakat daripada biasanya.
Artinya, kehadiran sosok pemimpin yang idealnya adalah pemimpin tertinggi negara sudah seharusnya diperlihatkan. Yang terpenting, krisis akibat pandemi sebenarnya adalah momentum emas Presiden Jokowi untuk meletakkan legacy-nya.
Lantas, mengapa ini tidak dilakukan?
Antara Kesempatan dan Mimpi Buruk
Christian Fong, Neil Malhotra, dan Yotam Margalit dalam tulisannya Political Legacies: Understanding Their Significance to Contemporary Political Debates menemukan bahwa politisi memiliki minat yang kuat dalam mengembangkan legacy yang positif, luas, dan bertahan lama. Ini karena ingatan masyarakat tentang legacy tersebut memengaruhi perdebatan terkait kebijakan di masa depan.
Jika Presiden Jokowi mampu memimpin penanganan pandemi dengan baik, sejarah tentu akan mencatatnya dengan bangga. Mantan Wali Kota Solo ini akan dijadikan pembanding bagi pemimpin-pemimpin di masa depan ketika tengah menghadapi situasi serupa. Kira-kira pernyataannya, “mampukah ia sebaik Presiden Jokowi?”
Ini misalnya dapat dilihat dari kasus mantan Wakil Presiden Taiwan Chen Chien-jen yang berhasil menangani pandemi dengan baik ketika masih menjabat. Keberhasilan Chen kemudian dijadikan contoh dan terus diceritakan oleh berbagai pihak.
Javier C. Hernández dan Chris Horton dalam tulisannya Taiwan’s Weapon Against Coronavirus: An Epidemiologist as Vice President, misalnya, secara lugas menyebut Chen sebagai faktor kunci keberhasilan Taiwan. Secara heroik, Chen disebut sebagai the center of a global battle dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Sebelum Chen di pandemi Covid-19, Presiden ke-43 Amerika Serikat (AS) George W. Bush juga berhasil memanfaatkan situasi krisis untuk mendulang simpati. Saat itu, Bush mampu mengakomodasi kekhawatiran masyarakat setelah teror 11 September 2001 (9/11).
Keberhasilan ini bahkan disebut sebagai faktor besar Bush untuk mendapatkan dukungan publik dan turut berkontribusi pada kemenangannya di Pilpres AS 2004. Menariknya, sebelumnya 9/11, Bush dinilai sebagai presiden “yang biasa-biasa saja”. Tanpa 9/11, Bush mungkin tidak terpilih untuk kedua kalinya.
Baca Juga: Mencari Kepemimpinan Krisis Jokowi
Namun, perlu dicatat, tidak semua situasi krisis menjadi kesempatan emas. Joyce E. A. Russell dalam tulisannya Leading In Times of Crisis, mengutip pernyataan menarik dari mantan Ketua & CEO American Express. “Leadership reputations are made or lost during times of crisis.” Tidak hanya sebagai kesempatan, krisis juga dapat menjadi mimpi buruk bagi seorang pemimpin.
Nah, sekarang pertanyaannya, dengan belum terlihatnya Presiden Jokowi sebagai pemimpin penanganan pandemi, apakah ada kekhawatiran bahwa pandemi dapat menjadi mimpi buruk yang menggerus reputasinya?
Jika benar demikian, apakah penunjukan berbagai sosok selama ini merupakan “tameng politik”? Pasalnya, praktik semacam ini tidak jarang dilakukan oleh pemimpin ketika tidak ingin disalahkan atas suatu kesalahan.
Ini misalnya dilakukan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang disebut menjadikan Wakilnya, Leni Robredo sebagai “kambing hitam” atas kegagalan dalam memerangi narkoba. Dugaan ini bahkan secara langsung disebutkan oleh Juru Bicara Wakil Presiden, Barry Gutierrez.
Hal serupa juga diduga dilakukan oleh Presiden ke-45 AS Donald Trump ketika menunjuk Wakil Presiden, Mike Pence sebagai penanggung jawab penanganan pandemi Covid-19. Saat itu, media AS menilai Trump sengaja menunjuk Pence agar dapat melimpahkan kegagalan penanganan pandemi kepadanya.
Lantas, apakah Presiden Jokowi juga melakukan hal serupa? Terkait hal ini, sekiranya ini bergantung atas interpretasi kita masing-masing.
Di luar persoalan tersebut, jika nantinya Presiden Jokowi tetap tidak mengambil peran sebagai pemimpin langsung penanganan pandemi, mungkinkah itu menunjukkan pemerintahan selama ini berjalan secara autopilot?
Autopilot atau Many Pilot?
Secara umum, kita memahami autopilot sebagai kemudi otomatis. Di politik, terminologi ini digunakan sebagai gambaran atas pemerintahan yang dapat berjalan sendiri tanpa intervensi pemimpin.
Istilah ini misalnya digunakan oleh Daniel Treisman dalam tulisannya How Putin’s regime is both authoritarian and incompetent. Menariknya, Treisman membagi kepemimpinan Vladimir Putin di Rusia ke dalam dua kondisi atau sistem.
Sistem pertama adalah normal politics atau politik normal. Sistem ini disebut sebagai autopilot karena Putin tidak perlu terlibat di dalamnya. Sistem pertama ini melibatkan aktivitas kenegaraan biasa, hingga hal-hal yang cukup besar seperti benturan faksi-faksi dalam birokrasi, hingga aktor-aktor bisnis.
Namun, pada saat-saat tertentu yang membutuhkan political stance atau sikap politik, barulah Putin menerapkan sistem kedua, yaitu manual control atau kontrol manual. Sistem kedua ini biasanya dipakai untuk “mendikte” kebijakan atau arah politik yang diinginkan Putin.
Dapat dikatakan, kontrol manual adalah sistem yang digunakan hanya pada situasi-situasi tertentu yang membutuhkan keterlibatan langsung Putin.
Menariknya, terminologi autopilot juga digunakan untuk menggambarkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Fidel Ali dalam tulisannya Indonesia Saat Ini Berjalan seperti “Negara Otopilot” pada 2014 lalu, menyebut pemerintahan SBY sebagai autopilot karena pemerintahan dapat berjalan tanpa perlu ada pemimpin atau pengendali. Menurutnya, itu terjadi karena sistem pemerintahan telah berjalan dengan baik.
Namun, Ali juga mencatat, pemerintahan SBY sempat dikritisi karena dinilai tidak memberikan intervensi atau hadir dalam beberapa kasus, seperti melambungnya harga barang. Pada konteks semacam ini, autopilot digunakan sebagai istilah peyoratif.
Baca Juga: Apa Sebenarnya Masalah Jokowi?
Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Presiden Jokowi juga memiliki dua sistem seperti Putin? Jika memilikinya, kondisi krisis seperti pandemi Covid-19, jelas merupakan momen yang tepat bagi mantan Wali Kota Solo tersebut untuk menggunakan kontrol manual. Ia harus melakukan intervensi langsung dan tidak lagi menyerahkan kemudi kepada para pembantunya.
Dengan belum hadirnya Presiden Jokowi sebagai pemimpin langsung penanganan pandemi, mungkinkah kontrol manual tidak dimiliki? Pasalnya, pada 22 November 2015, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro memberikan perbandingan menarik antara pemerintahan SBY dengan Jokowi.
Menurutnya, jika dulu pemerintahan SBY disebut sebagai autopilot, pemerintahan Jokowi justru adalah many pilot atau memiliki lebih dari satu pilot. Siti Zuhro melihat, masing-masing elite atau kelompok kepentingan di pemerintahan tampak mencoba saling mendominasi dan menyubordinasi satu sama lain.
Jika analisis Siti Zuhro masih berlaku sampai sekarang, maka dapat dikatakan, Presiden Jokowi tampaknya tidak memiliki kontrol manual seperti halnya Putin. Ini sekaligus menjawab pertanyaan, mengapa RI-1 tidak menjadi pemimpin langsung penanganan pandemi Covid-19.
Namun, tentu kita berharap bukan itu yang terjadi. Mungkin Presiden Jokowi hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengambil alih kemudi. Semoga. (R53)
