Siasat Oligarki, Misteri Keunggulan Nasdem

Siasat Oligarki, Misteri Keunggulan Nasdem
Nasdem berpeluang memperoleh suara di atas 10 persen pada Pemilu 2019 (Foto: istimewa)
8 minute read

Pencapain suara Partai Nasdem dalam Pemilu 2019 – setidaknya hingga detik ini dalam hasil real count KPU dengan data masuk mencapai 22 persen – cukup mengejutkan banyak pihak. Partai itu ada di posisi keempat dalam perolehan suara terbanyak di tingkat nasional dengan 10,27 persen. Jumlah tersebut naik signifikan, mengingat suara Nasdem hanya mencapai 6,72 persen pada Pemilu 2014. Nyatanya, ada pertautan yang erat antara kekuatan politik partai yang melakukan proyek “transfer” caleg jelang Pemilu itu, ditambah beberapa barisan oligarki di belakangnya. Siapa saja mereka?


PinterPolitik.com

“One of the reasons people hate politics is that truth is rarely a politician’s objective. Election and power are”.

:: Cal Thomas, kolumnis dan penyiar radio asal AS ::

Surya Paloh tentu bukan Alex Browning – tokoh protagonis dalam film Final Destination yang punya kemampuan prekognisi alias bisa “melihat” atau memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, pernyataan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat alias Nasdem itu jelang Pemilu 2019, bahwa partainya akan masuk 3 besar perolehan suara terbanyak, sedikit banyak tidak jauh dari kenyataan.

Nasdem memang belum ada di posisi 3 besar, namun perolehan suaranya hanya terpaut 1 persen dari Partai Gerindra yang ada di posisi ke-3. Sekalipun real count yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga tulisan ini dibuat masih terus berlangsung, namun pencapaian ini menjadi salah satu hal yang cukup menarik.

Pasalnya, Nasdem melampaui  ekspektasi perolehan suara yang selama ini digadang-gadang oleh lembaga survei maupun banyak pengamat politik. Setelah sempat diprediksi sulit lolos ke parlemen, hasil quick count yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research Center (SMRC) pada hari pemungutan suara menunjukkan bahwa perolehan suara Nasdem menyentuh angka 6,72 persen atau sama dengan yang didapatkan pada Pemilu 2014 lalu.

Nasdem sangat mungkin akan menuntut lebih banyak posisi di kabinet Jokowi berbekal suara di atas 10 persen, jika jumlah tersebut bertahan hingga penghitungan selesai dilakukan oleh KPU. Click To Tweet

Jumlah tersebut tentu lebih rendah dibandingkan real count KPU dengan jumlah data yang masuk mencapai 22 persen, di mana perolehan suara Nasdem kini mencapai 10,27 persen.


Perolehan ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Pasalnya, partai yang didirikan pada tahun 2011 tersebut baru ikut serta untuk kedua kalinya dalam Pemilu. Jika suara di atas sepuluh persen tersebut bisa bertahan sampai akhir penghitungan yang dilakukan oleh KPU, maka pencapaian Nasdem ini tidak bisa dianggap remeh dan dipandang sebelah mata.

Lalu, faktor apa yang menyebabkan Pemilu 2019 seolah menjadi Pemilu-nya Nasdem?

Transfer Caleg Partai Oligarkis

Dari sekian banyak partai politik yang bertarung di Pemilu 2019, Nasdem mungkin jadi salah satu yang melakukan manuver taktis. Layaknya strategi klub-klub sepak bola yang melakukan rekrutmen pemain, Nasdem pun melakukan hal serupa. Tak tanggung-tanggung, partai itu “belanja” caleg dengan merekrut kandidat dari partai lain.

Nama-nama seperti Okky Asokawati dari PPP, Krisna Mukti dari PKB, hingga Frans Agung Mula Putra dan Arief Suditomo dari Hanura adalah beberapa di antaranya. Bahkan, nama-nama caleg Partai Hanura cukup banyak yang ada dalam daftar rekrutan tersebut.

Jika melihat hasil real count dan banyaknya prediksi yang menyebutkan Hanura berpotensi tidak lolos ke parlemen pusat, maka bisa dipastikan transfer caleg ini adalah salah satu alasannya.

Ada banyak isu yang berputar di sekitar rekrutmen caleg tersebut, mulai dari tawaran “dana kampanye”, hingga tidak adanya mahar dari yang diberikan kepada partai. Soal dana kampanye itu sendiri diakui oleh beberapa caleg transferan Nasdem.

Okky Asokawati misalnya, kepindahannya dari PPP disebut-sebut salah satunya karena alasan bantuan miliaran rupiah dari Nasdem.

Hal senada diungkapkan oleh mantan kader Hanura Dadang Rusdiana yang menyebut bahwa urusan pemeliharaan dan pembiayaan jaringan kepartaian kini dipikirkan oleh partai dan bukan oleh caleg.

Manuver taktis ini juga diikuti oleh perekrutan banyak artis sebagai caleg. Nama-nama seperti Syahrul Gunawan, Olla Ramlan, Lucky Hakim, dan selusinan figur publik lainnya menjadi penghias daftar mentereng caleg Nasdem. Hal ini tentu akan berdampak signifikan bagi suara partai tersebut.

Rekrutmen caleg ini tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka, sampailah kita pada pertanyaan utama: dari mana pendanaan Partai Nasdem berasal?

Ada perdebatan besar yang mencuat terkait apakah Surya Paloh adalah faktor tunggal di balik digdaya Nasdem. Pria yang identik dengan grup Media Indonesia ini tercatat sebagai orang terkaya ke-77 di Indonesia dengan total kekayaan mencapai US$ 575 juta (Rp 8,1 triliun) – setidaknya menurut laporan Globe Asia pada pertengahan tahun 2018 lalu.

Selain di bisnis media, pria yang identik dengan brewok tersebut juga tercatat dalam bisnis katering. PT Indocater yang dipimpinnya sejak tahun 1979 kini tercatat sebagai salah satu perusahaan katering terkemuka, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara – demikian menurut beberapa informasi yang beredar.

Lewat perusahaan ini, Surya Paloh melebarkan sayap bisnisnya dan pengaruhnya, termasuk dalam konteks Partai Nasdem. Bahkan, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah pernah menyindir dengan menyebut mantan politisi Partai Golkar ini sebagai “pengusaha media yang bisnisnya monopoli kontraktor pangan di Freeport Tembagapura” – sekalipun Fahri tak menyebut namanya secara langsung.

Dengan kekayaan yang demikian besar, Surya Paloh tentu punya modal yang tidak sedikit untuk membiayai partai tersebut. Lewat penguasaan media, ia juga bisa membangun citra politiknya dan partai yang ia pimpin.

Lalu, apakah Surya Paloh sendirian membesarkan Nasdem? Jawabannya sangat mungkin tidak. Jika menelusuri elite-elite partai tersebut satu per satu, terdapat beberapa pengusaha besar yang besar kemungkinan berafiliasi dengan Nasdem.

Wartawan senior Uni Lubis dalam salah satu tulisannya di Rappler pada 2015 lalu, menyebut nama Johnny G. Plate yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Nasdem sebagai tangan kanan dari pemilik saham maskapai AirAsia Indonesia, M. Riza Chalid.

Hubungan ini sangat mungkin membuat Riza menjadi salah satu tokoh penting di belakang Nasdem. Hal ini juga dibuktikan dari kehadiran Riza dalam kuliah umum Akademi Bela Negara Partai Nasdem pada pertengahan 2018 lalu, yang kala itu juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Riza kini tercatat sebagai orang terkaya ke-64 di Indonesia dengan total kekayaan mencapai US$ 650 juta (Rp 9,2 triliun).

Riza memang sempat mencuat di seputaran kasus “Papa Minta Saham” yang menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Namanya kemudian menguap dari kasus tersebut setelah Jaksa Agung M. Prasetyo menyebut rekaman yang menjadi barang bukti tidak bisa digunakan.

Sebagai catatan tambahan, sang Jaksa Agung adalah mantan politisi Nasdem dan oleh pengamat politik Rocky Gerung disebut sebagai salah satu “alasan kekuatan politik” partai tersebut.

Selain Riza, jaringan keluarga, bisnis dan politik Surya Paloh juga besar kemungkinan ikut menguatkan Partai Nasdem. Ia menikah dengan Rosita Barack yang merupakan saudara kandung dari pengusaha Rosano Barack.

Nama terakhir adalah pengusaha sukses yang menjadi kunci di beberapa perusahaan, mulai dari PT Global Mediacom yang didirikan bersama putra Soeharto, Bambang Trihatmodjo, hingga di PT Plaza Indonesia Realty Tbk – yang empunya Plaza Indonesia.

Nama Rosano juga sempat mencuat di pemberitaan setelah beberapa waktu lalu sang putra, Reno Barack menikah dengan penyanyi sensasional Syahrini.

Keberadaan nama Davin Kirana yang merupakan putra dari pendiri maskapai Lion Air, Rusdi Kirana, sebagai caleg Nasdem juga sangat mungkin ikut melibatkan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia itu secara tidak langsung di belakang kekuatan partai tersebut. Rusdi kini tercatat sebagai orang terkaya ke-42 di Indonesia dengan total kekayaan mencapai US$ 1,2 miliar (Rp 17 triliun).

Selain tokoh-tokoh tersebut, lewat Surya Paloh, Nasdem juga sangat mungkin didukung oleh konglomerasi-konglomerasi bisnis lain. Posisi ini juga sangat mungkin tidak lepas dari “kekuasaan” yang dimiliki oleh partai tersebut, setidaknya dalam tiga posisi di kabinet, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Jaksa Agung.

Konteks ini memang membuat Nasdem menjadi partai oligarkis yang berisi pertautan antara kelompok pengusaha dan politik. Ini sesuai dengan pemikiran Indonesianis dari Northwestern University, Jeffrey Winters.

Menurutnya, oligarki memiliki dasar kekuasaan berupa kekayaan material yang sangat susah untuk dipecah dan diseimbangkan. Selain itu, mereka juga memiliki jangkauan kekuasaan yang luas dan sistemik, meskipun berposisi minoritas dalam suatu komunitas. Kekuasaan yang berpusat dan memiliki jangkauan yang luas dan sistemik inilah yang cukup terlihat di Partai Nasdem.

Setelah Jaksa Agung dan Menteri Perdagangan?

Nasdem adalah salah satu partai yang paling awal mendeklarasikan dukungan untuk pencalonan kembali Jokowi di periode kedua. Bahkan, dukungan yang diberikan disebut-sebut “tanpa syarat”.

Dukungan paling awal ini boleh jadi mengindikasikan bahwa Nasdem adalah salah satu partai yang “paling menikmati kekuasaan Jokowi”. Asumsi tersebut memang masih mungkin untuk diperdebatkan – dan sangat mungkin ditentang kader Nasdem – namun bisa jadi sepenuhnya benar.

Dengan dukungan politik terhadap Jokowi, Nasdem memang menjadi salah satu partai yang mendapatkan efek ekor jas paling besar di kubu sang petahana setelah PDIP. Mesin-mesin partai tersebut juga cukup giat mengkampanyekan pencalonan Jokowi jelang Pemilu 2019.

Kini, pertanyaan terbesarnya adalah posisi apa yang akan diincar Nasdem jika suara di atas 10 persen tersebut bertahan hingga KPU mengumumkan hasil akhir Pemilu 2019? Pasalnya, dengan suara 6,72 persen saja partai ini sudah mampu merengkuh beberapa posisi yang cukup vital, katakanlah jika dikaitkan dalam konteks politik, hukum dan bisnis.

Kementerian Perdagangan – dengan segala kontroversi kebijakan ekspor-impor di belakangnya – sangat mungkin menjadi posisi yang akan dipertahankan oleh Nasdem.

Demikianpun dengan posisi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sangat mungkin bersinggungan dengan banyak kepentingan di sektor bisnis yang bersentuhan dengan lingkungan, katakanlah misalnya pertambangan.

Sama halnya dengan posisi Jaksa Agung yang agaknya juga akan sulit untuk dilepaskan oleh Nasdem. Bahkan, Nasdem sangat mungkin akan menuntut lebih banyak posisi di kabinet Jokowi berbekal suara di atas 10 persen.

Pada akhirnya, dugaan-dugaan tersebut tentu masih menjadi asumsi besar yang layak untuk diperdebatkan. Publik tentu masih akan bertanya-tanya terkait tujuan akhir atau final destination Nasdem sebagai partai politik.

Sebab, seperti kata Cal Thomas di awal tulisan, kebenaran sangat jarang menjadi tujuan para politisi. Tetapi, Pemilu dan kekuasaan lah tempat mereka beradu. (S13)