70 Ribu Anggota Polri Amankan Pilkada

70 Ribu Anggota Polri Amankan Pilkada
ANDRI GINTING/SUMUT POS- Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Toba 2012 dalam rangka Pengamanan Hari Natal 2012 dan Tahun Baru 2012 di Lapangan Merdeka, Medan, Jumat (21/12).
2 minute read

“Terdapat beberapa daerah rawan seperti Provinsi Papua, Papua Barat, kemudian Aceh, DKI, kita anggap rawan, Maluku,” jelas Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto


pinterpolitik.comKamis 26 Januari 2017

Jakarta-Kepolisian Republik Indonesia akan menyiagakan 70 ribu personil untuk pengamanan Pemilu daerah (Pilkada) serentak akan yang berlansung 15 Februari 2017. Polri menetapkan lima daerah yang dianggap rawan.

“Terdapat beberapa daerah rawan seperti Provinsi Papua, Papua Barat, kemudian Aceh, DKI, kita anggap rawan, Maluku,” jelas Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (23/1/2017)

Sesuai informasi resmi dari KPU terdapat 101 wilayah yang melaksanakan pilkada serentak, yaitu 71 kabupaten, 7 provinsi, dan 18 kota. Selain itu, ada tiga kabupaten baru, yaitu Muna Barat, Buton Tengah dan Buton Selatan yang menggelar pilkada.

Polri mengklasifikasikan daerah yang dianggap aman dan rawan. Ada daerah aman, Rawan 1 dan Rawan 2. Untuk pengamanan, Polri menyiapkan 60-70 ribu personel termasuk sekitar 4.100 personel Brimob. Namun untuk Jakarta, tidak ada perlakuan khusus yang diberikan. Namun jika kerawanan meningkat, status Jakarta bisa dinaikkan menjadi siaga satu.


Sementara, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyampaikan tantangan dalam Pilkada serentak saat membuka Rapat Pimpina (Rapim) Polri Tahun 2017 di Auditorium Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Rabu (25/1/3017).

“Dua minggu lagi akan dilaksanakan Pilkada Senretak 2017 di 101 daerah. Kita sudah lihat polarisasi di masyarakat, di mana dapat menimbulkan ekses. Kalau tidak ditangani dengan baik, maka tentunya akan berdapampak. Kita lihat saja Jakarta, Aceh, Papua Barat. Makanya tema rapim kali ini adalah promoter Pilkada,” kata Tito.

Baca juga :
DPRD DKI Jadi ‘Tengkulak’ Emas

Tantahan Polri berikutnya adalah stabilitas keamanan pasca-pilkada, termasuk menangani masalah yang muncul akibat pro dan kontra hasil pilkada. Tantangan ketiga Pori pada 2017, yakni intoleransi keagamaan.

Dalam rapim yang akan diselenggarakan selama tiga hari ini juga akan membahas penanganan konflik horizontal, terorisme, kasus narkoba, kejahatan transnasional, kejahatan terorganisir, kasus siber, kasus perdagangan manusia, dan kasus penyelundupan manusia. Di hari terakhir, Rapim akan membahas kesiapan Polri dalam mengamankan Pilkada Serentak pada 2018.  (DTK/O23)

Facebook Comments