2018: Indonesia Men-Jakarta?

2018: Indonesia Men-Jakarta?
Aksi Bela Islam menjadi contoh isu politik identitas. (Foto: Islamilenia/Zakarija H)
6 minute read

Beberapa provinsi berpotensi mengulang isu dan konflik identitas seperti pada Pilgub Jakarta.


PinterPolitik.com

Tahun 2018 diprediksi akan menjadi tahun yang berat, sebab  tahun ini merupakan tahun politik yang diwarnai dengan gelaran Pilkada Serentak. Ada 17 provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada dengan tingkatan gubernur.

Kegentingan terjadi karena ada beberapa provinsi yang rawan akan konflik dan disinyalir pelaksanaan Pilkada-nya berjalan panas. Kompor dari suhu panas ini tidak lain adalah isu politik identitas.

Penggunaan isu berbasis identitas tersebut pertama kali mengemuka pada Pilgub Jakarta 2017. Kala itu, isu agama dan etnis dipolitisasi begitu rupa sehingga merugikan salah satu kandidat. Diprediksi, pola tersebut akan berulang di beberapa provinsi pada tahun 2018.

Pemerintah telah memetakan provinsi mana saja yang berpotensi akan mengulang suasana panas seperti di ibukota. Pemerintah tampaknya tidak ingin suhu politik di 2018 mencapai titik kulminasi sehingga membakar seluruh negeri. Lalu provinsi mana saja yang akan terimbas Pilgub Jakarta?

Mengulang Jakarta

Menjelang gelaran Pilkada Serentak 2018, diprediksi isu politik identitas masih tergolong seksi untuk dimainkan. Isu ini memang tergolong mudah dan murah digoreng serta berdampak luas karena menyinggung sensitivitas warga.

Salah satu momen paling diingat terkait isu ini adalah Pilgub Jakarta 2017. Ketika itu, isu agama, suku, dan ras berhembus sangat kencang. Sentimen yang mengemuka saat itu adalah soal agama Islam dan juga etnis pribumi.

Isu ini membuat suhu di dunia nyata dan dunia maya amat panas. Obrolan di dunia maya tidak henti-hentinya membahas pentingnya memilih kandidat yang memiliki identitas agama yang sama. Tak jarang, ada warganet yang kelepasan hingga ada tautan bernada ancaman.

2018: Indonesia Men-Jakarta?

Mau tidak mau isu di dunia maya ini mengeskalasi menjadi sebuah konflik. Ada berbagai kasus yang menjadi tanda konflik tersebut. Salah satunya terlihat pada kasus masjid yang tidak mau menyalati jenazah pemilih gubernur non-Muslim.

Esakalasi isu politik identitas ini disebut-sebut memuncak dalam wujud Aksi Bela Islam. Hal ini kemudian merugikan kandidat yang tidak beridentitas sama sehingga harus menelan pil pahit tersisih dari persaingan.

Di Pilgub tersebut nampak bahwa isu politik identitas berhasil dimanfaatkan menjadi keuntungan elektoral. Disengaja atau tidak, pasangan yang terpilih berhasil mengapitalisasi serangan agama dan etnis pada lawannya menjadi suara di hari pemilihan.

Penggunaan isu ini telah diingatkan oleh Samuel Huntington. Menurutnya, di negara kebangkitan politik identitas akan muncul di negara yang memiliki keanekaragaman. Identitas akan menjadi sumber konflik  baru di negara tersebut.

Menurut Huntington, identitas seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, dan agama dapat menjadi sarana untuk mobilisasi dukungan politik. Kondisi ini amat mirip dengan kondisi yang terjadi di Jakarta. Hal ini diprediksi akan berulang di provinsi-provinsi lain.

Baca juga :  Indonesia local elections sound warning for Widodo

Provinsi Terimbas Jakarta

Ada beberapa provinsi yang akan terimbas suhu panas seperti di Jakarta 2017. Ada provinsi yang memang memiliki karakteristik serupa dengan ibukota. Keberagaman etnis dan agama yang ada provinsi tersebut disinyalir mudah disulut menjadi sumber konflik. Hal ini sesuai dengan pemikiran yang dikemukakan Huntington.

Salah satu provinsi yang memiliki kondisi rawan adalah Jawa Barat (Jabar).  Hal ini dikarenakan komposisi masyarakat yang ada di Bumi Pasundan ini. Ada banyak ormas yang memiliki paham serupa ormas pendukung isu identitas di Pilgub Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut, diprediksi bahwa isu SARA di Jabar akan sekencang di ibukota. Beberapa orang menyebut kalau orang-orang yang terlibat dalam Aksi Bela Islam di Jakarta justru berasal dari kota dan kabupaten di Jabar.

Selain Jabar, provinsi yang kerap disebut memiliki kondisi rawan adalah Sumatera Utara (Sumut). Menurut beberapa pengamat, isu etnis dan agama kerap digunakan dan efektif dalam pememenangan suatu pemilihan.

Masalah SARA nampak misalnya pada kasus pembakaran tempat ibadah dua tahun yang lalu. Kasus tersebut menjadi tanda bahwa isu identitas dapat menjadi bahaya jika dimainkan di provinsi ini.

Nama lain yang kerap muncul di kategori rawan adalah Papua. Komposisi etnis dan agama di provinsi paling timur Indonesia ini memang tidak serupa dengan Jakarta. Akan tetapi, menurut Bawaslu, Kemendagri, dan Polri, isu identitas berpotensi mendatangkan konflik di bumi cenderawasih ini.

Tidak tanggung-tanggung, Papua menduduki tingkat kerawanan paling tinggi. Hal ini dikarenakan ada faktor suku dan adat dari masing-masing calon yang melaju. Isu soal agama juga mengemuka di media sosial. Ada yang membawa isu pembakaran masjid di Tolikara pada Pilgub ini.

Selain itu, ada pula provinsi lain yang tergolong rawan. Provinsi-provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Aktor yang Sama?

Jika melihat kondisi di Jakarta, memang ada beberapa kelompok yang meraup untung dari penggunaan isu berbasis SARA tersebut, sehingga berbuah kursi bagi mereka.

Berdasarkan pola yang ada, partai-partai seperti Gerindra, PKS, dan PAN diprediksi akan mengulang strategi yang sama dengan Jakarta. Apalagi, di beberapa provinsi ketiga partai tersebut memang berkoalisi.

Kondisi ini nampak pada dua provinsi paling rawan politisasi identitas yaitu Jabar dan Sumut. Di Jabar, Gerindra, PKS, dan PAN berkoalisi untuk mengusung pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu. Jika melihat pengalaman mereka di Pilgub Jakarta bukan tidak mungkin strategi yang mereka terapkan akan berulang di Bumi Pasundan.

Baca juga :  Prabowo dan Politisasi Umroh

Berdasarkan peta, seluruh kandidat lawan mereka bisa digoyang dengan isu identitas. Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum misalnya akan dihantam dengan isu Partai Nasdem sebagai partai penista agama. Kondisi serupa akan menimpa TB Hasanudin-Anton Charliyan. Sementara itu, untuk Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi akan diserang dari sisi Dedi Mulyadi sebagai “raja syirik”.

Di Pilgub Jabar, Gerindra bahkan sudah mengakui bahwa isu agama efektif digunakan. Pengakuan ini bisa saja berarti strategi berbasis SARA akan kembali digunakan.

Sementara itu, di Sumut ketiga partai ini mendukung pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah. Meski begitu, kali ini mereka tidak sendiri. Ada tiga partai lain yang menyertai langkah mereka di pemilihan tersebut.

Menurut para pengamat, jika isu identitas akan digunakan, maka pasangan yang paling akan dirugikan adalah Djarot Syaiful Hidayat dan Sihar Sitorus. Isu agama diprediksi akan menyerang pasangan ini karena Djarot adalah sasaran isu agama di Pilkada Jakarta. Bukan tidak mungkin Djarot akan diserang kembali melalui isu ini. Terlebih ia juga merupakan kader PDIP yang kerap diolok sebagai partai penista agama.

Ormas-ormas yang turut dalam menggoreng isu identitas di Pilgub DKI juga diprediksi akan melakukan hal serupa. Mereka memang menganggap Pilgub Jakarta adalah kenangan yang amat manis. Kelompok ini telah mengumumkan kesiapan mereka untuk mengulang kondisi yang sama.

Hal ini nampak misalnya dari pernyataan salah satu pentolan aksi 212, Muhammad Al Khaththath. Sekjen Forum Umat Islam (FUI) tersebut mengatakan bahwa para ulama 212 sudah sepakat untuk menduplikasi gerakan serupa di berbagai Pilkada di seluruh Indonesia.

Ia menyebut bahwa aksi tersebut telah berhasil menelurkan Gubernur Muslim dalam diri Anies-Sandi di Ibukota. Ia menambahkan bahwa dukungan pada Anies-Sandi memang berlatar agama melalui semangat Al Maidah 51. Ada harapan bahwa semangat serupa akan terjadi di provinsi-provinsi lain.

Berbagai kondisi ini bisa saja membuat seluruh wilayah Indonesia menyusul nasib Jakarta. Terpilih atau tidaknya calon bisa saja akan bergantung pada politik identitas. ini berarti ramalan Huntington menjadi kenyataan. Oleh karena itu, ada baiknya semua pihak waspada akan adanya konflik berbasis identitas yang mungkin terjadi. (H33)

Share On