Kapal Asing, Dukung People Power?

Kapal Asing, Dukung People Power?
Kapal perang terbesar Royal Australian Navy, HMAS Canberra, yang mengunjungi Tanjung Priok, Jakarta. (Foto: Antara)
8 minute read

Kapal dan pesawat asing mulai memasuki dan berlabuh ke Indonesia menjelang pengumuman hasil pemungutan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti. Sebagian masyarakat menduga hal ini berkaitan dengan konteks pengumuman tersebut.


PinterPolitik.com

“I know you sense the doublespeak on my tongue” – Miguel, penyanyi R&B asal AS

Menjelang pengumuman hasil pemungutan suara nanti, berbagai kapal perang dan pesawat tempur dari beberapa negara tampaknya berdatangan ke Indonesia. Kedatangan kapal dan pesawat tersebut didasarkan pada alasan kerja sama dan alasan teknis lainnya.

Salah satu kapal perang yang datang ke Indonesia berasal dari negara adidaya Amerika Serikat (AS). Kapal perang yang bernama USS Blue Ridge yang memiliki landasan helikopter dan panjang total sekitar 193 meter dikabarkan bersandar di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada awal Mei 2019 lalu dalam rangka peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan AS serta dialog kerja sama pertahanan di antara keduanya.

Setelah AS, terdapat kapal perang dari salah satu negara Asia Timur, Jepang. Bersandarnya kapal destroyer JS Samidare kelas Murasame yang memiliki panjang 151 meter di Tanjung Priok, Jakarta Utara juga disertai dengan upaya untuk mempererat kemitraannya dengan TNI Angkatan Laut (AL).

Menyusul AS dan Jepang, Tiongkok juga mengirimkan kapal aggregates carrier-nya, Hai Yang 26, untuk merapat ke Tanjung Perak, Surabaya. Kapal yang digunakan untuk survei laut tersebut bertujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan teknis di pelabuhan.

Seminggu setelah Tiongkok, giliran Australia yang berlabuh ke Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan dua kapal perangnya, yaitu kapal HMAS Canberra yang memiliki landasan helikopter dan panjang total sekitar 231 meter, serta kapal frigate HMAS Newcastle. Kedatangan kapal-kapal perang Australia tersebut juga disebut terkait dengan kerja sama keamanan dengan negara-negara di Asia.

Di luar kapal-kapal perang, terdapat juga tujuh pesawat tempur Dessault Rafale milik Prancis yang mendarat darurat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Pendaratan tersebut disebabkan oleh buruknya cuaca di sekitar kapal induk Charles de Gaulle yang berada di Samudera Hindia – 185 km dari zona ekonomi ekslusif (ZEE) Sumatera.

Dengan banyaknya gelombang kedatangan kapal perang tersebut, tidak heran apabila warganet mulai bertanya-tanya mengenai kaitan antara hal tersebut dengan Pemilu 2019. Apakah memang kapal-kapal perang tersebut datang dengan tujuan penguatan kerja sama? Ataukah ada maksud lain di baliknya?

Baca juga :
Politik Kebahagiaan Sandiaga Uno

Diplomasi Pertahanan

Kedatangan kapal asing ke suatu negara sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya dilakukan sebagai bagian dari diplomasi antar-negara, terutama di bidang pertahanan dan keamanan.

Diplomasi semacam ini disebut sebagai diplomasi pertahanan atau diplomasi militer. Diplomasi semacam ini biasanya lebih banyak dilakukan oleh kementerian atau departemen pertahanan.

Erik Patjinka dalam tulisannya yang berjudul “Military Diplomacy and Its Present Functions” menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan memiliki beberapa fungsi khusus, yaitu memperoleh informasi mengenai pertahanan negara lain, penguatan hubungan dan kerja sama pertahanan, pengorganisasian kunjungan kerja militer secara damai, kontrak bisnis di bidang pertahanan, dan perwakilan militer suatu negara di negara lain.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Peter Leahy – dosen di University of Canberra, yang sebelumnya merupakan panglima militer Australia – dalam tulisannya yang berjudul “Military Diplomacy.” Leahy menekankan bahwa jenis diplomasi yang dilakukan oleh diplomat-diplomat berseragam militer ini dapat meningkatkan hubungan antar-negara melalui beberapa hal, seperti investasi kerja sama, hubungan personal, dan perekat hubungan antar-negara.

Sebagai perekat hubungan antar-negara, diplomasi pertahanan memang memberikan kontribusi yang signifikan, berupa program-program kerja sama pengembangan dan pelatihan militer, serta misi bersama dalam merespons bencana-bencana alam.

Leahy mencontohkan misi militer Australia di Aceh yang merespons terjadinya bencana tsunami pada tahun 2004. Ia menilai misi tersebut juga mampu memperbaiki hubungan Indonesia-Australia yang sempat memburuk akibat polemik Timor Leste beberapa tahun sebelumnya.

Tidak jarang juga, hubungan personal di antara pejabat militer terbangun melalui dialog-dialog formal dan informal dalam jenis diplomasi ini. Leahy menjelaskan bahwa terbangunnya hubungan personal dan kesuksesan diplomasi ini juga akibat adanya kesamaan nilai dan budaya yang dimiliki antar-diplomat militer.

Diplomasi pertahanan atau diplomasi militer merupakan diplomasi di bidang pertahanan dan keamanan dan biasanya lebih banyak dilakukan oleh kementerian pertahanan. Click To Tweet

Leahy juga kembali mencontohkan peran hubungan personal dalam mengatasi ketegangan politik. Dirinya menyebutkan bahwa kontak-kontak personalnya yang membantunya dalam mengurangi ketegangan yang terjadi akibat pengiriman personel militer Australia ke Timor Leste pada tahun 2006.

Selain kontribusi jenis diplomasi bagi insentif dan hubungan personal antar-negara, Leahy juga melihat diplomasi pertahanan sebagai investasi jangka panjang bagi hubungan antar-negara. Leahy pun mencontohkan kedekatan hubungan antara Jenderal David Hurley dan Moeldoko yang berujung pada kunjungan kadet-kadet muda Indonesia ke Australia.

Lalu, apakah kunjungan-kunjungan kapal perang asing ke Indonesia mendasarkan kerja sama sebagai kepentingannya?

Melihat penjelasan Leahy mengenai diplomasi pertahanan, kunjungan-kunjungan kapal dalam sebulan ini bisa jadi bermaksud baik guna meningkatkan kerja sama beberapa negara tersebut dengan Indonesia. Dalam berbagai berita, dikabarkan juga bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kapal-kapal asing tersebut berkaitan dengan dialog dan penguatan kerja sama pertahanan.

Baca juga :
Ketika Jusuf Kalla Lengser

Dukung People Power?

Namun, kunjungan kapal-kapal asing tersebut bisa saja memiliki maksud lain di baliknya. Bisa jadi, negara-negara yang mengirimkan kapal-kapal perangnya ingin menyampaikan pesan politik tertentu.

Jika sebelumnya terdapat konsep diplomasi pertahanan, terdapat juga konsep gunboat diplomacy yang lebih menekankan pada upaya menunjukkan kekuatan perang. Diplomasi kapal perang ini biasanya dilakukan untuk mencapai kepentingan luar negeri tertentu.

James Cable dalam bukunya yang berjudul Gunboat Diplomacy menjelaskan bahwa diplomasi kapal perang memiliki beberapa prinsip, yaitu sebagai kekuatan definitif, sebagai kekuatan yang bertujuan, sebagai kekuatan katalis, dan sebagai kekuatan ekspresif.

Sebagai kekuatan yang memiliki maksud tertentu, diplomasi ini sering kali digunakan oleh suatu negara untuk memengaruhi atau mengubah keputusan atau karakter negara lain. Selain itu, sebagai kekuatan ekspresif, diplomasi ini juga dapat memberikan pesan politik pada pihak-pihak lain secara tersirat.

Meskipun lebih sering digunakan pada era Perang Dingin, diplomasi ini masih digunakan oleh AS dan beberapa negara lain dalam merespons sengketa yang terjadi di Laut China Selatan yang diklaim oleh Tiongkok. Koresponden Gedung Putih AS, Mark Landler menjelaskan bahwa cara ini telah dilakukan sejak pemerintahan Barack Obama dengan mengirimkan kapal-kapal perang AS untuk melewati jalur laut tersebut.

Insiden diplomasi kapal perang pada Januari 2019 lalu di Laut China Selatan misalnya, membuat Tiongkok kecewa terhadap AS di tengah-tengah negosiasi perdagangan di antara keduanya. Bisa jadi, penggunaan jenis diplomasi ini oleh AS ditujukan untuk menunjukkan kekuatannya sebagai daya tawar dan memberikan pesan tertentu terkait arah kebijakan perdagangannya – yang kini memang tengah memanas dengan Tiongkok.

Dengan melihat apa yang terjadi antara AS dan Tiongkok, apakah konteks yang sama juga terjadi terkait kedatangan kapal-kapal asing di Indonesia?

Kedatangan kapal-kapal ini bisa menjadi sinyalir bagi persaingan geopolitik antara AS dan negara-negara Barat dengan Tiongkok – seperti Perang Dagang. Bisa jadi, negara-negara ini berusaha memberikan pesan tertentu terkait posisi strategis Indonesia dan Asia Tenggara dalam ketegangan geopolitik kali ini.

Jika kita perhatikan kembali, kapal AS dan Jepang merupakan kapal asing yang datang terlebih dahulu dibandingkan negara-negara lain. Bisa jadi, kedatangan kapal dari negara-negara tersebut berusaha memberikan pesan tertentu terhadap pemerintah Indonesia dan negara-negara lain, termasuk dalam hal hasil Pilpres 2019.

Usai negara tersebut, giliran Tiongkok yang berlabuh ke Indonesia dengan kapal perang aggregates carrier Hai Yang 26. Kedatangan Tiongkok bisa jadi merupakan bantuan untuk merespons AS dan Jepang.

Guna merespons Tiongkok, Australia bisa saja memberikan ketegasan yang lebih dengan dua kapal besar yang dikirimkannya. Selain itu, pesawat-pesawat tempur Prancis yang mendarat darurat di Aceh juga sebelumnya terlibat dalam kerangka latihan bersama guna merespons ketegangan geopolitik antara negara-negara Barat dan Tiongkok di kawasan.

Namun, terlepas dari persaingan geopolitik di antara negara-negara tersebut, kontestasi pasca-Pemilu 2019 juga dapat menjadi momen tertentu bagi negara-negara tersebut dalam menyampaikan pesan politiknya bagi Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Global Future Institute Hendrajit, Pemilu 2019 dapat menjadi pemantik bagi negara-negara tersebut.

Bisa jadi, kunjungan-kunjungan ini menjadi bentuk dukungan pada kubu-kubu tertentu. Mungkin juga, kunjungan kapal-kapal tersebut juga menjadi bentuk dukungan negara lain pada aksi people power seusai pengumuman hasil Pemilu nanti, katakanlah AS.

Sebelumnya, wartawan investigatif Allan Nairn pernah menduga dalam tulisannya di The Interpreter bahwa Jokowi akan menjadi sasaran makar oleh berbagai pihak. Beberapa di antaranya merupakan koneksi Presiden AS Donald Trump di Indonesia. Selain itu, negara Paman Sam itu ditengarai kurang suka dengan kebijakan Jokowi yang terlalu dekat ke Tiongkok.

Namun, dugaan itu masih terlalu dangkal untuk disimpulkan karena belum dapat terbukti kebenarannya. Yang jelas, kunjungan kapal-kapal perang ini bisa saja memiliki maksud lain di balik upaya peningkatan kemitraan dan kerja sama.

Pada akhirnya, misteri di balik keterkaitan kunjungan kapal-kapal perang ini dengan Pemilu 2019 tetaplah buram. Sebelumnya, seperti yang dijelaskan oleh Cable, diplomasi kapal perang sebagai pesan ekspresif memang selalu menimbulkan kebingungan dan ambiguitas.

Jika memang benar kunjungan kapal-kapal tersebut memiliki kaitan dengan Pemilu 2019, seperti lirik Miguel di awal tulisan, warganet mulai bisa merasakan pesan ambigu yang tersirat di baliknya. Akankah ada hal-hal besar yang terjadi beberapa hari ke depan? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (A43)

Facebook Comments